Materi - BIDANG PEMERINTAHAN

BIMTEK NASIONAL SINERGI KAPABILITAS APIP, SPIP, DAN OPINI AUDIT DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH

Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Intern, Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Opini Audit, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, serta Bebas Korupsi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah bertujuan memperkuat sistem pengawasan intern, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memperkuat pengendalian intern, serta mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra manajemen dalam memberikan assurance dan consulting guna meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern pemerintah. Penguatan kapabilitas APIP menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai amanat pembangunan nasional.

Selain penguatan APIP, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif juga menjadi fondasi utama dalam membangun budaya pengendalian di lingkungan pemerintah daerah. SPIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengidentifikasi risiko, mengendalikan penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Opini audit bukan sekadar target administratif, melainkan cerminan efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan kapabilitas APIP, peningkatan maturitas SPIP, dan upaya mempertahankan opini audit yang berkualitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Penguatan sinergi antara APIP, SPIP, manajemen risiko, audit internal, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan juga menjadi salah satu fokus dalam berbagai program pencegahan korupsi nasional. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan intern berbasis risiko (Risk Based Internal Audit), penguatan budaya integritas, optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) / Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Nasional Sinergi Kapabilitas APIP, SPIP, dan Opini Audit dalam Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah, peserta akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi penguatan kapabilitas APIP, implementasi SPIP terintegrasi, manajemen risiko sektor publik, pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas opini audit, hingga penyusunan strategi pencegahan korupsi yang dapat diimplementasikan secara efektif pada pemerintah daerah.

Tujuan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman mengenai peran strategis APIP dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Memahami implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi.
Meningkatkan kapabilitas APIP sesuai standar nasional.
Memahami hubungan antara SPIP, manajemen risiko, dan opini audit BPK.
Meningkatkan efektivitas pengawasan intern berbasis risiko.
Memahami strategi pencegahan korupsi melalui penguatan pengawasan intern.
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Memahami faktor-faktor yang memengaruhi opini audit BPK.
Meningkatkan kemampuan penyusunan rencana aksi penguatan SPIP dan APIP.
Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Peraturan BPKP mengenai Penilaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan intern, SPIP, APIP, audit, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi.

Materi Pelatihan

Materi yang akan dibahas dalam pelatihan ini meliputi:

Kebijakan Nasional Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah.
Peran Strategis APIP dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.
Penguatan Kapabilitas APIP.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Maturitas SPIP Terintegrasi.
Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
Risk Based Internal Audit.
Audit Kinerja Pemerintah Daerah.
Audit Kepatuhan.
Audit Investigatif.
Fraud Control Plan (FCP).
Pencegahan Fraud pada Pemerintah Daerah.
Monitoring Center for Prevention (MCP).
Zona Integritas (ZI).
Whistleblowing System.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sinergi APIP, SPIP, dan Manajemen Risiko.
Best Practice Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah.
Penyusunan Action Plan Penguatan APIP dan SPIP.

Peserta Pelatihan

Pelatihan ini diperuntukkan bagi:

Inspektorat Provinsi.
Inspektorat Kabupaten/Kota.
APIP.
Auditor Internal Pemerintah.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
Sekretaris Daerah.
Kepala OPD.
Kepala Badan Keuangan Daerah.
Bappeda.
BKAD.
BPKAD.
BPKP.
Bagian Organisasi.
Bagian Hukum.
Bagian Perencanaan.
Tim Reformasi Birokrasi.
Tim SPIP.
Tim Manajemen Risiko.
ASN Pemerintah Daerah.
BUMD.
Perguruan Tinggi.

Jadwal Pelatihan (2 Hari)

Hari Pertama

Waktu	Materi
08.00–08.30	Registrasi Peserta
08.30–09.00	Pembukaan dan Pengarahan
09.00–10.30	Kebijakan Nasional Pencegahan Korupsi, Penguatan Kapabilitas APIP, dan Reformasi Pengawasan Intern Pemerintah
10.30–10.45	Coffee Break
10.45–12.00	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Maturitas SPIP
12.00–13.00	Istirahat
13.00–14.30	Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan Risk Based Internal Audit
14.30–14.45	Coffee Break
14.45–16.30	Workshop Penyusunan Strategi Penguatan APIP dan SPIP Terintegrasi

Hari Kedua

Waktu	Materi
08.30–10.00	Opini Audit BPK, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Strategi Mempertahankan Opini WTP
10.00–10.15	Coffee Break
10.15–12.00	Fraud Control Plan, Pencegahan Korupsi, Zona Integritas, dan MCP KPK
12.00–13.00	Istirahat
13.00–14.30	Workshop Penyusunan Action Plan Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah
14.30–14.45	Coffee Break
14.45–16.00	Presentasi Kelompok, Coaching Clinic, Best Practices, dan Sharing Session
16.00–16.30	Evaluasi, Penutupan, dan Penyerahan Sertifikat

Kontribusi Kegiatan

Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi peserta dalam memperkuat sinergi antara Kapabilitas APIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan kualitas opini audit sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Melalui penguatan fungsi pengawasan intern yang efektif, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi SPIP Terintegrasi, memperkuat budaya integritas, meningkatkan efektivitas pengendalian intern, menyusun strategi pengawasan berbasis risiko, mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

Output Pelatihan

Peserta akan memperoleh:

Modul Penguatan Kapabilitas APIP.
Modul Implementasi SPIP Terintegrasi.
Softcopy Materi Pelatihan.
Template Penilaian Kapabilitas APIP.
Template Penilaian Maturitas SPIP.
Template Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
Template Fraud Control Plan (FCP).
Template Risk Register.
Template Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
Template Action Plan Pencegahan Korupsi.
Studi Kasus Pemerintah Daerah.
Workshop dan Coaching Clinic.
Sertifikat Bimbingan Teknis Nasional.
Biaya Kegiatan

Dalam rangka memberikan fleksibilitas kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, maupun instansi lainnya, LINKPEMDA menyediakan beberapa pilihan paket pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Paket Menginap (Single Room)

Rp5.500.000,-/Peserta

Fasilitas meliputi akomodasi hotel (Single Room), materi pelatihan lengkap, sertifikat Bimbingan Teknis Nasional, seminar kit eksklusif, softcopy materi, konsumsi selama kegiatan, dokumentasi, konsultasi pascapelatihan, workshop, coaching clinic, serta fasilitas lainnya sesuai paket kegiatan.

Paket Menginap (Twin Sharing)

Rp5.000.000,-/Peserta

Fasilitas meliputi akomodasi hotel (Twin Sharing), materi pelatihan lengkap, sertifikat Bimbingan Teknis Nasional, seminar kit eksklusif, softcopy materi, konsumsi selama kegiatan, dokumentasi, konsultasi pascapelatihan, workshop, coaching clinic, serta fasilitas lainnya sesuai paket kegiatan.

Paket Non Menginap

Rp4.000.000,-/Peserta

Fasilitas meliputi materi pelatihan lengkap, sertifikat Bimbingan Teknis Nasional, seminar kit, softcopy materi, konsumsi selama kegiatan, dokumentasi, workshop, coaching clinic, konsultasi pascapelatihan, serta fasilitas lainnya sesuai paket kegiatan.

Paket Online (Zoom Meeting)

Rp3.000.000,-/Peserta

Fasilitas meliputi akses Zoom Meeting selama pelatihan, e-modul pelatihan, softcopy materi, sertifikat Bimbingan Teknis Nasional (digital), konsultasi dengan narasumber, dokumentasi digital, workshop daring, coaching clinic, serta rekaman materi (apabila tersedia sesuai ketentuan penyelenggara).

Catatan:

Besaran biaya dapat disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan, jumlah peserta, kebutuhan instansi, narasumber, metode pelaksanaan (tatap muka, online, maupun hybrid), dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan.

Fasilitas Peserta

Peserta akan memperoleh fasilitas sebagai berikut:
Sertifikat Bimbingan Teknis Nasional.
Modul Pelatihan.
Softcopy Materi.
Seminar Kit.
Konsultasi Pascapelatihan.
Coffee Break dan Makan Siang.
Dokumentasi.
Workshop.
Coaching Clinic.
Template Penilaian Kapabilitas APIP.
Template Penilaian Maturitas SPIP.
Template Manajemen Risiko.
Template Fraud Control Plan.
Template Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
Narasumber Profesional dari BPKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK, KPK, Akademisi, Auditor Pemerintah, Praktisi Pengawasan Intern, serta Konsultan Tata Kelola Pemerintahan.
Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional LINKPEMDA dapat dilihat pada:

📅 Jadwal Bimtek LINKPEMDA
👉 http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta

Materi Bimtek Pemerintahan Daerah Lainnya

Informasi materi Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, In House Training, Coaching Clinic, maupun Pendampingan Teknis untuk pemerintah daerah dapat diakses melalui:

📚 Materi Bimtek Pemerintahan Daerah LINKPEMDA
👉 https://linkpemda.com/materi

LINKPEMDA menyediakan berbagai tema pelatihan strategis di bidang:
Penguatan Kapabilitas APIP
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
Reformasi Birokrasi
SAKIP
RB Tematik
Zona Integritas
MCP KPK
Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPD RI
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Barang Milik Daerah (BMD)
BLUD
Audit Kinerja
Audit Investigatif
Audit Kepatuhan
Fraud Control Plan
Whistleblowing System
Pengawasan Berbasis Risiko
serta berbagai tema strategis lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Informasi dan Pendaftaran

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Inspektorat Daerah, BPKAD, BKAD, Bappeda, OPD, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, maupun instansi lainnya yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, In House Training, Coaching Clinic, maupun Pendampingan Teknis, silakan menghubungi:

📱 WhatsApp
0813-8766-6605

🌐 Website
https://linkpemda.com

📧 Email
info@linkpemda.com

LINKPEMDA juga melayani Customized Training yang dapat disesuaikan dengan regulasi terbaru, kebutuhan organisasi, tingkat kapabilitas APIP, kondisi maturitas SPIP, permasalahan aktual pemerintah daerah, lokasi pelaksanaan, metode pelatihan (offline, online, maupun hybrid), serta kebutuhan narasumber sesuai bidang keahlian.

August 07, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

BIMTEK NASIONAL PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI INTEGRASI SIPD RI DENGAN APLIKASI e-MONEV PEMERINTAH DAERAH MELALUI INTEROPERABILITAS, WEB SERVICE, API, DAN SPBE UNTUK MENDUKUNG MONITORING PEMBANGUNAN BERBASIS DATA

Transformasi digital pemerintahan merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Salah satu implementasinya adalah pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai sistem informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan, serta pengelolaan informasi pemerintahan daerah secara terintegrasi.

Di sisi lain, banyak pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai aplikasi pendukung, salah satunya aplikasi e-Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) untuk memantau pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, realisasi fisik, dan realisasi keuangan pembangunan daerah. Agar data yang dikelola lebih akurat, konsisten, dan dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan integrasi antara SIPD RI dengan aplikasi e-Monev melalui mekanisme interoperabilitas sistem, pemanfaatan Application Programming Interface (API), Web Service, serta penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, kebijakan, arsitektur sistem, penyusunan data mapping, perancangan integrasi, penyusunan kebutuhan teknis, hingga langkah-langkah persiapan implementasi integrasi aplikasi daerah dengan SIPD RI. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pendampingan dalam menyusun dokumen dan roadmap implementasi yang dapat dijadikan acuan di instansi masing-masing.

Bimbingan Teknis ini tidak membahas konfigurasi maupun akses langsung ke sistem SIPD RI, karena pelaksanaan integrasi pada lingkungan SIPD RI tetap mengikuti kebijakan, mekanisme, dan kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Fokus kegiatan ini adalah membangun kesiapan pemerintah daerah dari aspek kebijakan, tata kelola, arsitektur sistem, dan kesiapan teknis sehingga proses integrasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman mengenai konsep integrasi SIPD RI dengan aplikasi e-Monev Pemerintah Daerah.
Memahami prinsip interoperabilitas sistem informasi pemerintahan sesuai kebijakan SPBE.
Memahami konsep API, Web Service, dan mekanisme pertukaran data antarsistem.
Menyusun kebutuhan arsitektur integrasi aplikasi daerah.
Menyusun data mapping antara SIPD RI dan aplikasi e-Monev.
Meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan daerah.
Menyiapkan dokumen teknis dan roadmap implementasi integrasi.
Mendukung penguatan monitoring pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.

Sasaran Peserta

Bimbingan Teknis ini ditujukan bagi:

Bappeda;
Diskominfo;
BPKAD;
Inspektorat Daerah;
Bagian Organisasi;
Seluruh Perangkat Daerah (OPD);
Tim SPBE;
Tim Pengelola SIPD RI;
Administrator SIPD RI;
Administrator e-Monev;
Pengembang Aplikasi Pemerintah Daerah;
Programmer/Developer Pemerintah Daerah;
Analis Sistem Informasi;
Pejabat Perencana;
PPK;
PPTK; dan
pihak lain yang terkait dengan pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah.

