Strategi Efektif Pengelolaan Informasi dan Kehumasan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Citra Positif dan Transparansi Publik

Perkembangan teknologi informasi dan era keterbukaan publik saat ini menuntut pemerintah daerah untuk semakin profesional dalam mengelola informasi, publikasi, dan hubungan masyarakat (humas). Humas pemerintah berperan strategis dalam membangun citra positif, mengedukasi masyarakat, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.

Sebagai ujung tombak penyampaian kebijakan publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) sangat penting dalam memastikan informasi disajikan secara cepat, akurat, dan terpercaya sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008) dan pengelolaan komunikasi publik pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik).

Namun, di lapangan masih banyak tantangan seperti:

• Kurangnya strategi komunikasi publik yang terintegrasi.

• Minimnya kemampuan dalam mengelola media digital dan media sosial.

• Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyampaian informasi publik.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, lembaga kami menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Kehumasan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur di bidang komunikasi publik, dokumentasi, serta hubungan masyarakat yang efektif dan profesional.

Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

7. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terkait Keterbukaan Informasi Publik di daerah masing-masing.

Maksud dan Tujuan

Maksud:
Sebagai sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi publik serta kehumasan pemerintah yang efektif, profesional, dan sesuai regulasi.

Tujuan:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun strategi komunikasi publik daerah.

2. Memperkuat peran dan fungsi PPID di lingkungan pemerintah daerah.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai standar KIP.

4. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan teknologi digital sebagai saluran komunikasi publik.

5. Meningkatkan kemampuan membangun hubungan dengan media dan publik.

6. Membentuk citra positif pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Materi Kegiatan

1. Kebijakan Nasional dan Regulasi Terkini tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah di Era Digital.

3. Peran dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pelaksana.

4. Teknik Penulisan dan Publikasi Berita Pemerintahan Daerah.

5. Manajemen Media dan Strategi Humas Pemerintah.

6. Pemanfaatan Media Sosial dan Website Resmi Pemerintah Daerah untuk Komunikasi Publik.

7. Etika dan Citra Publik dalam Kehumasan Pemerintah.

8. Studi Kasus & Praktik Baik (Best Practice) Kehumasan di Pemerintah Daerah.

Peserta Kegiatan

Peserta berasal dari:

• Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim).

• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

• Dinas Komunikasi dan Informatika.

• Humas DPRD, BUMD, dan OPD terkait.

• ASN yang membidangi hubungan masyarakat dan publikasi.

Narasumber / Pengajar

Narasumber berasal dari:

• Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen IKP & Ditjen Bina Keuangan Daerah).

• Komisi Informasi Pusat.

• Praktisi dan Akademisi Kehumasan & Komunikasi Publik Pemerintahan.

Metode Pelaksanaan

• Ceramah interaktif.

• Diskusi dan studi kasus.

• Simulasi pengelolaan informasi dan publikasi digital.

• Sharing session praktik baik dari daerah lain.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta 

📞 Informasi & Konfirmasi Peserta:
Panitia Nasional Bimtek & Diklat LINKPEMDA
Sekretariat: Jakarta – Yogyakarta – Bandung – Bali
📱 HP/WA: 0812-3456-7890
🌐 Website: www.linkpemda.com
✉️ Email: info@linkpemda.com

Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi melalui Penerapan SAKIP Tahun 2025Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Implementasi SAKIP yang baik mendorong instansi pemerintah mencapai kinerja optimal, meningkatkan akuntabilitas publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Seiring dengan regulasi terbaru dan tuntutan peningkatan kinerja instansi, aparatur pemerintah perlu memiliki pemahaman yang mendalam serta kemampuan teknis dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi SAKIP.
Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis SAKIP 2025 ini diselenggarakan untuk membekali aparatur pemerintah dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar implementasi SAKIP berjalan efektif, terukur, dan sesuai standar Kementerian PANRB.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip, regulasi, dan mekanisme implementasi SAKIP.

2. Membekali peserta dengan kemampuan menyusun rencana kerja, indikator kinerja, serta laporan evaluasi yang terintegrasi.

