Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Tahun 2026 yang diperuntukkan bagi instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam menghadapi berbagai perkembangan regulasi serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui kegiatan Bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai kebijakan dan regulasi terbaru di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengadaan barang dan jasa pemerintah, manajemen aparatur sipil negara, serta berbagai aspek penting lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebagai lembaga pelatihan yang berkomitmen dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah, LINKPEMDA menyediakan lebih dari 120 tema Bimbingan Teknis yang mencakup berbagai bidang strategis pemerintahan dan pelayanan publik.
Informasi mengenai seluruh tema pelatihan dapat dilihat pada halaman:
👉 Daftar Lengkap Tema Bimtek Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2026
Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas profesional, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat.
Jadwal Pelaksanaan Bimtek Nasional Tahun 2026
Berikut merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Nasional yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA sepanjang tahun 2026.
Maret 2026
09 – 10 Maret 2026
11 – 12 Maret 2026
27 – 28 Maret 2026
30 – 31 Maret 2026
April 2026
08 – 09 April 2026
15 – 16 April 2026
22 – 23 April 2026
29 – 30 April 2026
Mei 2026
06 – 07 Mei 2026
11 – 12 Mei 2026
20 – 21 Mei 2026
28 – 29 Mei 2026
Juni 2026
03 – 04 Juni 2026
10 – 11 Juni 2026
17 – 18 Juni 2026
24 – 25 Juni 2026
Juli 2026
08 – 09 Juli 2026
15 – 16 Juli 2026
22 – 23 Juli 2026
29 – 30 Juli 2026
Agustus 2026
06 – 07 Agustus 2026
13 – 14 Agustus 2026
20 – 21 Agustus 2026
27 – 28 Agustus 2026
September 2026
03 – 04 September 2026
10 – 11 September 2026
17 – 18 September 2026
24 – 25 September 2026
Oktober 2026
08 – 09 Oktober 2026
15 – 16 Oktober 2026
22 – 23 Oktober 2026
29 – 30 Oktober 2026
November 2026
05 – 06 November 2026
12 – 13 November 2026
19 – 20 November 2026
26 – 27 November 2026
Desember 2026
03 – 04 Desember 2026
07 – 08 Desember 2026
10 – 11 Desember 2026
17 – 18 Desember 2026
Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan Bimbingan Teknis Nasional dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain:
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok
Selain pelaksanaan secara reguler nasional, kegiatan juga dapat diselenggarakan dalam bentuk In House Training di instansi pemerintah daerah sesuai kebutuhan peserta.
Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan melalui beberapa metode pembelajaran, yaitu:
Tatap muka (classroom training)
In House Training di instansi pemerintah daerah
Pelatihan daring melalui Zoom Meeting
Metode pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan instansi peserta.
Tema Bimtek yang Tersedia
LINKPEMDA menyediakan lebih dari 120 tema Bimbingan Teknis yang mencakup berbagai bidang strategis pemerintahan, antara lain:
Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Pengelolaan BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ)
Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Perencanaan Pembangunan Daerah
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Informasi mengenai seluruh tema pelatihan dapat dilihat pada halaman:
👉 Daftar Lengkap Tema Bimtek Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2026
Informasi dan Pendaftaran
Bagi instansi pemerintah yang berminat mengikuti kegiatan Bimtek Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA, dapat menghubungi panitia penyelenggara untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai tema pelatihan, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pendaftaran.
Instansi peserta juga dapat mengajukan pelaksanaan In House Training dengan tema pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Aparatur pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dalam berbagai bidang, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, hingga penguatan transformasi digital pemerintahan.
Seiring dengan perkembangan regulasi nasional serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aparatur memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan dan sistem tata kelola pemerintahan yang terus berkembang. Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan berbagai program Bimbingan Teknis Nasional yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai regulasi terbaru, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Program Bimtek yang diselenggarakan mencakup berbagai bidang strategis yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Melalui program pelatihan ini diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan dalam mengelola berbagai program pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.
Bidang Program Bimtek Nasional
LINK PEMDA menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama sebagai berikut:
1. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi terbaru.
Beberapa tema pelatihan antara lain:
2. Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah
Program pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Tema pelatihan meliputi:
3. Bimtek Manajemen ASN dan Reformasi Birokrasi
Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat sistem manajemen aparatur sipil negara serta mendukung implementasi reformasi birokrasi.
Beberapa tema pelatihan antara lain:
4. Bimtek Transformasi Digital Pemerintah Daerah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi era digital pemerintahan.
Tema pelatihan meliputi:
5. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Tema pelatihan antara lain:
6. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tema pelatihan antara lain:
7. Bimtek Pengelolaan BLUD dan Manajemen Rumah Sakit Daerah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BLUD serta manajemen rumah sakit daerah.
Tema pelatihan antara lain:
Metode Pelaksanaan
Program Bimtek dilaksanakan melalui beberapa metode pelatihan:
• Tatap Muka (Classroom Training)
• In House Training Pemerintah Daerah
• Pelatihan Daring / Online Training (Zoom Meeting)
Lokasi Pelaksanaan
Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok
Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.
Informasi dan Pendaftaran
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
🌐 Tentang LINK PEMDA
LINK PEMDA merupakan lembaga pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pemerintahan, keuangan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik.
Melalui berbagai program pelatihan nasional, LINK PEMDA berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.
Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kesehatan adalah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada rumah sakit daerah, puskesmas, serta unit layanan kesehatan milik pemerintah daerah. Melalui sistem BLUD, instansi pelayanan kesehatan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, penerapan BLUD menuntut adanya tata kelola manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah serta pengelola rumah sakit daerah perlu memahami berbagai aspek penting dalam pengelolaan BLUD, mulai dari penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pengelolaan keuangan BLUD, sistem akuntansi BLUD, hingga pengelolaan kinerja layanan kesehatan.
Seiring dengan perkembangan regulasi pengelolaan BLUD serta tuntutan peningkatan kualitas layanan kesehatan, aparatur pemerintah daerah serta pengelola rumah sakit daerah perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam mengelola unit layanan kesehatan secara profesional.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta pengelola rumah sakit daerah dalam pengelolaan BLUD, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Pengelolaan BLUD dan Manajemen Rumah Sakit Daerah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tata kelola BLUD, pengelolaan keuangan BLUD, serta peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan rumah sakit daerah
Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai pengelolaan BLUD
Meningkatkan kapasitas pengelola rumah sakit daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD
Mendorong peningkatan kualitas tata kelola manajemen rumah sakit daerah
Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran BLUD melalui penyusunan RBA
Mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Materi Bimbingan Teknis
Program Bimtek Nasional Pengelolaan BLUD dan Manajemen Rumah Sakit Daerah meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:
Bimtek Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD
Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah
Bimtek Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD
Bimtek Penguatan Tata Kelola Manajemen Rumah Sakit Daerah
Bimtek Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Daerah
Bimtek Pengelolaan Kinerja BLUD
Bimtek Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan BLUD
Bimtek Pengembangan Layanan Kesehatan Berbasis BLUD
Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Puskesmas BLUD
Sasaran Peserta
Kegiatan ini diperuntukkan bagi:
Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Puskesmas BLUD
BPKAD / Badan Keuangan Daerah
Inspektorat Daerah
Bagian Keuangan dan Perencanaan Rumah Sakit
Perangkat Daerah yang mengelola unit layanan BLUD
Jadwal Pelaksanaan
Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Metode Pelaksanaan:
Tatap Muka (Classroom Training)
In House Training Pemerintah Daerah
Daring / Online Training (Zoom Meeting)
Lokasi Pelaksanaan
Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok
Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.
Pilihan Paket Kegiatan
Paket Bimtek Nasional
In House Training Pemerintah Daerah
Kelas Khusus RSUD dan Puskesmas BLUD
Pendampingan Penyusunan RBA BLUD
Konsultasi Teknis Pengelolaan BLUD
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
 kompres.png)
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dan daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang telah ditetapkan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi pengadaan serta kemampuan teknis dalam melaksanakan setiap tahapan proses pengadaan.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terus mendorong perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, profesional, serta berbasis sistem elektronik. Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta pemanfaatan E-Katalog menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan melalui penguatan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mekanisme pengadaan berbasis elektronik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan LKPP tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan transparan
Memperkuat kompetensi aparatur dalam penggunaan sistem pengadaan secara elektronik
Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah
Mendukung terciptanya proses pengadaan yang profesional dan akuntabel
Materi Bimbingan Teknis
Program Bimtek Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:
Bimtek Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bimtek Perubahan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bimtek Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bimtek Tugas dan Fungsi Pejabat Pengadaan
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog
Bimtek Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Bimtek Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
Bimtek Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Bimtek Pengawasan dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Bimtek Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Sasaran Peserta
Kegiatan ini diperuntukkan bagi:
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pengadaan
Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)
Inspektorat Daerah
BPKAD
Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa
Jadwal Pelaksanaan
Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Metode Pelaksanaan:
Tatap Muka (Classroom Training)
In House Training Pemerintah Daerah
Daring / Online Training (Zoom Meeting)
Lokasi Pelaksanaan
Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok
Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.
Pilihan Paket Kegiatan
Paket Bimtek Nasional
In House Training Pemerintah Daerah
Kelas Khusus UKPBJ
Pendampingan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa
Konsultasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Kualitas pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai kebijakan reformasi birokrasi yang menekankan pada peningkatan kinerja aparatur, penyederhanaan proses pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan berbagai instrumen evaluasi pelayanan publik seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sistem pengaduan masyarakat melalui SP4N–LAPOR, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan standar pelayanan, penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Pemerintah Daerah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan pemerintah, serta strategi pengembangan inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik
Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan pelayanan publik
Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan publik
Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan sistem pengaduan masyarakat
Mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah
Materi Bimbingan Teknis
Program Bimtek Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:
Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Bimtek Penyusunan dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Bimtek Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N–LAPOR
Bimtek Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Bimtek Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Bimtek Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital
Bimtek Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Bimtek Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik
Bimtek Pengembangan Model Pelayanan Publik Modern
Bimtek Penguatan Budaya Pelayanan Prima Aparatur Pemerintah
Sasaran Peserta
Kegiatan ini diperuntukkan bagi:
Bagian Organisasi Setda
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Inspektorat Daerah
Bappeda
Pejabat Pengelola Pelayanan Publik
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat
Unit layanan publik pemerintah daerah
Jadwal Pelaksanaan
Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Metode Pelaksanaan:
Tatap Muka (Classroom Training)
In House Training Pemerintah Daerah
Daring / Online Training (Zoom Meeting)
Lokasi Pelaksanaan
Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok
Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.
Pilihan Paket Kegiatan
Paket Bimtek Nasional
In House Training Pemerintah Daerah
Kelas Khusus DPMPTSP dan Unit Pelayanan Publik
Pendampingan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik
Konsultasi Teknis Penguatan Sistem Pelayanan Publik
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