Materi Bimbingan Teknis

Hari Pertama

Sesi I — Kebijakan Nasional Transformasi Digital Pemerintahan Daerah

Kebijakan Nasional SPBE.
Transformasi Digital Pemerintahan Daerah.
Satu Data Indonesia.
Peran SIPD RI dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Sesi II — Memahami Arsitektur SIPD RI

Struktur SIPD RI.
Modul Perencanaan.
Modul Penganggaran.
Modul Penatausahaan.
Modul Pelaporan.
Hubungan SIPD RI dengan aplikasi daerah.

Sesi III — Konsep Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan

Interoperabilitas Sistem.
Enterprise Architecture.
API.
Web Service.
Middleware.
Pertukaran Data Pemerintahan.

Sesi IV — Persiapan Arsitektur Integrasi

Infrastruktur Server.
Database.
Keamanan Sistem.
Jaringan.
Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi.

Hari Kedua

Sesi V — Perancangan API dan Web Service

Struktur API.
Endpoint.
Request dan Response.
JSON.
Authentication.
Token.
Error Handling.

Sesi VI — Data Mapping dan Sinkronisasi Data

Mapping Program.
Mapping Kegiatan.
Mapping Subkegiatan.
Mapping OPD.
Mapping Indikator.
Mapping Target.
Mapping Realisasi.

Sesi VII — Workshop Penyusunan Dokumen Persiapan Integrasi

Penyusunan kebutuhan integrasi.
Penyusunan arsitektur sistem.
Penyusunan skema API.
Penyusunan data mapping.
Penyusunan checklist implementasi.
Penyusunan roadmap integrasi.

Sesi VIII — Diskusi, Coaching Clinic, dan Rencana Tindak Lanjut

Identifikasi kondisi aplikasi daerah.
Diskusi kesiapan developer bersama Diskominfo.
Penyusunan langkah tindak lanjut implementasi.
Konsultasi kebutuhan teknis sebelum proses integrasi.

Hasil yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami konsep integrasi SIPD RI dengan aplikasi e-Monev.
Menyusun kebutuhan arsitektur integrasi.
Menyusun data mapping.
Menyusun dokumen teknis implementasi.
Menyiapkan roadmap integrasi.
Meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung interoperabilitas sistem informasi pemerintahan.

Catatan Penting

Bimbingan Teknis ini berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami konsep, menyusun desain, dan mempersiapkan implementasi integrasi aplikasi e-Monev dengan SIPD RI. Pelaksanaan integrasi, akses terhadap layanan SIPD RI, konfigurasi pada sistem SIPD RI, maupun pemberian hak akses tetap mengikuti kebijakan, mekanisme, dan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

Materi Bimbingan Teknis Lainnya

LINKPEMDA menyediakan berbagai pilihan materi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar Nasional, serta Pendampingan Teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

👉 Lihat Materi Lengkap:
http://linkpemda.com/materi

Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Jadwal Bimbingan Teknis Nasional diselenggarakan secara berkala dan dapat diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMD, BLUD, Perguruan Tinggi, maupun instansi lainnya.

👉 Lihat Jadwal Terbaru:
http://linkpemda.com/jadwal

Panduan Teknis

Untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi integrasi SIPD RI dengan aplikasi e-Monev Pemerintah Daerah, LINKPEMDA juga menyediakan Panduan Teknis yang membahas aspek kebijakan, tata kelola, interoperabilitas, API, Web Service, data mapping, hingga praktik terbaik implementasi.

👉 Panduan Teknis: PANDUAN TEKNIS IMPLEMENTASI INTEGRASI SIPD RI DENGAN APLIKASI e-MONEV PEMERINTAH DAERAH MELALUI INTEROPERABILITAS, WEB SERVICE, API, DAN SPBE UNTUK MENDUKUNG MONITORING PEMBANGUNAN BERBASIS DATA

Informasi dan Pendaftaran

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, BUMD, BLUD, Perguruan Tinggi, maupun instansi pemerintah dan swasta yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, In House Training, maupun Pendampingan Teknis, dapat menghubungi:

📞 WhatsApp: 0813-8766-6605

🌐 Website: https://linkpemda.com

📧 Email: info@linkpemda.com

July 29, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2026

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2026. Pelajari kebijakan terbaru, mekanisme reviu, penyusunan kertas kerja, laporan hasil reviu, serta implementasinya bagi APIP, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, dan perangkat daerah.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 merupakan program peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang diselenggarakan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai kebijakan, mekanisme, serta implementasi reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah sesuai ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai proses reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), teknik penyusunan kertas kerja reviu, penyusunan laporan hasil reviu, hingga strategi meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah merupakan instrumen strategis yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran daerah.

Untuk memastikan kualitas dokumen tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, arah pembangunan daerah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan reviu terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah sebelum ditetapkan. Melalui pelaksanaan reviu yang sistematis, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas dokumen, mengurangi potensi kesalahan administrasi, memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta meminimalkan risiko temuan dalam proses pengawasan maupun pemeriksaan.

Selain sebagai fungsi pengawasan, reviu juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemberian quality assurance dan consulting kepada perangkat daerah. Dengan demikian, APIP tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami substansi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026, mekanisme pelaksanaan reviu, teknik penyusunan kertas kerja reviu, penyusunan laporan hasil reviu, serta implementasinya pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan intern pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TUJUAN

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026.
Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah.
Memahami tahapan, metodologi, serta mekanisme reviu sesuai ketentuan yang berlaku.
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah.
Memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Mengurangi potensi kesalahan administrasi, ketidaksesuaian regulasi, dan temuan hasil pemeriksaan.
Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

MANFAAT MENGIKUTI BIMTEK

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

Memahami secara komprehensif implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.
Memahami ruang lingkup dan objek reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dokumen keuangan daerah.
Meningkatkan kemampuan dalam menyusun kertas kerja reviu dan laporan hasil reviu.
Memahami teknik identifikasi risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil reviu sebagai dasar penyempurnaan dokumen.
Memperkuat sinergi antara APIP, Bappeda, BPKAD, dan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan fungsi pengawasan intern.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026, peserta akan memperoleh pemahaman konseptual maupun praktis mengenai kebijakan terbaru, mekanisme reviu, teknik pelaksanaan, hingga implementasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Materi yang akan dibahas meliputi:

A. Kebijakan dan Regulasi Terbaru

Kebijakan Nasional Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026.
Tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dokumen keuangan daerah.
Kedudukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hubungan reviu dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

B. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
Reviu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Teknik menilai konsistensi dokumen perencanaan.
Reviu indikator kinerja, target, program, kegiatan, dan subkegiatan.
Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

C. Reviu Dokumen Keuangan Daerah

Reviu Kebijakan Umum APBD (KUA).
Reviu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Reviu Rancangan APBD.
Reviu Rancangan Perubahan APBD.
Reviu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
Reviu kesesuaian perencanaan dan penganggaran.
Teknik identifikasi risiko dalam penyusunan dokumen keuangan daerah.
Analisis kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pelaksanaan Reviu oleh APIP

Tahapan pelaksanaan reviu sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.
Perencanaan reviu.
Teknik pengumpulan data dan informasi.
Teknik pengujian dokumen.
Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR).
Penyusunan simpulan dan rekomendasi hasil reviu.
Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).
Monitoring tindak lanjut hasil reviu.

E. Studi Kasus dan Implementasi

Studi kasus pelaksanaan reviu pada Pemerintah Daerah.
Permasalahan yang sering ditemukan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Strategi penyelesaian permasalahan hasil reviu.
Best practice pelaksanaan reviu pada Pemerintah Daerah.
Diskusi implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.

SASARAN PESERTA

Bimbingan Teknis ini diperuntukkan bagi:

Inspektur Daerah.
Sekretaris Inspektorat.
Inspektur Pembantu (Irban).
Auditor.
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
Kepala Bappeda.
Sekretaris Bappeda.
Kepala Bidang Perencanaan.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
Kepala BPKAD/BKAD.
Kepala Bidang Anggaran.
Kepala Bidang Akuntansi.
Kepala Bidang Perbendaharaan.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris OPD.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Bendahara Pengeluaran.
Bendahara Penerimaan.
Perencana.
Auditor Internal.
ASN yang membidangi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan intern, dan akuntabilitas kinerja.

NARASUMBER

Narasumber berasal dari unsur:

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sesuai materi).
Pemerintah Daerah.
Akademisi.
Widyaiswara.
Praktisi yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan intern pemerintah, dan implementasi regulasi pemerintahan.

Narasumber disesuaikan dengan kompetensi, bidang keahlian, serta penugasan dari instansi masing-masing.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Bimbingan Teknis menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan berbasis studi kasus, melalui metode:

Ceramah interaktif.
Pemaparan regulasi terbaru.
Diskusi kelompok.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Simulasi pelaksanaan reviu.
Praktik penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR).
Praktik penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).
Evaluasi pembelajaran.
Konsultasi implementasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

FASILITAS PESERTA

Setiap peserta akan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Modul Bimbingan Teknis.
Materi pelatihan dalam bentuk softcopy.
Toolkit Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.
Contoh format Kertas Kerja Reviu (KKR).
Contoh format Laporan Hasil Reviu (LHR).
Sertifikat Bimbingan Teknis.
Tas seminar.
ATK (Blocknote dan Pulpen).
ID Card Peserta.
Coffee Break.
Makan Siang.
Dokumentasi kegiatan.
Kesempatan konsultasi dengan narasumber selama kegiatan berlangsung.

SUSUNAN ACARA

HARI PERTAMA

Waktu	Kegiatan
07.30 – 08.00	Registrasi Peserta dan Coffee Break
08.00 – 08.15	Pembukaan Acara oleh MC
08.15 – 08.30	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Doa Bersama
08.30 – 09.00	Sambutan Panitia dan Penjelasan Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis
09.00 – 10.30	Materi I: Kebijakan Nasional dan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026
10.30 – 10.45	Coffee Break
10.45 – 12.00	Materi II: Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah)
12.00 – 13.00	ISHOMA (Istirahat, Sholat, dan Makan Siang)
13.00 – 14.30	Materi III: Reviu Dokumen Keuangan Daerah (KUA, PPAS, Rancangan APBD, Perubahan APBD, DPA, dan Dokumen Pendukung)
14.30 – 14.45	Coffee Break
14.45 – 16.00	Diskusi Interaktif, Studi Kasus, dan Tanya Jawab
16.00	Penutupan Hari Pertama

HARI KEDUA

Waktu	Kegiatan
08.00 – 08.30	Review Materi Hari Pertama
08.30 – 10.00	Materi IV: Teknik Pelaksanaan Reviu Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2026
10.00 – 10.15	Coffee Break
10.15 – 12.00	Materi V: Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR)
12.00 – 13.00	ISHOMA (Istirahat, Sholat, dan Makan Siang)
13.00 – 14.30	Simulasi Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah
14.30 – 15.30	Evaluasi, Pembahasan Permasalahan Implementasi, dan Penyusunan Rekomendasi Perbaikan
15.30 – 16.00	Penyerahan Sertifikat, Foto Bersama, dan Penutupan Resmi

OUTPUT YANG DIPEROLEH PESERTA

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami secara komprehensif substansi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.
Memahami ruang lingkup dan mekanisme reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah.
Melaksanakan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR) secara sistematis dan terdokumentasi.
Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) beserta rekomendasi yang berkualitas.
Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen keuangan daerah.
Meningkatkan kualitas pengawasan intern melalui penguatan peran APIP.
Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

KEUNGGULAN BIMBINGAN TEKNIS

Mengikuti Bimbingan Teknis ini memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

Materi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026.
Pembahasan regulasi terbaru beserta implementasinya.
Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten.
Studi kasus berdasarkan praktik di Pemerintah Daerah.
Diskusi interaktif dan konsultasi implementasi.
Contoh format Kertas Kerja Reviu dan Laporan Hasil Reviu.
Sertifikat Bimbingan Teknis.
Dapat diselenggarakan secara Offline, Online, maupun In House Training.

INFORMASI TERKAIT

Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai program pengembangan kompetensi aparatur pemerintah, regulasi terbaru, serta referensi implementasi kebijakan di bidang pemerintahan daerah, silakan kunjungi halaman berikut:

📚 Materi Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Jelajahi berbagai pilihan materi Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, dan In House Training sesuai kebutuhan instansi.

➡ https://linkpemda.com/materi

📅 Jadwal Bimbingan Teknis Nasional

Lihat jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, dan Diklat yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA di berbagai kota di Indonesia.

➡ https://linkpemda.com/jadwal

📖 Artikel dan Panduan Teknis Pemerintahan

Temukan artikel, panduan teknis, pembahasan regulasi terbaru, serta referensi implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

➡ https://linkpemda.com/artikel

📘 Panduan Lengkap Permendagri Nomor 3 Tahun 2026

Pelajari isi, ruang lingkup, tujuan, objek reviu, tahapan pelaksanaan, hingga implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

➡ (Tambahkan tautan artikel panduan teknis setelah artikel tersebut selesai dipublikasikan.)