3. Mendorong budaya kerja berbasis akuntabilitas, transparansi, dan hasil (result oriented).

4. Menyampaikan praktik terbaik (best practices) implementasi SAKIP sebagai referensi peningkatan kinerja instansi.

Sasaran Peserta

• Pejabat struktural dan fungsional di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

• Tim penyusun dan evaluator SAKIP di masing-masing unit kerja.

• Aparatur yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi.

Materi Kegiatan

1. Dasar-Dasar SAKIP dan Regulasi Terkini – Kerangka dan aturan implementasi SAKIP Tahun 2025.

2. Penyusunan Rencana Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) – Teknik penyusunan rencana kerja terintegrasi.

3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja – Metode pemantauan capaian kinerja serta penyusunan laporan SAKIP.

4. Best Practices Implementasi SAKIP – Studi kasus dari instansi dengan capaian kinerja unggul.

5. Digitalisasi dan Inovasi SAKIP – Pemanfaatan teknologi dan aplikasi untuk efisiensi pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Metode Pelaksanaan

• Ceramah interaktif dari narasumber ahli.

• Diskusi kelompok dan studi kasus.

• Simulasi penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja.

• Sesi tanya jawab dan konsultasi langsung dengan narasumber.

Narasumber

• Ahli SAKIP dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri.

• Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

• Praktisi dan konsultan manajemen kinerja instansi pemerintah.

Output Kegiatan

• Peserta memahami prinsip dan mekanisme implementasi SAKIP 2025.

• Tersusunnya rencana kerja, indikator kinerja, serta laporan evaluasi kinerja instansi.

• Rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing instansi.

• Sertifikat keikutsertaan bagi peserta.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

Informasi dan Pendaftaran

Untuk informasi dan konfirmasi keikutsertaan, dapat menghubungi:

Sekretariat Panitia Pelaksana
📍 Lembaga LINKPEMDA

📱 WA Center: 0813-87666605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Menjelang akhir tahun anggaran, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai kegiatan strategis seperti penutupan buku, rekonsiliasi data keuangan, dan penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD). Proses ini memerlukan ketelitian, kesesuaian dengan regulasi, serta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu diselaraskan dengan capaian kinerja dan hasil evaluasi pembangunan daerah, agar dokumen perencanaan benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung akuntabilitas dan kinerja pemerintahan.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis dalam:

1. Menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).

2. Melaksanakan penutupan tahun anggaran secara tertib dan sesuai ketentuan.

3. Menyelaraskan dokumen RENSTRA OPD dengan indikator kinerja dan arah kebijakan daerah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD.

6. PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud:
Memberikan pemahaman komprehensif kepada aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan penutupan tahun anggaran dan penyusunan LKPD yang selaras dengan dokumen perencanaan dan kinerja OPD.

Tujuan:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan dan penyajian LKPD sesuai SAP berbasis akrual.

2. Mewujudkan penutupan tahun anggaran yang tertib administrasi dan akuntabel.

3. Mengintegrasikan dokumen RENSTRA dengan kinerja OPD dan capaian pembangunan daerah.

4. Memperkuat sinergi antara bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja.

Sasaran Peserta

Peserta yang diharapkan mengikuti kegiatan ini adalah:

• Kepala OPD / Sekretaris / Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

• Pejabat Perencana (Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Program, Analis Perencanaan).

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

• Tim Penyusun LKPD dan Tim Evaluasi Kinerja OPD.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Terbaru Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penutupan Tahun Anggaran 2025.

2. Proses dan Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang Akuntabel dan Transparan.

3. Rekonsiliasi, Koreksi, dan Audit Internal atas Laporan Keuangan OPD.

4. Integrasi LKPD dengan Dokumen Perencanaan (RKPD, Renja, dan RENSTRA).

5. Penyelarasan RENSTRA OPD dengan Kinerja dan Arah Kebijakan Daerah.

6. Studi Kasus dan Simulasi Praktis Penutupan Tahun Anggaran serta Penyusunan LKPD.

Narasumber

Narasumber berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah / Ditjen Bina Pembangunan Daerah).

