Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transformasi pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
Salah satu kebijakan strategis dalam implementasi UU HKPD adalah pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang memberikan peluang besar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah secara lebih optimal dan berkeadilan.
Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital pemerintahan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui integrasi data perpajakan, penerapan transaksi elektronik, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah guna meminimalisir kebocoran pendapatan daerah dan meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD.
Penguatan PAD tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah, meningkatkan kapasitas pembangunan daerah, memperluas ruang fiskal pemerintah daerah, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:
✔ Rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah
✔ Tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat
✔ Belum optimalnya implementasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB
✔ Belum maksimalnya penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah
✔ Belum optimalnya pemutakhiran dan validasi data objek pajak daerah
✔ Rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah
✔ Tingginya tunggakan pajak daerah
✔ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak daerah
✔ Belum terintegrasinya sistem informasi pendapatan daerah
✔ Masih terdapat potensi kebocoran penerimaan daerah
✔ Belum tersusunnya roadmap peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan
✔ Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang semakin tinggi
Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Digitalisasi Pajak Daerah dan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah
TUJUAN KEGIATAN
✔ Memahami kebijakan nasional penguatan kemandirian fiskal daerah
✔ Memahami implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
✔ Memahami mekanisme penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB
✔ Mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
✔ Meningkatkan kemampuan identifikasi dan pemetaan potensi PAD
✔ Meningkatkan efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
✔ Memahami strategi digitalisasi pajak daerah
✔ Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah
✔ Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah
✔ Menyusun strategi dan roadmap peningkatan PAD yang berkelanjutan
✔ Memperkuat kapasitas fiskal daerah
✔ Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah
SASARAN PESERTA
• Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi/Kabupaten/Kota
• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
• Sekretariat Daerah
• Inspektorat Daerah
• Bagian Perekonomian
• Bagian Hukum
• Pengelola Pajak Daerah
• Pengelola Retribusi Daerah
• Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah
• Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
• Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
• BUMD
• BLUD
• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
MATERI BIMTEK
• Arah Kebijakan Nasional Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah Pasca UU HKPD
• Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Strategi Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Strategi Optimalisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
• Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
• Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
• Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Berdasarkan Regulasi Terbaru
• Teknik Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Berbasis Data dan Teknologi Informasi
• Digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung Peningkatan PAD
• Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Dalam Penguatan Pendapatan Daerah
• Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah
• Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Daerah Untuk Meminimalisir Kebocoran PAD
• Penyusunan Roadmap Peningkatan PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2026–2030
• Best Practice Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi PAD dan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah
• Studi Kasus dan Diskusi Strategi Peningkatan PAD Sesuai Karakteristik Daerah
INFORMASI MATERI BIMTEK
Informasi lengkap mengenai materi pelatihan, latar belakang, dasar hukum, tujuan kegiatan, sasaran peserta, jadwal pelaksanaan, biaya kegiatan, fasilitas peserta serta mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui website LINKPEMDA Indonesia.
PENUTUP
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui optimalisasi Opsen PKB, Opsen BBNKB, digitalisasi pajak daerah, penguatan pengelolaan pendapatan daerah serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memahami dan mengimplementasikan strategi peningkatan PAD secara komprehensif, memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, serta mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
INFORMASI & PENDAFTARAN
📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : https://linkpemda.com
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat sistem pengendalian intern serta membangun budaya manajemen risiko yang terintegrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.
Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu strategi nasional dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui penerapan SPIP yang efektif, pemerintah daerah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Seiring dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern, implementasi SPIP saat ini diarahkan pada pendekatan SPIP Terintegrasi yang menghubungkan unsur pengendalian intern dengan manajemen risiko, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan, serta evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Manajemen risiko menjadi bagian penting dalam implementasi SPIP Terintegrasi karena berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi, sasaran pembangunan daerah, target kinerja perangkat daerah, maupun pelayanan publik kepada masyarakat.