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, BUMD, BLUD, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Daerah, maupun instansi lainnya yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026, dapat menghubungi panitia penyelenggara untuk memperoleh informasi mengenai jadwal pelaksanaan, biaya kontribusi, narasumber, fasilitas peserta, serta mekanisme pendaftaran.

LINKPEMDA melayani penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk:

Bimbingan Teknis (BIMTEK)
Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
Workshop
Seminar Nasional
Sosialisasi Regulasi
In House Training
Pendampingan Teknis

Pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan diselenggarakan secara tatap muka (offline), daring (online), maupun hybrid.

HUBUNGI KAMI

LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah)

📞 WhatsApp: 0813-8766-6605

🌐 Website: https://linkpemda.com

📧 Email: info@linkpemda.com

July 20, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

BIMTEK PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2026

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Informasi Publik yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berbasis Digital

Pengelolaan layanan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik merupakan amanat konstitusi dan menjadi bagian dari prinsip good governance yang harus diwujudkan oleh setiap badan publik.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas, pemerintah perlu terus memperkuat sistem pengelolaan layanan informasi publik. Transformasi digital, keterbukaan informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan modern.

Sebagai bentuk penyempurnaan kebijakan di bidang keterbukaan informasi publik, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Regulasi ini menjadi pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan informasi yang dikecualikan, pelayanan permohonan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan dokumentasi, penyelesaian keberatan, monitoring dan evaluasi, hingga pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik.

Untuk mendukung implementasi regulasi tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah agar mampu memahami substansi regulasi, menerapkan standar pelayanan informasi publik, memperkuat fungsi PPID, serta mengembangkan sistem layanan informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Saya juga mengusulkan sedikit perubahan dari template lama. Bagian "BACA JUGA" tidak diletakkan di awal, tetapi dipindahkan ke bagian akhir (setelah Output Peserta). Ini lebih baik untuk SEO karena pengunjung akan membaca isi materi terlebih dahulu, kemudian diarahkan ke Panduan Teknis sebagai bacaan lanjutan. Dengan demikian, alur membaca menjadi lebih alami dan peluang pengguna mengunjungi halaman lain di website juga meningkat.

MENGAPA BIMTEK INI PENTING?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pedoman terbaru dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Regulasi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berbasis digital.

Dalam implementasinya, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparatur pemerintah perlu memahami secara menyeluruh substansi regulasi, mekanisme pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) ini, peserta akan memperoleh pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 di instansi masing-masing. Dengan demikian, setiap organisasi perangkat daerah maupun instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat fungsi PPID, meminimalkan potensi sengketa informasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Manfaat Mengikuti BIMTEK

Peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

Memahami substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 secara komprehensif.
Memahami kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik.
Memperkuat peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Meningkatkan kemampuan dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik sesuai standar pelayanan.
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan informasi publik.
Mengurangi risiko sengketa informasi publik melalui penerapan prosedur yang sesuai ketentuan.
Mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).
Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

DASAR HUKUM

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan layanan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Menjadi landasan utama dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan setiap badan publik memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, sederhana, dan transparan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Mengatur prinsip, standar, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya

Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan informasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Mengatur mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik, tata cara pelayanan informasi, serta hak dan kewajiban badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

5. Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik

Menjadi pedoman teknis bagi badan publik dalam memberikan pelayanan informasi, menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), mengelola informasi yang dikecualikan, serta melaksanakan pelayanan informasi sesuai standar nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa

Merupakan regulasi terbaru yang menjadi fokus utama kegiatan BIMTEK ini. Peraturan ini mengatur kelembagaan PPID, pengelolaan layanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan dokumentasi informasi publik, mekanisme pelayanan permohonan informasi, penyelesaian keberatan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, serta pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

7. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Meliputi seluruh regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pelayanan publik, pengelolaan arsip, dan transformasi digital pemerintahan.

Pentingnya Memahami Dasar Hukum

Pemahaman terhadap dasar hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dengan memahami keterkaitan antarregulasi, aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara tepat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengurangi potensi sengketa informasi, serta memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan.

TUJUAN PELAKSANAAN BIMTEK

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan terbaru mengenai pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami substansi regulasi, tetapi juga mampu menerapkan berbagai ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 secara efektif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.

Tujuan Khusus

Pelaksanaan BIMTEK ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pemahaman Regulasi

Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 beserta kebijakan nasional di bidang keterbukaan informasi publik.

2. Memperkuat Kelembagaan PPID

Meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Informasi Publik

Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola layanan informasi publik secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

4. Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Dokumen

Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dokumen pendukung lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

5. Mengoptimalkan Pelayanan Informasi Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik agar lebih cepat, mudah, tepat, transparan, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

6. Mendorong Transformasi Digital

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan informasi publik melalui pengembangan website PPID, sistem informasi digital, serta media elektronik lainnya.

7. Meningkatkan Kemampuan Penyelesaian Sengketa Informasi

Memberikan pemahaman mengenai mekanisme penanganan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan terjadinya sengketa informasi.

8. Mendukung Reformasi Birokrasi

Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern.

9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Mendorong terciptanya pelayanan informasi publik yang profesional, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

10. Mewujudkan Good Governance

Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, berintegritas, serta sesuai dengan prinsip Good Governance.

Hasil yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami secara menyeluruh substansi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.
Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik di instansi masing-masing.
Mengoptimalkan fungsi dan peran PPID.
Menyusun dokumen layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

SASARAN PESERTA

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan yang memiliki tugas, fungsi, maupun tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Program ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami substansi regulasi terbaru, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan layanan informasi publik secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta yang Direkomendasikan

Kementerian dan Lembaga

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Instansi Pemerintah Pusat lainnya

Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Kota
Pemerintah Desa

Perangkat Daerah (OPD)

Sekretariat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Bappeda
BPKAD
BKPSDM
Inspektorat Daerah
Bagian Organisasi
Bagian Pemerintahan
Bagian Hukum
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Dinas Arsip dan Perpustakaan
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola informasi publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID Utama
PPID Pelaksana
Tim Pengelola Website Pemerintah
Pengelola Portal PPID
Pengelola Media Informasi Pemerintah
Administrator Sistem Informasi Publik

Badan dan Lembaga Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Rumah Sakit Khusus Daerah
Badan Pengelola Kawasan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Dunia Pendidikan

Perguruan Tinggi Negeri
Perguruan Tinggi Swasta
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Pusat Kajian Kebijakan Publik

Peserta Lainnya

Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pejabat Administrator
Pejabat Pengawas
Pejabat Fungsional
Auditor Internal Pemerintah
Tenaga Ahli Pemerintah
Konsultan Pemerintahan
Instansi pemerintah maupun lembaga lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan layanan informasi publik.

Mengapa Peserta Perlu Mengikuti BIMTEK Ini?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 membawa berbagai penguatan dalam tata kelola layanan informasi publik, mulai dari penguatan kelembagaan PPID, pengelolaan dokumentasi, digitalisasi layanan informasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik perlu memperbarui pengetahuan dan kompetensinya agar mampu menerapkan regulasi secara tepat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KOMPETENSI YANG AKAN DIPEROLEH PESERTA

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai substansi regulasi terbaru, tetapi juga dibekali kemampuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun badan publik lainnya.

Kompetensi yang Akan Dikuasai Peserta

1. Memahami Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Peserta mampu memahami filosofi, tujuan, prinsip, serta arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. Memahami Substansi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Peserta memahami secara komprehensif isi, ruang lingkup, tujuan, serta berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026.

3. Mengoptimalkan Fungsi PPID

Peserta mampu mengimplementasikan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)

Peserta memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, menyusun, memperbarui, dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) secara sistematis.

5. Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Peserta memahami tata cara melakukan uji konsekuensi serta menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mengelola Pelayanan Informasi Publik

Peserta mampu menyelenggarakan pelayanan permohonan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

7. Mengembangkan Sistem Informasi Berbasis Digital

Peserta memahami strategi pengembangan website PPID, portal informasi publik, layanan digital, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

8. Mengelola Arsip dan Dokumentasi Informasi Publik

Peserta mampu mengelola arsip, dokumentasi, dan penyimpanan informasi publik secara tertib, aman, dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi

Peserta memahami prosedur penanganan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan agar sengketa dapat diminimalkan.

10. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Peserta mampu menyusun mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

11. Mendukung Transformasi Digital Pemerintahan

Peserta memahami keterkaitan pengelolaan layanan informasi publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan modern.

12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Peserta mampu menerapkan standar pelayanan informasi publik yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Manfaat Kompetensi bagi Instansi

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, instansi diharapkan memperoleh berbagai manfaat, antara lain:

Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik.
Memperkuat kelembagaan dan kinerja PPID.
Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Mengurangi potensi sengketa informasi publik.
Mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).
Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dan SPBE.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

MATERI BIMTEK

Materi Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 disusun secara sistematis, komprehensif, dan aplikatif. Kurikulum pelatihan dirancang agar peserta tidak hanya memahami aspek regulasi, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan layanan informasi publik secara efektif di lingkungan instansi masing-masing.

Setiap materi akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten, praktisi, akademisi, maupun pejabat yang memiliki pengalaman di bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta transformasi digital.

Modul 1

Kebijakan Nasional Keterbukaan Informasi Publik dan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026

Pembahasan mengenai arah kebijakan nasional keterbukaan informasi publik, filosofi regulasi, serta implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Modul 2

Pokok-Pokok Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026

Pembahasan mengenai tujuan, asas, ruang lingkup, serta substansi utama pengaturan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Modul 3

Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembahasan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, struktur organisasi, serta hubungan kerja antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Modul 4

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Teknik identifikasi, klasifikasi, penyusunan, pemutakhiran, dan publikasi Daftar Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Modul 5

Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Pembahasan mengenai uji konsekuensi, mekanisme penetapan informasi yang dikecualikan, serta perlindungan informasi sesuai regulasi.

Modul 6

Standar Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme pelayanan permohonan informasi, jangka waktu pelayanan, hak dan kewajiban pemohon, serta kewajiban badan publik dalam memberikan layanan informasi.

Modul 7

Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumen, arsip, sistem penyimpanan informasi, serta tata kelola dokumentasi yang efektif dan mudah diakses.

Modul 8

Digitalisasi Layanan Informasi Publik

Pemanfaatan website PPID, portal informasi publik, aplikasi digital, media elektronik, dan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Modul 9

Standar Pelayanan Informasi Publik Berbasis Digital

Strategi penerapan pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Modul 10

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Teknik penyusunan SOP pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026.

Modul 11

Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Prosedur penyelesaian keberatan, penyelesaian sengketa informasi, serta strategi pencegahan sengketa informasi publik.

Modul 12

Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan

Penyusunan mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan layanan informasi publik.

Modul 13

Strategi Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Langkah-langkah meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penguatan tata kelola informasi dan peningkatan pelayanan publik.

Modul 14

Integrasi dengan Reformasi Birokrasi dan SPBE

Sinkronisasi pengelolaan layanan informasi publik dengan Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta program transformasi digital pemerintah.

Modul 15

Best Practice Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Studi praktik terbaik dari kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam membangun sistem layanan informasi publik yang inovatif dan berkinerja tinggi.

Modul 16

Workshop Penyusunan Dokumen PPID

Praktik penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), SOP, serta dokumen pendukung lainnya.

Modul 17

Studi Kasus Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Pembahasan berbagai studi kasus nyata beserta solusi implementasi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Modul 18

Coaching Clinic dan Konsultasi Implementasi

Sesi konsultasi interaktif untuk membahas kendala, tantangan, serta solusi implementasi pengelolaan layanan informasi publik di instansi peserta.

Modul 19

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Penyusunan program kerja dan strategi implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 yang dapat diterapkan setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.

Modul 20

Evaluasi Pembelajaran dan Rekomendasi Implementasi

Evaluasi hasil pembelajaran, penyampaian rekomendasi, diskusi tindak lanjut, serta penyusunan komitmen peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diselenggarakan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan berorientasi pada implementasi di lingkungan kerja peserta. Seluruh materi dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep dan regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di instansi masing-masing.

Kegiatan pembelajaran dipandu oleh narasumber yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, praktisi pemerintahan, akademisi, serta tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan transformasi digital.

Metode Pembelajaran

1. Ceramah Interaktif (Interactive Lecture)

Penyampaian materi mengenai substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 beserta kebijakan nasional di bidang keterbukaan informasi publik melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara aktif mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan layanan informasi publik di instansi masing-masing.

3. Workshop Penyusunan Dokumen

Pelatihan praktik penyusunan berbagai dokumen penting, antara lain:

Daftar Informasi Publik (DIP)
Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dokumen pendukung pengelolaan layanan informasi publik
Rencana implementasi di instansi

4. Studi Kasus (Case Study)

Analisis berbagai kasus nyata mengenai pelayanan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi, pengelolaan PPID, dan implementasi regulasi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Simulasi Pelayanan Informasi Publik

Peserta melakukan simulasi proses pelayanan permohonan informasi publik mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi, pemberian jawaban, hingga penyelesaian keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi kelompok untuk membahas strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, penguatan kelembagaan PPID, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital.