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

• Kementerian PAN-RB / LAN RI.

• Akademisi dan Praktisi Keuangan Daerah.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

Penyelenggara:
🟢 Lembaga Informasi Keuangan dan Pemerintahan Daerah (LINKPEMDA)
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
Telp/WA: 081387666605

Bimtek dan Diklat Nasional 2026 Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional, percepatan transformasi digital pemerintahan, serta penyesuaian terhadap berbagai perubahan regulasi, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan profesional pemerintah agar mampu beradaptasi dengan arah pembangunan nasional serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kompetensi tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Program Bimtek dan Diklat Nasional Tahun 2026. Program ini dirancang secara komprehensif untuk memperkuat kapasitas ASN, aparatur daerah, serta lembaga publik dan swasta dalam bidang pemerintahan, keuangan, pelayanan publik, dan inovasi digital berbasis kinerja.

🧩 Bidang dan Tema Pelatihan Unggulan 2026

1. 🟢 Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

• Bimtek Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD Berbasis Kinerja dan Inovasi Daerah

• Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart Governance

• Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2026

• Optimalisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM & IPP)
  📘 Dasar Hukum: UU No. 23 Tahun 2014, PermenPANRB No. 90/2021, PP No. 12 Tahun 2019.

2. 💻 Pelatihan Digitalisasi dan Aplikasi Pemerintahan

• Pelatihan Microsoft Excel Dashboard Profesional untuk Keuangan dan Laporan SKPD

• Implementasi Aplikasi SRIKANDI dan e-Kearsipan Digital

• Integrasi Data OPD dan Dashboard Pemerintahan Daerah

• Digitalisasi Sistem Monitoring Kinerja & e-Monev 2026
  📘 Dasar Hukum: Permendagri No. 70/2019, KepmenPANRB No. 679/2020.

3. 🧭 Manajemen Umum dan Kepemimpinan ASN

• Bimtek Leadership dan Manajemen Perubahan Aparatur

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan BLUD

• Penguatan Kompetensi ASN dalam Etika dan Pelayanan Publik Modern
  📘 Dasar Hukum: UU ASN No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020.

4. 💰 Keuangan Daerah & Penganggaran 2026

• Penutupan Tahun Anggaran dan Strategi Penyusunan LKPD 2026

• Perencanaan & Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja (SIMDA/SIPD)

• Reviu, Audit, dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

• Manajemen Kas Daerah & Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  📘 Dasar Hukum: PP No. 12/2019, Permendagri No. 77/2020.

5. 🏢 Pelatihan untuk Perusahaan dan Swasta

• Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko Korporasi

• Penyusunan Laporan Keuangan & Audit Internal Perusahaan

• K3 dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Industri
  📘 Dasar Hukum: UU No. 40 Tahun 2007, ISO 31000:2018, Permenaker No. 5/2018.

6. 🏥 Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas

• Digitalisasi Pengelolaan Data, Laporan, dan Keuangan RS/RSUD Berbasis Dashboard

• Akreditasi RS dan Puskesmas (SNARS Edisi 3)

• Penguatan BLUD RSUD dan Puskesmas untuk Efisiensi Keuangan
  📘 Dasar Hukum: Permendagri No. 79/2018, Permenkes No. 12/2020.

7. 🎓 Sarana Pendidikan dan Sekolah

• Manajemen Sekolah dan Pengelolaan Dana BOS secara Akuntabel

• Penerapan Kurikulum Merdeka dan Digitalisasi Administrasi Sekolah

• Evaluasi dan Perencanaan Program Pendidikan Daerah
  📘 Dasar Hukum: Permendikbudristek No. 12/2024, Permendagri No. 24/2020.

8. 🟣 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

• Penyusunan RBA, Standar Biaya, dan Laporan Keuangan BLUD 2026

• Audit Internal dan Evaluasi Kinerja BLUD RSUD/Puskesmas

• Transformasi BLUD Menuju Kemandirian Finansial
  📘 Dasar Hukum: Permendagri No. 79/2018, Permendagri No. 84/2022.