Salah satu instrumen utama dalam penerapan manajemen risiko adalah Register Risiko, yaitu dokumen yang memuat identifikasi risiko, sumber risiko, tingkat risiko, dampak risiko, pengendalian yang telah tersedia, rencana mitigasi risiko, serta penanggung jawab pengelolaan risiko pada masing-masing perangkat daerah. Selain itu, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif melalui tindakan mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.
Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Register Risiko, dan RTP juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, serta berbagai program penguatan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:
✔ Belum optimalnya implementasi SPIP Terintegrasi pada seluruh perangkat daerah
✔ Belum terintegrasinya manajemen risiko dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja
✔ Belum tersusunnya Register Risiko secara sistematis dan berkelanjutan
✔ Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
✔ Rendahnya pemahaman aparatur mengenai konsep dan praktik manajemen risiko pemerintahan
✔ Belum terbangunnya budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja pemerintah daerah
✔ Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang SPIP dan manajemen risiko
✔ Belum optimalnya pemanfaatan hasil analisis risiko dalam proses pengambilan keputusan
✔ Tingginya risiko kegagalan program, kegiatan dan pencapaian target kinerja daerah
✔ Tuntutan peningkatan nilai Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Reformasi Birokrasi dan SAKIP
✔ Kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, efektivitas pengendalian intern, akuntabilitas kinerja, serta keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
• Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah
• Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri PANRB tentang Reformasi Birokrasi
• Peraturan Menteri PANRB tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan SPIP, manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan daerah
TUJUAN KEGIATAN
✔ Memahami kebijakan nasional mengenai SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko pemerintahan
✔ Memahami konsep, prinsip dan tahapan implementasi SPIP Terintegrasi
✔ Meningkatkan kemampuan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko organisasi
✔ Memahami teknik penyusunan Register Risiko pada perangkat daerah
✔ Meningkatkan kemampuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
✔ Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja daerah
✔ Meningkatkan kualitas pengendalian intern pemerintah daerah
✔ Mendukung peningkatan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
✔ Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas
✔ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
✔ Mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan
SASARAN PESERTA
• Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota
• Sekretariat Daerah
• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota
• Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
• Bagian Organisasi
• Bagian Hukum
• Bagian Pembangunan
• Auditor APIP
• Tim SPIP Pemerintah Daerah
• Tim Reformasi Birokrasi
• Tim SAKIP
• Unit Pengelola Risiko
• Unit Pengendalian Gratifikasi
• Pejabat Administrator dan Pengawas
• Pejabat Perencana
• Pengelola Program dan Kegiatan
• BLUD
• BUMD
• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
MATERI BIMTEK
• Kebijakan Nasional Penguatan SPIP Terintegrasi Tahun 2026
• Konsep Dasar dan Kerangka SPIP Terintegrasi
• Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah
• Teknik Identifikasi Risiko Strategis dan Operasional
• Analisis Risiko dan Penilaian Tingkat Risiko
• Penyusunan Peta Risiko (Risk Map)
• Penyusunan Register Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
• Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
• Integrasi Manajemen Risiko dalam RKPD, Renja OPD, RKA-SKPD dan APBD
• Peran APIP dalam Penguatan SPIP Terintegrasi
• Strategi Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
• Integrasi SPIP dengan Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas
• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko
• Praktik Penyusunan Register Risiko dan RTP
• Studi Kasus Implementasi SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah
INFORMASI MATERI BIMTEK
Informasi lengkap mengenai materi pelatihan, latar belakang, dasar hukum, urgensi pelaksanaan, tujuan kegiatan, sasaran peserta, jadwal pelaksanaan, biaya kegiatan, fasilitas peserta, serta mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui tautan berikut:
🌐 Materi BIMTEK:
Peserta juga dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan BIMTEK Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2026, termasuk konsultasi tema kegiatan, penyesuaian materi sesuai kebutuhan daerah, serta informasi teknis pelaksanaan kegiatan secara daring maupun luring melalui LINKPEMDA
JADWAL PELAKSANAAN BIMTEK
Untuk mengetahui jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional terbaru yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA Indonesia, silakan mengunjungi:
PROFIL LEMBAGA
LINKPEMDA Indonesia merupakan lembaga yang fokus pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, seminar nasional, pelatihan dan pendampingan implementasi regulasi.