7. Coaching Clinic

Sesi konsultasi langsung bersama narasumber untuk membahas berbagai kendala implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 yang dihadapi oleh peserta.

8. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi implementasi di instansi masing-masing.

Pendekatan Pembelajaran

Pelaksanaan BIMTEK menggunakan pendekatan:

Learning by Understanding – memahami konsep dan dasar hukum.
Learning by Practice – mempraktikkan penyusunan dokumen dan prosedur.
Learning by Discussion – bertukar pengalaman dan solusi antarpeserta.
Learning by Case Study – menganalisis kasus nyata untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah.
Learning by Implementation – menyusun rencana tindak lanjut yang siap diterapkan setelah pelatihan.

Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran secara efektif sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik di instansinya.

FASILITAS PESERTA

Untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, setiap peserta memperoleh berbagai fasilitas, antara lain:

Modul atau bahan ajar BIMTEK.
Materi presentasi narasumber.
Sertifikat BIMTEK.
Seminar kit (sesuai paket kegiatan).
Konsumsi dan akomodasi (sesuai paket pelaksanaan).
Kesempatan konsultasi dengan narasumber selama kegiatan berlangsung.
Dokumentasi kegiatan.
Akses informasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan materi pelatihan.

OUTPUT PESERTA

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif serta kemampuan praktis dalam mengimplementasikan pengelolaan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Capaian Kompetensi Peserta

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian BIMTEK, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami Substansi Regulasi

Memahami secara komprehensif ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 beserta kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik.

2. Mengimplementasikan Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Menerapkan ketentuan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun badan publik lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

3. Mengoptimalkan Kinerja PPID

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

4. Menyusun Dokumen Layanan Informasi Publik

Mampu menyusun dan memperbarui berbagai dokumen penting, antara lain:

Daftar Informasi Publik (DIP)
Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dokumen pendukung pengelolaan layanan informasi publik

5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, mudah diakses, serta sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

6. Mengembangkan Layanan Informasi Berbasis Digital

Mengoptimalkan pemanfaatan website PPID, portal informasi publik, aplikasi digital, dan media elektronik sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat.

7. Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi

Memahami mekanisme penanganan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Menyusun sistem monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

9. Mendukung Reformasi Birokrasi dan SPBE

Mengintegrasikan pengelolaan layanan informasi publik dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta transformasi digital pemerintahan.

10. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Mewujudkan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

MANFAAT BAGI INSTANSI

Implementasi hasil BIMTEK diharapkan memberikan manfaat nyata bagi instansi peserta, antara lain:

Meningkatkan kualitas tata kelola layanan informasi publik.
Memperkuat kelembagaan dan kapasitas PPID.
Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengurangi potensi sengketa informasi publik.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).
Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPBE.
Memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

📖 BACA JUGA

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, kami merekomendasikan Anda membaca Panduan Teknis yang telah disusun oleh LINKPEMDA.

Panduan tersebut mengulas secara komprehensif latar belakang diterbitkannya regulasi, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup pengaturan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), klasifikasi informasi yang dikecualikan, standar pelayanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi, hingga strategi implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Dengan membaca panduan tersebut, peserta akan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai substansi regulasi sehingga lebih siap mengikuti pembahasan teknis, workshop, studi kasus, maupun implementasi di instansi masing-masing.

👉 Panduan Lengkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa

https://linkpemda.com/artikel/panduan-teknis/panduan-lengkap-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-2-tahun-2026-tentang-pengelolaan-layanan-informasi-publik-di-kementerian-dalam-negeri-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-desa

📚 MATERI BIMTEK LAINNYA

LINKPEMDA menyelenggarakan berbagai program Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, In-House Training, serta Pendampingan Teknis yang dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional.

Program pelatihan tersedia dalam berbagai bidang strategis, antara lain:

Keuangan Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)
Perencanaan Pembangunan Daerah
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Reformasi Birokrasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Manajemen Risiko Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Keterbukaan Informasi Publik
Pelayanan Publik
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Desa
Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Daerah
Tema-tema strategis lainnya yang selalu diperbarui mengikuti perkembangan regulasi nasional.

📚 Lihat Seluruh Materi BIMTEK

https://linkpemda.com/materi

📅 Lihat Jadwal BIMTEK Terbaru

https://linkpemda.com/jadwal

PENUTUP

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA, peserta akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai substansi regulasi, penguatan kelembagaan PPID, penyusunan dokumen layanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, hingga strategi implementasi yang dapat diterapkan secara nyata di instansi masing-masing.

Dengan dukungan narasumber yang kompeten, materi yang aplikatif, serta metode pembelajaran yang interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang berkualitas sekaligus mendukung terwujudnya Good Governance, Reformasi Birokrasi, dan transformasi digital pemerintahan.

📞 INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Daerah, Perguruan Tinggi, maupun instansi pemerintah dan swasta yang berminat mengikuti program Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, In-House Training, maupun Pendampingan Teknis, silakan menghubungi:

📱 WhatsApp
0813-8766-6605

🌐 Website
https://linkpemda.com

📧 Email
info@linkpemda.com

July 18, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

BIMTEK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027 BERDASARKAN PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2026

Implementasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dalam Penyusunan RKPD, Sinkronisasi RPJMN 2025–2029, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, Prioritas Pembangunan Nasional, dan Pemanfaatan SIPD RI

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan salah satu tahapan yang sangat strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD menjadi pedoman tahunan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, sasaran daerah, program, kegiatan, subkegiatan, serta arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai pedoman penyusunan RKP Tahun 2027. Regulasi tersebut memuat tema pembangunan nasional, prioritas nasional, sasaran pembangunan, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, serta strategi pembangunan yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga harus memperhatikan keterpaduan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, hasil Musrenbang, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kebijakan pembangunan sektoral lainnya. Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) menjadi bagian penting dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah secara terintegrasi.

Seiring meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, aparatur pemerintah daerah dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan perencanaan pembangunan, teknik penyusunan dokumen RKPD, sinkronisasi program pusat dan daerah, serta penyusunan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 diselenggarakan sebagai sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan kebijakan nasional, serta mampu mendukung tercapainya target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

📖 BACA JUGA

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026, pokok-pokok pengaturan, arah kebijakan pembangunan nasional, tahapan penyusunan RKP Tahun 2027, serta implikasinya terhadap penyusunan RKPD Tahun 2027, silakan membaca artikel berikut:

Panduan Lengkap Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

http://linkpemda.com/artikel/artikel-dan-berita/peraturan-menteri-ppnkepala-bappenas-nomor-4-tahun-2026-tentang-rancangan-rencana-kerja-pemerintah-tahun-2027-panduan-lengkap-pokok-pengaturan-tahapan-pembahasan-arah-kebijakan-nasional-dan-implikasinya-bagi-pemerintah-daerah

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 (setelah ditetapkan).
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

URGENSI PELAKSANAAN

Bimbingan Teknis Nasional ini penting dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa alasan penting pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

✔ Ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan RKP Tahun 2027 yang menjadi acuan penyusunan RKPD.

✔ Pentingnya sinkronisasi antara RKP Tahun 2027, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Perlunya peningkatan kualitas dokumen RKPD agar lebih terukur, adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

✔ Mendorong keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

✔ Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memanfaatkan SIPD RI sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah.

✔ Mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional melalui program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

✔ Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

✔ Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

TUJUAN KEGIATAN

Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan peserta mampu:

✔ Memahami kebijakan nasional penyusunan RKPD Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.

✔ Memahami tema pembangunan, prioritas nasional, sasaran pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2027.

✔ Memahami tahapan penyusunan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✔ Meningkatkan kemampuan dalam menyelaraskan RKPD dengan RPJMN, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Meningkatkan kemampuan dalam menyusun indikator kinerja, target pembangunan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur.

✔ Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD RI dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

✔ Memperkuat sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah.

✔ Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

SASARAN PESERTA

Bimbingan Teknis Nasional ini ditujukan kepada:

Bappeda Provinsi.
Bappeda Kabupaten/Kota.
Sekretariat Daerah.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Inspektorat Daerah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM).
Dinas Komunikasi dan Informatika.
Bagian Organisasi.
Bagian Pemerintahan.
Bagian Hukum.
Tim Penyusun RKPD.
Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah.
Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah.
Jabatan Fungsional Perencana.
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

KOMPETENSI YANG AKAN DIPEROLEH PESERTA

Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ketentuan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026, tetapi juga memperoleh kompetensi praktis dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu diimplementasikan secara efektif pada masing-masing pemerintah daerah.

Materi pelatihan dirancang secara sistematis mulai dari pemahaman regulasi, sinkronisasi kebijakan, teknik penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan indikator kinerja, pemanfaatan SIPD RI, hingga penyusunan strategi implementasi dan evaluasi pembangunan daerah.

MATERI BIMTEK

Modul 1

Kebijakan Nasional Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.

Modul 2

Tema Pembangunan Nasional, Prioritas Nasional, Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, serta Target Pembangunan Tahun 2027.

Modul 3

Sinkronisasi RKP Tahun 2027 dengan RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD, serta Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Modul 4

Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2027 mulai dari Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang, Penyempurnaan hingga Penetapan RKPD.

Modul 5

Teknik Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Analisis Permasalahan, Potensi Daerah, Data Statistik, dan Evidence-Based Planning.

Modul 6

Strategi Penyusunan Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Outcome, Output, dan Target Kinerja Perangkat Daerah.

Modul 7

Penyelarasan RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, RKA Perangkat Daerah, dan APBD Tahun Anggaran 2027.

Modul 8

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

Modul 9

Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Asta Cita, serta Prioritas Pembangunan Nasional ke dalam RKPD Tahun 2027.

Modul 10

Strategi Penyusunan Program Prioritas Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik.

Modul 11

Teknik Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Program, Indikator Kegiatan, dan Target Pembangunan yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Modul 12

Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja (Performance Based Planning) dan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting).

Modul 13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, serta Pelaporan Pelaksanaan RKPD sebagai Instrumen Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Modul 14

Strategi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027.

Modul 15

Manajemen Risiko dalam Penyusunan RKPD serta Strategi Mitigasi Risiko terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.

Modul 16

Best Practice Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD yang Berkualitas, Inovatif, Adaptif, dan Berorientasi pada Hasil Pembangunan.

Modul 17

Workshop Penyusunan Matriks Sinkronisasi RKP Tahun 2027 dengan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Modul 18

Studi Kasus Penyusunan RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Permasalahan Aktual yang Dihadapi Pemerintah Daerah.

Modul 19

Coaching Clinic Penyusunan RKPD Tahun 2027 dan Konsultasi Implementasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.

Modul 20

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai Strategi Implementasi Penyusunan RKPD Tahun 2027 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

METODE PELAKSANAAN

Bimbingan Teknis Nasional ini diselenggarakan melalui metode pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan berorientasi pada implementasi di lingkungan pemerintah daerah. Setiap materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Metode pembelajaran meliputi:

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2027

✅ Studi Kasus Implementasi Penyusunan RKPD

✅ Focus Group Discussion (FGD)

✅ Simulasi Penyusunan Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja

✅ Coaching Clinic dan Konsultasi

OUTPUT PESERTA

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta diharapkan mampu:

✔ Memahami arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2027 sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.

✔ Memahami tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✔ Menyusun RKPD yang selaras dengan RPJMN, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Menyusun sasaran, indikator kinerja, target pembangunan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur.

✔ Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD RI dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

✔ Meningkatkan kualitas dokumen RKPD yang berbasis data, berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil.

✔ Memperkuat sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

✔ Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

📖 BACA JUGA

Untuk memahami secara lebih mendalam substansi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026, mulai dari pokok-pokok pengaturan, tema pembangunan, prioritas nasional, tahapan penyusunan RKP Tahun 2027, hingga implikasinya terhadap penyusunan RKPD Tahun 2027, silakan membaca artikel berikut:

👉 Panduan Lengkap Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

BIAYA KEGIATAN

⭐ Paket Menginap (Single Room) : Rp5.500.000/Peserta

⭐ Paket Menginap (Twin Sharing) : Rp5.000.000/Peserta

⭐ Paket Non Menginap : Rp4.000.000/Peserta

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional.

✔ Modul Pelatihan Lengkap.

✔ Softcopy Materi.

✔ Seminar Kit.

✔ Coffee Break dan Makan Siang.

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan.

✔ Dokumentasi Kegiatan.

✔ Akses konsultasi implementasi pasca pelatihan.

📚 MATERI BIMTEK LAINNYA

LINKPEMDA juga menyelenggarakan berbagai Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, serta Pelatihan Teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan Daerah, Keuangan Daerah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepegawaian, Barang Milik Daerah (BMD), BLUD, Reformasi Birokrasi, SPIP, Manajemen Risiko, Pelayanan Publik, Digitalisasi Pemerintahan, dan berbagai tema strategis lainnya yang selalu diperbarui mengikuti perkembangan regulasi.

📚 Selengkapnya dapat dilihat pada:

http://linkpemda.com/materi

📅 JADWAL BIMTEK NASIONAL

Jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional LINKPEMDA diselenggarakan secara berkala di berbagai kota di Indonesia maupun secara in-house sesuai kebutuhan instansi.

📅 Lihat Jadwal Terbaru:

http://linkpemda.com/jadwal

PENUTUP

Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, terintegrasi, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Melalui pemahaman terhadap regulasi terbaru, penguatan kompetensi perencana, serta penerapan praktik terbaik dalam penyusunan RKPD, diharapkan setiap pemerintah daerah mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih adaptif, berbasis data, berorientasi pada hasil, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, BUMD, BLUD, maupun instansi lainnya yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan RKPD Tahun 2027, silakan menghubungi:

📞 WhatsApp: 0813-8766-6605

🌐 Website: https://linkpemda.com

July 10, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

Bimtek Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2026

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL IMPLEMENTASI SPIP TERINTEGRASI, MANAJEMEN RISIKO, PENYUSUNAN REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) UNTUK MENINGKATKAN MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, SAKIP DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Budaya Manajemen Risiko dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Berintegritas

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu membangun sistem pengendalian intern yang efektif sekaligus menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi pada seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan berkembangnya paradigma tata kelola pemerintahan modern, implementasi SPIP saat ini diarahkan pada pendekatan SPIP Terintegrasi yang menghubungkan pengendalian intern, manajemen risiko, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, pengawasan, dan evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah, target kinerja perangkat daerah, kualitas pelayanan publik maupun efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu komponen utama dalam penerapan manajemen risiko adalah penyusunan Register Risiko yang memuat identifikasi risiko, analisis risiko, tingkat risiko, pengendalian yang tersedia, rencana mitigasi risiko, serta penanggung jawab pengelolaan risiko. Selain itu, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap risiko dapat dikendalikan secara efektif melalui tindakan mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.

Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Register Risiko dan RTP juga menjadi indikator penting dalam peningkatan Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, serta berbagai program penguatan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Belum optimalnya implementasi SPIP Terintegrasi pada seluruh perangkat daerah

✔ Belum terintegrasinya manajemen risiko dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja

✔ Belum tersusunnya Register Risiko secara sistematis dan berkelanjutan

✔ Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

✔ Rendahnya pemahaman aparatur mengenai manajemen risiko pemerintahan

✔ Belum terbangunnya budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja

✔ Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang SPIP dan manajemen risiko

✔ Belum optimalnya pemanfaatan hasil analisis risiko dalam pengambilan keputusan

✔ Tingginya risiko kegagalan program, kegiatan dan pencapaian target kinerja

✔ Tuntutan peningkatan nilai Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

• Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah

• Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah

• Peraturan Menteri PANRB terkait Reformasi Birokrasi

• Peraturan Menteri PANRB terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan SPIP, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Peningkatan Maturitas SPIP menjadi salah satu indikator penting tata kelola pemerintahan daerah

⚠ Kapabilitas APIP memerlukan dukungan implementasi manajemen risiko yang efektif

⚠ Setiap perangkat daerah perlu memiliki Register Risiko dan RTP yang berkualitas

⚠ Manajemen Risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja

⚠ Reformasi Birokrasi dan SAKIP membutuhkan penguatan pengendalian intern yang berkelanjutan

⚠ Risiko kegagalan program dan kegiatan pemerintah daerah perlu dimitigasi sejak tahap perencanaan

⚠ Pengambilan keputusan organisasi harus didukung analisis risiko yang memadai

⚠ Meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami kebijakan nasional mengenai SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko

✔ Memahami konsep, prinsip dan tahapan implementasi SPIP Terintegrasi

✔ Meningkatkan kemampuan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko organisasi

✔ Memahami teknik penyusunan Register Risiko perangkat daerah

✔ Memahami teknik penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

✔ Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah

✔ Meningkatkan kualitas pengendalian intern pemerintah daerah

✔ Mendukung peningkatan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

✔ Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP

✔ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

SASARAN PESERTA

• Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretariat Daerah

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

• Bagian Organisasi

• Bagian Hukum

• Bagian Pembangunan

• Auditor APIP

• Tim SPIP

• Tim Reformasi Birokrasi

• Tim SAKIP

• Unit Pengelola Risiko

• Unit Pengendalian Gratifikasi

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Pejabat Perencana

• Pengelola Program dan Kegiatan

• BLUD

• BUMD

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Penguatan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko Tahun 2026

Modul 2 — Konsep Dasar SPIP Terintegrasi dan Hubungannya dengan Maturitas SPIP

Modul 3 — Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah

Modul 4 — Teknik Identifikasi Risiko Strategis, Operasional, Keuangan dan Kepatuhan

Modul 5 — Analisis Risiko, Penilaian Risiko dan Penyusunan Peta Risiko (Risk Map)

Modul 6 — Teknik Penyusunan Register Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Modul 7 — Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Strategi Mitigasi Risiko

Modul 8 — Integrasi Manajemen Risiko ke dalam RKPD, Renja OPD, RKA-SKPD dan APBD

Modul 9 — Strategi Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

Modul 10 — Integrasi SPIP dengan Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas

Modul 11 — Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Implementasi Manajemen Risiko

Modul 12 — Workshop Penyusunan Register Risiko dan RTP Pemerintah Daerah

Modul 13 — Studi Kasus Implementasi SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah

Modul 14 — Coaching Clinic dan Konsultasi Permasalahan SPIP dan Manajemen Risiko

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Penyusunan Dokumen

✅ Studi Kasus Pemerintah Daerah

✅ Simulasi Penyusunan Register Risiko

✅ Focus Group Discussion (FGD)

✅ Coaching Clinic

✅ Konsultasi dan Pendampingan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami regulasi terbaru mengenai SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko

✔ Mampu melakukan identifikasi dan analisis risiko organisasi

✔ Mampu menyusun Register Risiko secara sistematis

✔ Mampu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

✔ Mampu mengintegrasikan manajemen risiko dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

✔ Mendukung peningkatan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

✔ Memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP

✔ Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

BIAYA KEGIATAN

⭐ Paket Menginap (Single Room) : Rp 5.500.000

⭐ Paket Menginap (Twin Sharing) : Rp 5.000.000

⭐ Paket Non Menginap : Rp 4.000.000

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional

✔ Modul Pelatihan Lengkap

✔ Softcopy Materi

✔ Seminar Kit

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan

✔ Coffee Break dan Makan Siang

✔ Dokumentasi Kegiatan

PENUTUP

Bimbingan Teknis Nasional Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis risiko, berorientasi hasil, dan berintegritas.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, meningkatkan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, serta mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dan SAKIP secara berkelanjutan.

LINKPEMDA Indonesia siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berdaya saing.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

June 12, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

BIMTEK STRATEGI PEROLEHAN HIBAH BRIN, PENGUATAN INOVASI DAERAH, DAN PUBLIKASI ILMIAH BEREPUTASI DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA PERGURUAN TINGGI DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

kelola pemerintahan daerah. Di era transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan, kemampuan menghasilkan penelitian yang berkualitas, inovasi yang berdampak, serta publikasi ilmiah yang bereputasi menjadi indikator penting dalam mengukur daya saing institusi.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan. Sementara itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan riset dan inovasi dalam menyusun kebijakan yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan riset nasional adalah program pendanaan penelitian melalui berbagai skema Hibah BRIN. Program tersebut memberikan peluang bagi dosen, peneliti, akademisi, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan penelitian yang inovatif, aplikatif, dan berdampak bagi masyarakat.

Namun demikian, masih banyak institusi yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh Hibah BRIN dan pendanaan penelitian.

✔ Belum optimalnya kapasitas penyusunan proposal penelitian yang kompetitif.

✔ Keterbatasan kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

✔ Rendahnya produktivitas publikasi ilmiah bereputasi.

✔ Kurangnya pemahaman mengenai strategi publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

✔ Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan publik.

✔ Keterbatasan pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan dan berdampak.

✔ Percepatan transformasi digital yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu diperlukan Bimbingan Teknis Nasional yang mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi memperoleh Hibah BRIN, penguatan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas publikasi ilmiah bereputasi guna mendukung peningkatan kinerja perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

DASAR HUKUM

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

• UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

• Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

• Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan inovasi.

• Kebijakan Nasional Pengembangan Riset dan Inovasi Tahun 2026.

• Regulasi terkait publikasi ilmiah dan pengembangan sumber daya manusia.

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Meningkatnya kebutuhan pendanaan penelitian yang kompetitif.

⚠ Pentingnya penguatan budaya riset dan inovasi di perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

⚠ Rendahnya produktivitas publikasi ilmiah bereputasi pada sebagian institusi.

⚠ Pentingnya peningkatan kualitas proposal penelitian.

⚠ Kebutuhan pengembangan inovasi daerah yang berdampak terhadap pelayanan publik.

⚠ Pentingnya kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

⚠ Percepatan transformasi digital dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

⚠ Penguatan kapasitas SDM dalam bidang penelitian, inovasi, dan publikasi ilmiah.

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami kebijakan nasional pengembangan riset dan inovasi Tahun 2026.

✔ Memahami strategi memperoleh Hibah BRIN dan pendanaan penelitian kompetitif.

✔ Meningkatkan kemampuan penyusunan proposal penelitian yang berkualitas.

✔ Memahami strategi pengembangan inovasi daerah.

✔ Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan daerah.

✔ Meningkatkan kemampuan penulisan artikel ilmiah bereputasi.

✔ Memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

✔ Mendukung peningkatan kinerja institusi melalui riset, inovasi, dan publikasi.

MANFAAT MENGIKUTI BIMTEK

Peserta diharapkan mampu:

✔ Memahami kebijakan dan arah pengembangan riset serta inovasi nasional.

✔ Memahami peluang dan strategi memperoleh Hibah BRIN.

✔ Menyusun proposal penelitian yang lebih sistematis, inovatif, dan kompetitif.

✔ Mengembangkan inovasi daerah yang berdampak terhadap pelayanan publik.

✔ Meningkatkan kemampuan penulisan artikel ilmiah bereputasi.

✔ Memahami strategi publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

✔ Memperkuat kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

✔ Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan publik.

✔ Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang riset, inovasi, dan publikasi ilmiah.

✔ Mendukung peningkatan daya saing institusi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

SASARAN PESERTA

• Rektor Perguruan Tinggi.

• Wakil Rektor.

• Dekan Fakultas.

• Ketua Program Studi.

• Ketua dan Pengelola LPPM.

• Dosen dan Peneliti.

• Mahasiswa Program Magister dan Doktor.

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.

• BRIDA/Balitbangda.

• BKPSDM.

• Inspektorat Daerah.

• Bagian Organisasi Setda.

• Bagian Pemerintahan Setda.

• Perangkat Daerah yang membidangi inovasi dan pengembangan SDM.

• BUMD.

• Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

NARASUMBER

Kegiatan menghadirkan narasumber dan praktisi yang kompeten dari unsur BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bappenas, Pemerintah Daerah, Akademisi, Pengelola Jurnal Bereputasi, serta tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang riset, inovasi, publikasi ilmiah, dan pengembangan kebijakan publik.

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Pengembangan Riset dan Inovasi Tahun 2026

Materi Pembahasan:

• Arah kebijakan riset nasional.

• Prioritas penelitian dan inovasi nasional.

• Peran BRIN dalam pengembangan riset Indonesia.

• Strategi penguatan ekosistem riset.

Output:

Peserta memahami arah kebijakan pengembangan riset dan inovasi nasional.

Modul 2 — Strategi Perolehan Hibah BRIN dan Pendanaan Penelitian Kompetitif

Materi Pembahasan:

• Skema pendanaan penelitian.

• Persyaratan Hibah BRIN.

• Strategi meningkatkan peluang lolos pendanaan.

• Faktor keberhasilan proposal penelitian.

Output:

Peserta memahami strategi memperoleh Hibah BRIN dan pendanaan penelitian.

Modul 3 — Teknik Penyusunan Proposal Penelitian yang Kompetitif

Materi Pembahasan:

• Identifikasi isu dan topik penelitian.

• Penyusunan latar belakang dan rumusan masalah.

• Penyusunan metodologi penelitian.

• Penyusunan anggaran penelitian.

Output:

Peserta mampu menyusun proposal penelitian yang lebih kompetitif.

Modul 4 — Penguatan Inovasi Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah

Materi Pembahasan:

• Konsep inovasi daerah.

• Tata kelola inovasi daerah.

• Strategi pengembangan inovasi pelayanan publik.

• Best Practice inovasi daerah.

Output:

Peserta memahami strategi pengembangan inovasi daerah.

Modul 5 — Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah

Materi Pembahasan:

• Model kolaborasi riset.

• Hilirisasi hasil penelitian.

• Pemanfaatan hasil penelitian dalam kebijakan publik.

• Pengembangan kemitraan strategis.

Output:

Peserta mampu membangun kolaborasi riset dan inovasi yang berkelanjutan.