Profil lengkap lembaga dapat dilihat melalui:
PENUTUP
Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan berintegritas. Dengan penerapan pengendalian intern yang efektif dan pengelolaan risiko yang sistematis, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meminimalkan potensi kegagalan program, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memahami dan mengimplementasikan SPIP Terintegrasi secara optimal, menyusun Register Risiko dan RTP yang berkualitas, meningkatkan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, serta memperkuat Reformasi Birokrasi dan SAKIP guna mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
LINKPEMDA Indonesia siap menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik menuju birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas dan berdaya saing.
INFORMASI & PENDAFTARAN
📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : https://linkpemda.com
BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL PENYUSUNAN SSH, ASB, SBU DAN HSPK TAHUN ANGGARAN 2027 BERBASIS SIPD SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RKPD, RKA-SKPD DAN APBD YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Strategi Profesional Mewujudkan Standarisasi Belanja Daerah yang Tepat, Terukur, Berbasis Kinerja, dan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027
Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas serta didukung oleh standar biaya yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan instrumen strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Seiring dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan memperbarui standar biaya daerah secara berkala agar sesuai dengan kondisi riil daerah, perkembangan harga pasar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SSH, ASB, SBU dan HSPK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian belanja daerah, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:
✔ Belum optimalnya penyusunan SSH berdasarkan survei harga pasar yang valid dan terkini
✔ Belum tersusunnya ASB secara komprehensif untuk seluruh program dan kegiatan perangkat daerah
✔ Belum optimalnya integrasi SSH, ASB, SBU dan HSPK ke dalam SIPD
✔ Perbedaan standar biaya antar perangkat daerah yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penganggaran
✔ Keterbatasan SDM dalam melakukan analisis biaya dan penyusunan standar belanja
✔ Tingginya risiko ketidakwajaran anggaran dan inefisiensi belanja daerah
✔ Kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi terbaru bidang pengelolaan keuangan daerah
✔ Tuntutan peningkatan kualitas RKPD, RKA-SKPD dan APBD berbasis kinerja
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan SSH, ASB, SBU dan HSPK Tahun Anggaran 2027 Berbasis SIPD agar mampu menyusun standar biaya daerah secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
• Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
• Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027
• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan SSH, ASB, SBU dan HSPK
TUJUAN KEGIATAN
✔ Memahami kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2027
✔ Memahami konsep, fungsi dan kedudukan SSH, ASB, SBU dan HSPK dalam penganggaran daerah
✔ Meningkatkan kemampuan penyusunan SSH berbasis survei harga pasar
✔ Meningkatkan kemampuan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
✔ Memahami metode penyusunan Standar Biaya Umum (SBU)
✔ Memahami teknik penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
✔ Mengoptimalkan implementasi SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah
✔ Mendukung penyusunan RKPD, RKA-SKPD dan APBD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
SASARAN PESERTA
• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota
• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
• Inspektorat Daerah
• Sekretariat Daerah
• Bagian Organisasi
• Bagian Pembangunan
• Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
• Badan Pendapatan Daerah
• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
• BLUD
• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
• Pejabat Perencana
• Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Pengelola Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
INFORMASI MATERI BIMTEK
Informasi lengkap mengenai materi, tujuan, sasaran peserta, jadwal pelaksanaan dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui:
JADWAL PELAKSANAAN BIMTEK
Untuk mengetahui jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional terbaru yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA Indonesia, silakan mengunjungi:
PROFIL LEMBAGA
LINKPEMDA Indonesia merupakan lembaga yang fokus pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, seminar nasional, pelatihan dan pendampingan implementasi regulasi.