Modul 6 — Teknik Penulisan Artikel Ilmiah Bereputasi

Materi Pembahasan:

• Struktur artikel ilmiah.

• Teknik sitasi dan referensi.

• Penggunaan Mendeley dan Zotero.

• Standar jurnal nasional dan internasional.

Output:

Peserta mampu menyusun artikel ilmiah sesuai standar publikasi.

Modul 7 — Strategi Menembus Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi

Materi Pembahasan:

• Pemilihan jurnal yang tepat.

• Proses submit artikel.

• Teknik menjawab reviewer.

• Strategi meningkatkan peluang publikasi.

Output:

Peserta memahami proses publikasi ilmiah bereputasi.

Modul 8 — Workshop Penyusunan Proposal dan Artikel Ilmiah

Materi Pembahasan:

• Simulasi penyusunan proposal penelitian.

• Simulasi penyusunan artikel ilmiah.

• Review proposal peserta.

• Coaching Clinic publikasi ilmiah.

Output:

Peserta mampu menyusun proposal penelitian dan artikel ilmiah secara mandiri.

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Penyusunan Proposal Penelitian

✅ Studi Kasus Hibah BRIN

✅ Simulasi Penyusunan Artikel Ilmiah

✅ Diskusi dan Konsultasi Teknis

✅ Coaching Clinic Publikasi Ilmiah

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta

09.00 – 10.30 Kebijakan Nasional Riset dan Inovasi

10.30 – 12.00 Modul 1 dan Modul 2

13.00 – 14.30 Modul 3

14.30 – 16.30 Modul 4 dan Diskusi Inovasi Daerah

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 5

10.00 – 12.00 Modul 6

13.00 – 14.30 Modul 7

14.30 – 16.30 Modul 8, Evaluasi dan Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami strategi memperoleh Hibah BRIN dan pendanaan penelitian kompetitif.

✔ Mampu menyusun proposal penelitian yang berkualitas dan berdaya saing.

✔ Memahami strategi pengembangan inovasi daerah.

✔ Meningkatkan kemampuan penulisan dan publikasi artikel ilmiah bereputasi.

✔ Memahami proses publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

✔ Memperkuat kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

✔ Mendukung peningkatan kinerja institusi melalui riset, inovasi, dan publikasi ilmiah.

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional.

✔ Modul Pelatihan Lengkap.

✔ Softcopy Materi.

✔ Seminar Kit.

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan.

✔ Konsumsi dan Coffee Break.

✔ Dokumentasi Kegiatan.

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimbingan Teknis ini dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam bidang riset, inovasi, dan publikasi ilmiah. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta mampu meningkatkan kualitas penelitian, memperkuat inovasi daerah, meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah, serta mendukung peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan.

LINKPEMDA Indonesia siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas publikasi ilmiah Tahun 2026.

Membangun Riset Berkualitas, Menghasilkan Inovasi Berdampak, dan Mewujudkan Publikasi Bereputasi untuk Indonesia yang Maju, Unggul, dan Berdaya Saing Global.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📚 Materi Kegiatan :
https://linkpemda.com/materi/bidang-pemerintahan/bimtek-strategi-perolehan-hibah-brin-penguatan-inovasi-daerah-dan-publikasi-ilmiah-bereputasi-dalam-mendukung-peningkatan-kinerja-perguruan-tinggi-dan-pemerintah-daerah-tahun-2026

📅 Jadwal Kegiatan :
https://linkpemda.com/jadwal

📧 Email : info@linkpemda.com

June 05, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

BIMTEK PENGUATAN MANAJEMEN JALAN DAN JEMBATAN DAERAH BERBASIS DATA DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN TAHUN 2026

Strategi Profesional Mewujudkan Tata Kelola Jalan dan Jembatan yang Efektif, Berbasis Data, Tepat Sasaran, Akuntabel dan Berkelanjutan

Pembangunan jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan. Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat daya saing daerah.

Seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan sistem pengelolaan infrastruktur yang lebih efektif, efisien, terukur, dan berbasis data. Pengambilan keputusan yang tepat membutuhkan dukungan data yang akurat mengenai kondisi jalan dan jembatan, tingkat kerusakan, kebutuhan pemeliharaan, prioritas penanganan, hingga kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Melalui pendekatan manajemen jalan dan jembatan berbasis data, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Namun demikian, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Belum optimalnya inventarisasi dan database jalan serta jembatan daerah.

✔ Keterbatasan data kondisi infrastruktur yang akurat dan mutakhir.

✔ Belum terintegrasinya data infrastruktur dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

✔ Tingginya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur.

✔ Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan data infrastruktur.

✔ Belum optimalnya pemanfaatan GIS dan teknologi digital infrastruktur.

✔ Tingginya risiko ketidaktepatan prioritas pembangunan.

✔ Tantangan pembangunan pada wilayah terpencil, perbatasan, kepulauan dan pegunungan.

Oleh karena itu diperlukan Bimbingan Teknis Nasional yang fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam manajemen jalan dan jembatan berbasis data guna mendukung pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, tepat sasaran dan berkelanjutan.

DASAR HUKUM

• UUD 1945

• UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Daerah (disesuaikan dengan regulasi sektoral terkait).

• PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penyelenggaraan jalan dan jembatan.

• Kebijakan Nasional Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026.

• Regulasi terkait Sistem Informasi Infrastruktur dan Tata Kelola Data Pemerintah.

• Ketentuan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berlaku.

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Kebutuhan peningkatan kualitas jalan dan jembatan daerah.

⚠ Pentingnya penyusunan database infrastruktur yang akurat dan terintegrasi.

⚠ Tuntutan perencanaan pembangunan yang berbasis data.

⚠ Kebutuhan optimalisasi penggunaan anggaran infrastruktur.

⚠ Pentingnya peningkatan jalan mantap daerah.

⚠ Percepatan pembangunan wilayah terpencil dan perbatasan.

⚠ Penguatan kapasitas SDM bidang infrastruktur.

⚠ Mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami kebijakan nasional pembangunan jalan dan jembatan.

✔ Meningkatkan kompetensi aparatur dalam manajemen infrastruktur berbasis data.

✔ Memahami teknik inventarisasi dan pengelolaan database jalan dan jembatan.

✔ Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran infrastruktur daerah.

✔ Memahami pemanfaatan GIS dan teknologi digital infrastruktur.

✔ Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pembangunan.

✔ Mendukung peningkatan kondisi jalan mantap daerah.

✔ Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.

SASARAN PESERTA

• Dinas PUPR Provinsi.

• Dinas PUPR Kabupaten/Kota.

• Bidang Bina Marga.

• Bidang Jalan dan Jembatan.

• Bidang Program dan Perencanaan.

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.

• UPTD Bina Marga.

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

• Pengelola Data Infrastruktur.

• Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

• Konsultan Perencana Pemerintah.

• Aparatur yang membidangi pembangunan infrastruktur daerah.

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2026

Materi Pembahasan:

• Arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional.

• Kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan daerah.

• Prioritas pembangunan infrastruktur daerah.

• Peran pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan.

Output:

Peserta memahami arah kebijakan nasional pembangunan jalan dan jembatan.

Modul 2 — Sistem Manajemen Jalan dan Jembatan Berbasis Data

Materi Pembahasan:

• Konsep manajemen jalan dan jembatan.

• Siklus pengelolaan infrastruktur.

• Database jalan dan jembatan.

• Pengelolaan data infrastruktur daerah.

Output:

Peserta memahami sistem manajemen jalan dan jembatan berbasis data.

Modul 3 — Inventarisasi dan Penilaian Kondisi Infrastruktur

Materi Pembahasan:

• Teknik inventarisasi jalan dan jembatan.

• Penilaian kondisi jalan.

• Penilaian kondisi jembatan.

• Pengukuran tingkat kerusakan infrastruktur.

Output:

Peserta mampu melakukan inventarisasi dan penilaian kondisi infrastruktur.

Modul 4 — Pemanfaatan GIS dan Data Spasial Infrastruktur

Materi Pembahasan:

• Konsep Geographic Information System (GIS).

• Pemetaan jaringan jalan dan jembatan.

• Integrasi data spasial.

• Dashboard informasi infrastruktur.

Output:

Peserta memahami pemanfaatan GIS dalam pengelolaan infrastruktur.

Modul 5 — Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Berbasis Data

Materi Pembahasan:

• Penyusunan prioritas pembangunan.

• Penentuan program pemeliharaan.

• Analisis kebutuhan anggaran.

• Integrasi data dengan dokumen perencanaan daerah.

Output:

Peserta mampu menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis data.

Modul 6 — Strategi Peningkatan Jalan Mantap dan Kinerja Infrastruktur

Materi Pembahasan:

• Konsep jalan mantap.

• Indikator kinerja infrastruktur.

• Strategi pemeliharaan jalan dan jembatan.

• Pengendalian kualitas infrastruktur.

Output:

Peserta memahami strategi peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

Modul 7 — Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Infrastruktur

Materi Pembahasan:

• Monitoring pelaksanaan program.

• Evaluasi kinerja infrastruktur.

• Pelaporan dan pengendalian.

• Penyusunan rekomendasi perbaikan.

Output:

Peserta mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur.

Modul 8 — Workshop dan Studi Kasus Manajemen Infrastruktur Daerah

Materi Pembahasan:

• Penyusunan database infrastruktur.

• Simulasi penentuan prioritas pembangunan.

• Studi kasus pemerintah daerah.

• Diskusi dan konsultasi teknis.

Output:

Peserta mampu menerapkan sistem manajemen jalan dan jembatan berbasis data secara mandiri.

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Infrastruktur Berbasis Data

✅ Studi Kasus Pemerintah Daerah

✅ Simulasi Penyusunan Prioritas Infrastruktur

✅ Diskusi dan Konsultasi Teknis

✅ Coaching Clinic Infrastruktur Daerah

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta

09.00 – 10.30 Kebijakan Nasional Infrastruktur Jalan dan Jembatan

10.30 – 12.00 Modul 1 & Modul 2

13.00 – 14.30 Modul 3

14.30 – 16.30 Modul 4 dan Workshop GIS Infrastruktur

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 5

10.00 – 12.00 Modul 6

13.00 – 14.30 Modul 7

14.30 – 16.30 Modul 8, Evaluasi dan Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami manajemen jalan dan jembatan berbasis data.

✔ Mampu melakukan inventarisasi dan pengelolaan database infrastruktur.

✔ Memahami pemanfaatan GIS dan data spasial.

✔ Mampu menyusun prioritas pembangunan berbasis data.

✔ Mendukung peningkatan jalan mantap daerah.

✔ Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran infrastruktur.

✔ Mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional.

✔ Modul Pelatihan Lengkap.

✔ Softcopy Materi.

✔ Seminar Kit.

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan.

✔ Konsumsi dan Coffee Break.

✔ Dokumentasi Kegiatan.

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimbingan Teknis ini dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan jalan dan jembatan berbasis data guna mendukung perencanaan, penganggaran, serta pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

✔ Mengoptimalkan pengelolaan data infrastruktur daerah.

✔ Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan.

✔ Mendorong peningkatan jalan mantap dan kualitas pelayanan publik.

✔ Memanfaatkan teknologi digital dan GIS secara optimal.

✔ Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berdaya saing dan berkelanjutan.

LINKPEMDA Indonesia siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola pembangunan infrastruktur daerah Tahun 2026.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

June 05, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

BIMTEK IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN ARSIP ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH BERBASIS SRIKANDI DAN SPBE TAHUN 2026

Strategi Profesional Mewujudkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Arsip Elektronik yang Efektif, Terintegrasi, Aman, Akuntabel, dan Sesuai Regulasi Kearsipan Nasional

Pengelolaan arsip merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Seiring dengan percepatan transformasi digital nasional, pemerintah pusat terus mendorong implementasi tata kelola arsip dinamis dan arsip elektronik melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi administrasi pemerintahan, serta implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola arsip secara profesional mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, penyusutan hingga penyelamatan arsip sesuai dengan standar dan ketentuan kearsipan nasional.

Namun demikian, masih banyak instansi pemerintah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Belum optimalnya implementasi arsip elektronik di lingkungan pemerintah daerah
✔ Kurangnya pemahaman terhadap tata kelola arsip dinamis modern
✔ Belum tersusunnya klasifikasi arsip dan Jadwal Retensi Arsip (JRA) secara optimal
✔ Rendahnya pemanfaatan aplikasi SRIKANDI
✔ Risiko kehilangan dan kerusakan arsip penting daerah
✔ Belum terintegrasinya pengelolaan arsip dengan SPBE
✔ Kurangnya kompetensi SDM pengelola arsip
✔ Tingginya risiko temuan pengawasan dan audit kearsipan

Oleh karena itu diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Nasional yang fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip elektronik secara komprehensif, aplikatif, dan sesuai regulasi terbaru. Format penyusunan kegiatan ini mengacu pada konsep bimtek profesional yang telah digunakan dalam materi LinkPemda.

DASAR HUKUM

• UUD 1945
• UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan
• Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
• Peraturan ANRI tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
• Peraturan ANRI tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
• Kebijakan SPBE Tahun 2026
• Regulasi terbaru terkait transformasi digital pemerintahan dan kearsipan elektronik

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Percepatan transformasi digital pemerintahan daerah
⚠ Implementasi SRIKANDI secara nasional
⚠ Tuntutan pengelolaan arsip elektronik yang aman dan terintegrasi
⚠ Kebutuhan peningkatan indeks SPBE pemerintah daerah
⚠ Pentingnya perlindungan arsip vital daerah
⚠ Penguatan tata kelola administrasi pemerintahan
⚠ Kebutuhan peningkatan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip
⚠ Penguatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami kebijakan nasional bidang kearsipan dan SPBE
✔ Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan arsip dinamis
✔ Memahami implementasi arsip elektronik dan aplikasi SRIKANDI
✔ Mengoptimalkan tata kelola dokumen dan arsip pemerintah daerah
✔ Memahami penyusunan klasifikasi arsip dan JRA
✔ Meminimalisir risiko kehilangan dan kerusakan arsip
✔ Mewujudkan tata kelola arsip yang profesional dan akuntabel

SASARAN PESERTA

• Sekretariat Daerah
• Sekretariat DPRD
• Dinas Komunikasi dan Informatika
• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
• BKPSDM
• BPKAD
• Bappeda
• Inspektorat Daerah
• Rumah Sakit Daerah (RSUD)
• Kecamatan dan Kelurahan
• Arsiparis dan Pengelola Arsip
• Operator SRIKANDI
• Seluruh OPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Kearsipan dan SPBE Tahun 2026

Materi Pembahasan:

• Kebijakan nasional bidang kearsipan
• Transformasi digital pemerintahan
• Implementasi SPBE dalam tata kelola arsip
• Penguatan tata kelola informasi pemerintahan

Output:

Peserta memahami arah kebijakan nasional pengelolaan arsip dan SPBE.

Modul 2 — Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah

Materi Pembahasan:

• Konsep arsip dinamis aktif dan inaktif
• Siklus hidup arsip
• Tata kelola arsip dinamis
• Pengendalian dan pemeliharaan arsip

Output:

Peserta memahami pengelolaan arsip dinamis sesuai standar nasional.

Modul 3 — Implementasi SRIKANDI dan Arsip Elektronik

Materi Pembahasan:

• Pengenalan aplikasi SRIKANDI
• Tata kelola naskah dinas elektronik
• Pengelolaan arsip digital
• Integrasi arsip dengan SPBE

Output:

Peserta mampu mengimplementasikan arsip elektronik berbasis SRIKANDI.

Modul 4 — Penyusunan Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

Materi Pembahasan:

• Penyusunan klasifikasi arsip
• Penyusunan JRA
• Penetapan arsip vital
• Pengelolaan arsip terjaga

Output:

Peserta mampu menyusun klasifikasi arsip dan JRA secara mandiri.

Modul 5 — Keamanan Informasi dan Perlindungan Arsip Elektronik

Materi Pembahasan:

• Keamanan arsip digital
• Manajemen risiko informasi
• Backup dan recovery data
• Perlindungan arsip vital

Output:

Peserta memahami strategi perlindungan arsip elektronik.

Modul 6 — Penyusutan Arsip dan Akuisisi Arsip Statis

Materi Pembahasan:

• Pemindahan arsip inaktif
• Pemusnahan arsip
• Penyerahan arsip statis
• Dokumentasi dan berita acara kearsipan

Output:

Peserta mampu melaksanakan penyusutan arsip sesuai ketentuan.

Modul 7 — Audit Kearsipan dan Pengawasan Internal

Materi Pembahasan:

• Pengawasan pengelolaan arsip
• Audit kearsipan internal
• Identifikasi risiko pengelolaan arsip
• Strategi peningkatan indeks kearsipan

Output:

Peserta memahami strategi peningkatan kualitas tata kelola arsip.

Modul 8 — Workshop dan Studi Kasus Implementasi SRIKANDI

Materi Pembahasan:

• Simulasi penggunaan aplikasi SRIKANDI
• Penyusunan dokumen kearsipan
• Studi kasus pemerintah daerah
• Evaluasi implementasi peserta

Output:

Peserta mampu menerapkan sistem pengelolaan arsip elektronik secara mandiri.

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Workshop Implementasi SRIKANDI
✅ Simulasi Pengelolaan Arsip Elektronik
✅ Studi Kasus Pemerintah Daerah
✅ Diskusi dan Konsultasi Teknis
✅ Coaching Clinic Kearsipan Digital

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta
09.00 – 10.30 Kebijakan Nasional Kearsipan dan SPBE
10.30 – 12.00 Modul 1 & Modul 2
13.00 – 14.30 Modul 3
14.30 – 16.30 Workshop Implementasi SRIKANDI

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 4 & Modul 5
10.00 – 12.00 Modul 6
13.00 – 14.30 Modul 7
14.30 – 16.30 Modul 8, Evaluasi dan Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami pengelolaan arsip dinamis dan arsip elektronik
✔ Mampu mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI
✔ Memahami penyusunan klasifikasi arsip dan JRA
✔ Mampu melaksanakan penyusutan arsip sesuai ketentuan
✔ Mendukung peningkatan indeks SPBE dan indeks kearsipan daerah
✔ Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional
✔ Modul Pelatihan Lengkap
✔ Softcopy Materi
✔ Seminar Kit
✔ Konsultasi Pasca Pelatihan
✔ Konsumsi dan Coffee Break
✔ Dokumentasi Kegiatan

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimbingan Teknis ini dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip elektronik yang modern, terintegrasi, aman, serta sesuai dengan ketentuan kearsipan nasional.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

✔ Mewujudkan tata kelola arsip yang profesional dan akuntabel
✔ Mendukung transformasi digital pemerintahan daerah
✔ Mengoptimalkan implementasi SRIKANDI dan SPBE
✔ Memperkuat keamanan dan keberlanjutan informasi pemerintah
✔ Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital

LinkPemda Indonesia siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan digital Tahun 2026.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : https://linkpemda.com
📧 Email : info@linkpemda.com

May 29, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

BIMTEK IMPLEMENTASI E-MONEV DAN E-SAKIP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis Digital, Terintegrasi, Transparan dan Berorientasi Hasil

Dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, pemerintah pusat terus mendorong optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah berbasis digital.

Melalui implementasi aplikasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, monitoring program, evaluasi kegiatan, hingga pelaporan kinerja secara efektif, terukur, dan akuntabel.

Namun dalam implementasinya, masih banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaporan kinerja
✔ Rendahnya kualitas data monitoring dan evaluasi
✔ Kendala integrasi aplikasi E-Monev dan E-SAKIP
✔ Minimnya pemahaman operator dan admin perangkat daerah
✔ Belum optimalnya penyusunan indikator kinerja
✔ Risiko rendahnya nilai evaluasi SAKIP daerah
✔ Keterbatasan kapasitas SDM pengelola sistem kinerja daerah
✔ Tantangan penerapan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

Sejalan dengan transformasi digital pemerintahan tahun 2026, aparatur pemerintah daerah dituntut memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan aplikasi E-Monev dan E-SAKIP secara profesional, efektif, dan sesuai regulasi terbaru.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis yang fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam implementasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026 secara komprehensif, aplikatif, dan berbasis praktik implementasi lapangan.

DASAR HUKUM

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• PermenPANRB tentang Evaluasi SAKIP
• Permendagri tentang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
• Kebijakan SPBE Nasional Tahun 2026
• Regulasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2026
• Regulasi terbaru terkait implementasi E-SAKIP dan E-Monev Tahun 2026

URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Tingginya tuntutan peningkatan nilai SAKIP daerah
⚠ Pentingnya integrasi perencanaan, monitoring dan evaluasi
⚠ Percepatan transformasi digital pemerintahan daerah
⚠ Masih rendahnya kapasitas admin/operator aplikasi
⚠ Tingginya risiko kesalahan pelaporan kinerja
⚠ Pentingnya penyusunan indikator kinerja yang tepat
⚠ Kebutuhan monitoring pembangunan yang real time dan akurat
⚠ Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Meningkatkan kompetensi aparatur dalam implementasi E-Monev dan E-SAKIP
✔ Memahami regulasi terbaru terkait SAKIP daerah
✔ Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
✔ Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah
✔ Memahami integrasi sistem perencanaan dan pengukuran kinerja
✔ Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP pemerintah daerah
✔ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional

SASARAN PESERTA

• Bappeda
• Inspektorat Daerah
• Bagian Organisasi Setda
• Admin E-SAKIP Pemerintah Daerah
• Operator E-Monev OPD
• Pejabat Perencanaan OPD
• Kasubbag Program dan Keuangan
• Tim Penyusun LKjIP
• Pengelola SPBE Pemerintah Daerah
• Seluruh OPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

• Arah kebijakan nasional SAKIP
• Reformasi birokrasi berbasis kinerja
• Strategi peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah

Output: Pemahaman kebijakan strategis SAKIP nasional

Modul 2 — Regulasi Implementasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026

• Update regulasi terbaru
• Integrasi sistem perencanaan daerah
• Kebijakan monitoring dan evaluasi pembangunan

Output: Pemahaman regulasi terbaru E-SAKIP dan E-Monev

Modul 3 — Teknik Penyusunan Cascading dan Pohon Kinerja

• Penyusunan cascading kinerja
• Penyusunan pohon kinerja OPD
• Penyelarasan indikator kinerja daerah

Output: Struktur kinerja OPD yang terintegrasi

Modul 4 — Implementasi Aplikasi E-Monev Pemerintah Daerah

• Input dan pengelolaan data monitoring
• Pelaporan capaian program dan kegiatan
• Strategi monitoring pembangunan berbasis digital

Output: Pengelolaan E-Monev yang efektif dan akurat

Modul 5 — Implementasi Aplikasi E-SAKIP Pemerintah Daerah

• Penginputan data kinerja OPD
• Penyusunan indikator dan target kinerja
• Strategi peningkatan nilai evaluasi SAKIP

Output: Pengelolaan E-SAKIP yang profesional

Modul 6 — Strategi Penyusunan LKjIP dan Pelaporan Kinerja

• Teknik penyusunan LKjIP
• Penyelarasan perencanaan dan realisasi kinerja
• Analisis capaian indikator kinerja

Output: LKjIP yang berkualitas dan akuntabel

Modul 7 — Integrasi SPBE, E-Monev dan E-SAKIP

• Konsep integrasi sistem pemerintahan digital
• Sinkronisasi data perencanaan dan evaluasi
• Optimalisasi tata kelola digital pemerintah daerah

Output: Integrasi sistem kinerja daerah modern

Modul 8 — Studi Kasus dan Best Practice Implementasi SAKIP Daerah

• Analisis permasalahan implementasi SAKIP
• Studi keberhasilan pemerintah daerah
• Solusi implementatif peningkatan nilai SAKIP

Output: Pemahaman aplikatif implementasi lapangan

Modul 9 — Workshop Praktik Implementasi E-Monev & E-SAKIP

• Simulasi penggunaan aplikasi
• Praktik input data dan pelaporan
• Evaluasi hasil implementasi peserta

Output: Peserta mampu mengimplementasikan sistem secara mandiri

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Workshop Praktik Sistem
✅ Simulasi Implementasi Aplikasi
✅ Studi Kasus Pemerintah Daerah
✅ Coaching Clinic E-SAKIP
✅ Diskusi dan Konsultasi Teknis

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta
09.00 – 10.30 Kebijakan Nasional SAKIP
10.30 – 12.00 Modul 1 & Modul 2
13.00 – 14.30 Modul 3
14.30 – 16.30 Workshop E-Monev

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 5 & Modul 6
10.00 – 12.00 Modul 7
13.00 – 14.30 Modul 8
14.30 – 16.30 Workshop, Evaluasi & Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami implementasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026
✔ Mampu mengelola sistem monitoring dan evaluasi daerah
✔ Memahami penyusunan indikator dan cascading kinerja
✔ Mampu menyusun pelaporan kinerja yang akuntabel
✔ Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP daerah
✔ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat Bimtek Nasional
✔ Modul Pelatihan Lengkap
✔ Softcopy Materi
✔ Seminar Kit
✔ Konsultasi Pasca Pelatihan
✔ Konsumsi dan Coffee Break
✔ Dokumentasi Kegiatan

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimbingan Teknis ini dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam implementasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026 yang profesional, modern, dan berbasis digital.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

✔ Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
✔ Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
✔ Memperkuat implementasi reformasi birokrasi
✔ Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP daerah
✔ Mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan akuntabel

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan digitalisasi daerah tahun 2026.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : LINKPEMDA.com
📧 Email : info@linkpemda.com

May 19, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

Training Update OSS-RBA dan Verifikasi KBLI Risiko Rendah 2026

Panduan Lengkap Implementasi OSS-RBA, Validasi KBLI, dan Optimalisasi Perizinan Berbasis Risiko Sesuai Regulasi Terbaru

Strategi Profesional Penguatan Kompetensi Aparatur, Pelaku Usaha, dan Operator Perizinan dalam Mendukung Tata Kelola Perizinan yang Cepat, Tepat, Akuntabel, dan Terintegrasi Secara Digital

📢 AKSES INFORMASI RESMI

👉 Lihat Jadwal Bimtek Terbaru 2026
👉 Website Resmi: www.linkpemda.com

Perkembangan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) terus mengalami pembaruan seiring penyesuaian regulasi, sinkronisasi sistem, dan peningkatan pelayanan publik berbasis digital.