Profil lengkap lembaga dapat dilihat melalui:
PENUTUP
Penyusunan SSH, ASB, SBU dan HSPK merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan tersedianya standar biaya yang akurat dan terintegrasi dengan SIPD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas RKPD, RKA-SKPD dan APBD secara lebih tepat sasaran, terukur dan berorientasi hasil.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memahami regulasi terbaru, menyusun standar biaya yang berkualitas, serta mengimplementasikannya secara optimal dalam SIPD guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
LINKPEMDA Indonesia siap menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional menuju APBD Tahun Anggaran 2027 yang berkualitas.
INFORMASI & PENDAFTARAN
📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : https://linkpemda.com
📚 Materi BIMTEK :
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan/bimtek-penyusunan-ssh-asb-sbu-dan-hspk-ta-2027-berbasis-sipd
📅 Jadwal Kegiatan :
https://linkpemda.com/jadwal
🏢 Profil Lembaga :
https://linkpemda.com/profile
Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinamika pembangunan, tuntutan akuntabilitas publik, percepatan transformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk semakin adaptif dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Sebagai upaya memperkuat arah kebijakan pengawasan nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berbasis risiko.
Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengawasan tidak lagi hanya berfokus pada aspek kepatuhan administratif semata, melainkan harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui pendekatan yang lebih strategis, preventif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.
APIP Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah
Dalam paradigma tata kelola pemerintahan modern, APIP memiliki peran yang semakin strategis. Selain menjalankan fungsi assurance melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, APIP juga berperan sebagai konsultan internal yang memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah.
Peran tersebut menjadi semakin penting mengingat kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program prioritas nasional, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, serta berbagai agenda strategis pembangunan yang membutuhkan pengawasan yang profesional dan berkualitas.
Melalui pengawasan yang efektif, APIP diharapkan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meminimalkan risiko penyimpangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
PKPT Berbasis Risiko Menjadi Instrumen Kunci Pengawasan Tahun 2026
Salah satu fokus utama dalam implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2026 adalah penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.
PKPT merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan APIP selama satu tahun anggaran. Melalui pendekatan berbasis risiko, Inspektorat Daerah dapat menentukan prioritas pengawasan secara lebih objektif berdasarkan tingkat risiko, dampak program, nilai anggaran, tingkat kepatuhan, serta kebutuhan organisasi.
Pendekatan ini memungkinkan sumber daya pengawasan yang tersedia dapat digunakan secara optimal pada area-area yang memiliki risiko tinggi, sehingga hasil pengawasan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi pemerintah daerah.
Penyusunan PKPT berbasis risiko pada prinsipnya mencakup beberapa tahapan penting, antara lain:
Identifikasi dan pemetaan risiko organisasi.
Penetapan prioritas objek pengawasan.
Penyusunan sasaran dan ruang lingkup pengawasan.
Penentuan metode pengawasan yang tepat.
Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Penetapan kebutuhan sumber daya auditor dan pengawas.
Dengan penyusunan PKPT yang berkualitas, APIP tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kapabilitas APIP, dan penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.
Tantangan Pengawasan Daerah di Era Transformasi Tata Kelola
Saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan digitalisasi pemerintahan, hingga tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi.
Kondisi tersebut menuntut APIP untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalismenya agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Peningkatan kompetensi auditor, P2UPD, Inspektur Pembantu, serta pejabat yang membidangi pengawasan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemahaman terhadap teknik penyusunan PKPT berbasis risiko, penerapan manajemen risiko, penguatan SPIP, serta strategi pengawasan prioritas menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan pengawasan tahun 2026.
Penguatan Kapasitas APIP Menjadi Kebutuhan Strategis
Keberhasilan implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2026 sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pengawasan yang dimiliki pemerintah daerah.
Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan agar APIP mampu memahami arah kebijakan pengawasan nasional, menyusun PKPT yang berkualitas, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses pengawasan, serta menghasilkan rekomendasi yang mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
Melalui peningkatan kompetensi yang tepat, APIP akan semakin mampu menjalankan perannya sebagai strategic partner pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
BIMTEK NASIONAL LINKPEMDA
Penguatan Peran APIP Melalui Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko, Penguatan SPIP dan Pengawasan Prioritas Tahun 2026 Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2026
Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2026, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional yang dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus praktik implementatif kepada Inspektorat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif, terukur, dan berbasis risiko.
Materi Pembahasan
✔ Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.
✔ Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2026.
✔ Strategi Penguatan Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
✔ Teknik Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.
✔ Integrasi Manajemen Risiko dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan.
✔ Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
✔ Pengawasan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Tahun 2026.
✔ Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit).
✔ Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
✔ Studi Kasus dan Praktik Penyusunan PKPT.
Sasaran Peserta
Inspektur Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Sekretaris Inspektorat.
Inspektur Pembantu (Irban).
Auditor.
P2UPD.
Perencana pada Inspektorat Daerah.
Pejabat dan Aparatur yang membidangi pengawasan internal pemerintah.
Narasumber
Kegiatan menghadirkan narasumber dan praktisi yang kompeten dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, serta tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pengawasan pemerintahan, manajemen risiko, dan tata kelola sektor publik.
Informasi Pendaftaran
Bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Inspektorat Daerah, maupun perangkat daerah yang berminat mengikuti kegiatan ini, dapat menghubungi:
📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : https://linkpemda.com
📧 Email : info@linkpemda.com
Jadwal pelaksanaan, surat undangan resmi, formulir pendaftaran, lokasi kegiatan, serta informasi biaya kontribusi dapat diperoleh melalui panitia penyelenggara.
Penutup
Permendagri Nomor 4 Tahun 2026 memberikan arah baru bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih adaptif, terukur, dan berbasis risiko. Oleh karena itu, penguatan kapasitas APIP melalui peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap penyusunan PKPT menjadi langkah strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar Nasional, dan Program Pengembangan Kompetensi yang berkualitas, aplikatif, dan sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru.
Meningkatkan Kompetensi, Memperkuat Tata Kelola, Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Berintegritas.
Membangun Perusahaan yang Tangguh, Akuntabel, dan Berdaya Saing di Era Disrupsi
Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya tuntutan regulasi.
Dalam kondisi bisnis yang semakin kompleks, perusahaan tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata. Direksi dan Manajemen Perusahaan dituntut untuk mampu memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan secara efektif, risiko dapat dikelola dengan baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetap terjaga.
Oleh karena itu, penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pimpinan perusahaan dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi melalui kegiatan:
Apa Itu GRC?
Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) merupakan pendekatan terpadu yang digunakan perusahaan untuk memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
GRC terdiri dari tiga pilar utama:
1. Governance (Tata Kelola)
Merupakan sistem dan proses yang digunakan perusahaan dalam mengelola organisasi secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.
Tata kelola yang baik akan membantu perusahaan:
Meningkatkan kepercayaan investor dan mitra kerja.
Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Mencegah penyalahgunaan wewenang.
Meningkatkan reputasi perusahaan.
2. Risk Management (Manajemen Risiko)
Merupakan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.
Risiko yang perlu dikelola antara lain:
Risiko operasional
Risiko keuangan
Risiko hukum
Risiko teknologi informasi
Risiko reputasi
Risiko strategis
3. Compliance (Kepatuhan)
Merupakan upaya perusahaan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan:
Peraturan perundang-undangan
Kebijakan internal perusahaan
Standar industri
Prinsip etika bisnis
Kepatuhan yang baik akan membantu perusahaan menghindari sanksi hukum, kerugian finansial, dan penurunan reputasi.
Mengapa Direksi dan Manajemen Perusahaan Perlu Memahami GRC?