Dalam implementasinya, masih banyak instansi maupun pelaku usaha menghadapi berbagai kendala, antara lain:

Perubahan regulasi OSS-RBA yang terus berkembang

Kesalahan pemilihan dan verifikasi KBLI Risiko Rendah

Ketidaksesuaian data usaha pada sistem OSS

Kendala sinkronisasi NIB dan perizinan sektoral

Kurangnya pemahaman terhadap klasifikasi tingkat risiko usaha

Kesalahan interpretasi persyaratan dasar perizinan

Belum optimalnya pemanfaatan OSS-RBA dalam percepatan investasi

👉 Kondisi ini menuntut peningkatan kompetensi yang terstruktur, aplikatif, dan sesuai regulasi terbaru.

🚀 SOLUSI STRATEGIS

Sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM bidang pelayanan perizinan dan pengelolaan usaha, LINK PEMDA menghadirkan:

🎯 Program Training & Bimtek Nasional 2026

Update OSS-RBA dan Verifikasi KBLI Risiko Rendah

Program ini dirancang secara:

✔ Komprehensif
✔ Praktis & aplikatif
✔ Berbasis regulasi terbaru
✔ Mengacu pada implementasi OSS-RBA terkini
✔ Fokus pada penyelesaian kendala riil lapangan

🎯 TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman implementasi OSS-RBA terbaru

Memahami mekanisme penentuan tingkat risiko usaha

Meningkatkan kemampuan verifikasi KBLI Risiko Rendah

Meminimalisir kesalahan penerbitan perizinan usaha

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital

Mendorong percepatan investasi dan kemudahan berusaha

Memahami sinkronisasi perizinan dasar dan sektoral

⚠️ MENGAPA PROGRAM INI SANGAT PENTING?

OSS-RBA menjadi sistem utama pelayanan perizinan nasional

Kesalahan KBLI dapat berdampak pada legalitas usaha

Perubahan regulasi memerlukan pembaruan kompetensi secara berkala

Perizinan berbasis risiko menjadi standar nasional pelayanan usaha

Tuntutan percepatan investasi semakin tinggi

Digitalisasi pelayanan publik membutuhkan SDM yang kompeten

👉 Training ini bukan sekadar pelatihan, tetapi langkah strategis menuju pelayanan perizinan yang profesional, cepat, dan akuntabel.

📢 INFO TERBARU 2026

Program ini mengacu pada:

Implementasi OSS-RBA terbaru

Kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko

Sinkronisasi data NIB dan KBLI

Penyederhanaan layanan perizinan usaha

Standarisasi pelayanan investasi dan usaha

Penerapan sistem digital pelayanan publik

👉 Lihat jadwal terbaru & amankan kuota sekarang!

📚 MATERI TRAINING & BIMTEK

1. Kebijakan dan Regulasi OSS-RBA Terbaru

Dasar hukum OSS-RBA

Perubahan kebijakan perizinan usaha

Konsep perizinan berbasis risiko

Kewenangan pusat dan daerah dalam OSS

2. Pemahaman KBLI dan Tingkat Risiko Usaha

Struktur dan klasifikasi KBLI

Penentuan KBLI sesuai bidang usaha

Identifikasi risiko rendah, menengah, dan tinggi

Analisis kesesuaian kegiatan usaha

3. Verifikasi KBLI Risiko Rendah

Teknik validasi KBLI

Kesalahan umum dalam penentuan KBLI

Verifikasi dokumen usaha

Penyelesaian mismatch data usaha

4. Implementasi OSS-RBA Secara Praktis

Pendaftaran dan pengelolaan akun OSS

Penerbitan NIB dan izin usaha

Pemenuhan persyaratan dasar

Sinkronisasi data perizinan sektoral

5. Pengawasan dan Evaluasi Perizinan Berusaha

Monitoring kepatuhan usaha

Pengawasan berbasis risiko

Pencabutan dan perubahan izin usaha

Pelaporan kegiatan usaha

6. Studi Kasus dan Simulasi OSS-RBA

Praktik input data OSS

Simulasi verifikasi KBLI

Penyelesaian kendala teknis OSS

Best practice implementasi pelayanan perizinan

🗓️ JADWAL & MATERI PEMBAHASAN BIMTEK

🟦 HARI PERTAMA

⏰ 09.00 – 12.00 WIB

Absensi & Pembukaan

Kebijakan OSS-RBA Terbaru

Konsep Perizinan Berbasis Risiko

Pemahaman KBLI dan Klasifikasi Usaha

Verifikasi KBLI Risiko Rendah

⏰ 12.00 – 13.00 WIB

Istirahat, Sholat & Makan Siang

⏰ 13.00 – 16.00 WIB

Praktik Penggunaan OSS-RBA

Penerbitan NIB dan Perizinan Dasar

Sinkronisasi Data Usaha

Studi Kasus Permasalahan OSS

⏰ 16.00 – 16.30 WIB

Penutup Hari Pertama

🟩 HARI KEDUA

⏰ 09.00 – 12.00 WIB

Monitoring dan Pengawasan Perizinan

Evaluasi Kepatuhan Usaha

Penyelesaian Kendala Verifikasi KBLI

Simulasi dan Pendampingan Praktik

⏰ 12.00 – 13.00 WIB

Istirahat, Sholat & Makan Siang

⏰ 13.00 – 16.00 WIB

Diskusi Interaktif & Konsultasi Teknis

Evaluasi Materi dan Post Test

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

⏰ 16.00 – 16.30 WIB

Penutupan & Penyerahan Sertifikat

👥 PESERTA YANG DIREKOMENDASIKAN

DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Operator OSS Instansi Pemerintah

Pelaku Usaha & Perusahaan

Konsultan Perizinan

Bagian Legal & Compliance

Administrator Perizinan Berusaha

Pendamping UMKM dan Investasi

Akademisi & Praktisi Perizinan

🧭 METODE PELAKSANAAN

Tatap Muka (Offline Training)

In House Training (Custom Instansi)

Pelatihan Daring (Zoom Meeting)

Praktik langsung penggunaan OSS-RBA

Studi kasus & simulasi teknis

Diskusi interaktif bersama praktisi

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room : Rp 5.500.000 / Peserta

Paket B – Twin Share : Rp 5.000.000 / Peserta

Paket C – Non Akomodasi : Rp 4.000.000 / Peserta

📍 LOKASI PELAKSANAAN

📌 Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WA/HP: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

🏢 TENTANG PENYELENGGARA

LINK PEMDA merupakan lembaga profesional yang berfokus pada pengembangan kapasitas SDM pemerintah, dunia usaha, dan institusi melalui program pelatihan nasional yang:

✔ Sistematis
✔ Aplikatif
✔ Berbasis regulasi terbaru
✔ Didukung tenaga ahli & praktisi berpengalaman

Dengan komitmen mendorong terwujudnya tata kelola pelayanan publik dan perizinan yang:

✔ Profesional
✔ Transparan
✔ Akuntabel
✔ Cepat & responsif
✔ Berbasis digital dan pelayanan prima

👉 Lihat Jadwal Terbaru & Amankan Kuota Sekarang!

May 06, 2026 / Materi

BIDANG PEMERINTAHAN

Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Layanan Publik Tahun 2026

Strategi Standarisasi Proses Kerja, Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Optimalisasi Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional, Transparan, dan Akuntabel

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik yang jelas, terukur, mudah dipahami, dan mampu menjamin konsistensi pelayanan.

SOP merupakan instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, mempercepat proses layanan, meningkatkan disiplin kerja aparatur, serta meminimalkan kesalahan administrasi dan keluhan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, masih banyak instansi pemerintah menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ SOP belum sesuai kondisi riil lapangan
✔ Proses layanan masih lambat dan berbelit
✔ Belum ada standar waktu pelayanan yang jelas
✔ SOP belum terintegrasi dengan digitalisasi layanan
✔ Pegawai belum memahami alur kerja baku
✔ Tumpang tindih tugas antar unit kerja
✔ Banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan
✔ SOP tidak pernah diperbarui
✔ Belum sinkron dengan reformasi birokrasi dan SPBE
✔ Tidak adanya monitoring pelaksanaan SOP

Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Layanan Publik Tahun 2026, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif, praktik terbaik, studi kasus implementatif, serta strategi penyusunan SOP modern yang efektif dan aplikatif sesuai kebutuhan instansi pemerintah.

🧱 DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Peraturan Pemerintah tentang Reformasi Birokrasi dan SPBE

PermenPANRB tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

Peraturan terkait Standar Pelayanan Publik yang berlaku

Ketentuan pengawasan internal pemerintah dan peningkatan kualitas layanan publik

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan SOP layanan publik

Menciptakan pelayanan cepat, tepat, dan terukur

Menyusun SOP yang sesuai kebutuhan unit kerja

Meningkatkan disiplin dan produktivitas pegawai

Mengurangi keluhan dan hambatan pelayanan masyarakat

Mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola modern

Meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Pelayanan Publik Tahun 2026

Arah kebijakan pelayanan publik nasional

Peran SOP dalam peningkatan kinerja instansi

Tantangan pelayanan publik era digital

Modul 2 — Konsep dan Prinsip Penyusunan SOP

Pengertian SOP layanan publik

Jenis SOP administrasi dan teknis

Prinsip SOP efektif dan sederhana

Modul 3 — Teknik Penyusunan SOP Layanan Publik

Identifikasi proses kerja

Pemetaan alur layanan

Penentuan standar waktu dan output kerja

Modul 4 — Penyusunan Flowchart dan Format SOP

Diagram alur kerja pelayanan

Format SOP modern dan mudah dipahami

Dokumentasi SOP instansi

Modul 5 — SOP Berbasis Digitalisasi Pelayanan

Integrasi SOP dengan aplikasi layanan

SOP online dan pelayanan elektronik

Penyesuaian dengan SPBE

Modul 6 — SOP untuk Peningkatan Kinerja Pegawai

Pembagian tugas jelas dan terukur

Indikator kinerja berbasis SOP

Evaluasi produktivitas pegawai

Modul 7 — Monitoring dan Evaluasi SOP

Pengawasan implementasi SOP

Review berkala SOP

Perbaikan berkelanjutan

Modul 8 — SOP dan Kepuasan Masyarakat

Pengurangan antrean dan keterlambatan

Pelayanan ramah dan profesional

Manajemen pengaduan masyarakat

Modul 9 — Studi Kasus Praktik Instansi Pemerintah

SOP pelayanan kecamatan

SOP perizinan DPMPTSP

SOP layanan rumah sakit / puskesmas

SOP administrasi OPD

Modul 10 — Klinik Penyusunan SOP Peserta

Penyusunan SOP instansi masing-masing

Review draft SOP peserta

Tanya jawab teknis implementasi

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta

09.00 – 10.30 Modul 1 dan Modul 2

10.30 – 12.00 Modul 3

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 15.00 Modul 4 dan Modul 5

15.00 – 16.30 Diskusi dan Studi Kasus

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 6

10.00 – 11.30 Modul 7

11.30 – 12.30 ISHOMA

12.30 – 14.00 Modul 8

14.00 – 15.30 Modul 9

15.30 – 16.30 Modul 10 dan Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room : Rp 5.500.000 / Peserta

Paket B – Twin Share : Rp 5.000.000 / Peserta

Paket C – Non Akomodasi : Rp 4.000.000 / Peserta

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam

✔ Sertifikat resmi

✔ Modul pelatihan premium

✔ Softcopy regulasi terbaru

✔ Template SOP Layanan Publik

✔ Template Flowchart SOP

✔ Seminar kit

✔ Konsumsi dan coffee break

✔ Konsultasi narasumber

👥 TARGET PESERTA

Sekretariat Daerah

Bagian Organisasi

Bagian Umum

Kecamatan / Kelurahan

DPMPTSP

RSUD / Puskesmas

Inspektorat

BPKAD / BKAD

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Seluruh OPD Pelayanan Publik

🎤 NARASUMBER

Kementerian PANRB

Kementerian Dalam Negeri

Ombudsman RI

Praktisi Pelayanan Publik Nasional

Akademisi Administrasi Negara

Konsultan Reformasi Birokrasi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang agar instansi pemerintah mampu:

✔ Menyusun SOP layanan publik profesional

✔ Mempercepat proses pelayanan masyarakat

✔ Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai

✔ Mengurangi keluhan dan hambatan layanan

✔ Mendukung reformasi birokrasi modern

✔ Menjadi instansi pemerintah yang dipercaya masyarakat

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : www.linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

April 28, 2026 / Materi