Saat ini perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, antara lain:
Perubahan regulasi yang dinamis.
Persaingan usaha yang semakin ketat.
Ancaman keamanan siber.
Tuntutan transparansi dari pemegang saham.
Risiko operasional yang semakin tinggi.
Penerapan prinsip ESG dan keberlanjutan.
Dalam situasi tersebut, Direksi dan Manajemen memiliki peran strategis dalam memastikan organisasi mampu mengelola risiko dan mempertahankan keberlangsungan usaha.
Penerapan GRC yang efektif akan membantu perusahaan:
✅ Meningkatkan efektivitas pengendalian internal.
✅ Memperkuat tata kelola perusahaan.
✅ Mengurangi potensi kerugian akibat risiko.
✅ Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
✅ Meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.
✅ Mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Manfaat Penerapan GRC bagi Perusahaan
1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perusahaan
Penerapan GRC membantu perusahaan menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan terukur.
2. Memperkuat Pengelolaan Risiko
Melalui pendekatan yang sistematis, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko sebelum menimbulkan dampak yang signifikan.
3. Meningkatkan Kepatuhan Regulasi
GRC membantu perusahaan memastikan seluruh aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
4. Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis
Informasi risiko yang akurat akan membantu Direksi dan Manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif.
5. Meningkatkan Nilai Perusahaan
Perusahaan yang memiliki tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik cenderung lebih dipercaya oleh investor, pelanggan, dan mitra usaha.
Tantangan Implementasi GRC di Perusahaan
Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi GRC masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
Budaya Organisasi
Belum seluruh unit kerja memahami pentingnya tata kelola dan manajemen risiko.
Perubahan Regulasi
Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan kebijakan dan peraturan yang terus berkembang.
Transformasi Digital
Perkembangan teknologi menghadirkan peluang sekaligus risiko baru yang perlu dikelola secara efektif.
Keterbatasan Kompetensi
Masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Strategi Penguatan GRC Tahun 2026
Untuk meningkatkan efektivitas penerapan GRC, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah strategis:
Penguatan Kapasitas Direksi dan Manajemen
Melalui:
Bimbingan Teknis (Bimtek)
Diklat
Workshop
Executive Training
Penguatan Sistem Pengendalian Internal
Membangun mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam seluruh aktivitas bisnis perusahaan.
Penguatan Budaya Kepatuhan
Mendorong seluruh insan perusahaan untuk menjunjung tinggi etika dan kepatuhan.
Pemanfaatan Teknologi Digital
Mengoptimalkan teknologi untuk mendukung pengelolaan risiko dan kepatuhan secara lebih efektif.
Direksi Masa Kini Harus Adaptif dan Visioner
Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola risiko dan menjaga kepatuhan secara berkelanjutan.
Direksi dan Manajemen Perusahaan perlu memiliki kompetensi:
✅ Kepemimpinan strategis
✅ Manajemen risiko
✅ Tata kelola perusahaan
✅ Kepatuhan regulasi
✅ Transformasi digital
✅ Pengambilan keputusan berbasis data
Dengan kompetensi tersebut, perusahaan akan lebih siap menghadapi tantangan bisnis dan memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan.
Kesimpulan
Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) merupakan kebutuhan strategis bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks pada tahun 2026.
Melalui penerapan GRC yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pengendalian risiko, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Peningkatan kapasitas Direksi dan Manajemen melalui kegiatan Bimbingan Teknis menjadi langkah penting dalam membangun perusahaan yang profesional, akuntabel, berdaya saing, dan berkelanjutan.
📖 Materi Bimtek dan Diklat Nasional Terbaru
LINKPEMDA Materi Diklat dan Bimtek
📅 Jadwal Kegiatan Nasional Tahun 2026
🏢 Profil dan Legalitas Lembaga
📞 Informasi dan Pendaftaran
WhatsApp: 0813-8766-6605