9. 🟠 Perpajakan dan Pendapatan Daerah

• Implementasi UU HKPD No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah & Retribusi

• PPh & PPN bagi Bendahara Pemerintah dan BLUD

• e-Bupot, e-Faktur, dan e-SPT Terbaru
  📘 Dasar Hukum: UU No. 1 Tahun 2022, PMK No. 59/PMK.03/2022.

10. 🟡 Manajemen Aset dan Pengadaan Barang/Jasa

• Manajemen Aset Daerah & Rekonsiliasi BMD Tahun 2026

• Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021

• Penyusunan Dokumen Kontrak dan Evaluasi Vendor
  📘 Dasar Hukum: Perpres No. 12/2021, Permenkeu No. 7/2022.

11. 🔵 Kepegawaian dan SDM ASN

• Penerapan UU ASN No. 20 Tahun 2023 dan Manajemen ASN Terbaru

• Analisis Jabatan (Anjab), ABK, dan Evaluasi Kinerja ASN

• Training Need Analysis (TNA) dan Pengembangan Karier ASN

• Implementasi Talent Pool dan Merit System di Pemerintah Daerah
  📘 Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PermenPANRB No. 3/2020.

12. 🟤 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

• Strategi Implementasi CATALOG-7 & BUILD-7 E-Katalog V.6 Pasca Perpres No. 46 Tahun 2025

• Pelatihan dan Sertifikasi PBJ serta Manajemen Kontrak Pemerintah

• Inovasi dan Transparansi PBJ Berbasis Digital untuk Efisiensi Pengadaan Daerah

• Optimalisasi Peran UKPBJ dan Penguatan Tata Kelola PBJ Terintegrasi
  📘 Dasar Hukum: Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021, Perpres No. 46 Tahun 2025, serta PerLKPP No. 7 Tahun 2024.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta   

📞 Informasi dan Pendaftaran

📍 LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (LINKPEMDA)
Training & Consulting
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 Call/WA: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com

Dalam rangka memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) secara berkelanjutan, Pemerintah terus mendorong konsistensi implementasi regulasi strategis yang telah diterbitkan dan mulai berlaku efektif pada periode sebelumnya. Dua regulasi penting yang tetap menjadi fokus utama implementasi dan penguatan pada Tahun Anggaran 2026 dan 2027 adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2025.

PMK Nomor 72 Tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam ketentuan perpajakan, khususnya terkait penyesuaian mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta ketentuan perpajakan lainnya yang berdampak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pada tahap implementasi lanjutan di Tahun 2026/2027, pemerintah daerah dituntut tidak hanya memahami regulasi tersebut, tetapi juga memastikan konsistensi penerapan dalam sistem administrasi keuangan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan secara tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Di sisi lain, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2025 tetap relevan sebagai instrumen kebijakan percepatan pelaksanaan PBJ dan optimalisasi penyerapan anggaran, khususnya dalam menghadapi tantangan pengadaan di awal dan pertengahan tahun anggaran. Pada Tahun 2026/2027, fokus implementasi diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan pengadaan, percepatan proses tender/seleksi, pengendalian kontrak yang efektif, serta mitigasi risiko hukum dan administratif dalam pelaksanaan PBJ di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah menjadi kebutuhan strategis agar implementasi PMK 72 Tahun 2025 dan SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025 dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan PBJ. Tanpa pemahaman dan kompetensi teknis yang memadai, berpotensi terjadi kesalahan prosedural, keterlambatan realisasi anggaran, ketidaksesuaian pelaporan keuangan, serta meningkatnya risiko hukum dalam pelaksanaan pengadaan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2026/2027 ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memahami substansi regulasi secara komprehensif, meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial, serta menerapkan strategi dan praktik terbaik (best practice) dalam penguatan pengelolaan keuangan dan PBJ daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketentuan PPh Pasal 21 dan Penyesuaian Mekanisme Pelaksanaan di Lingkungan Sektor Pemerintahan.

6. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran.

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

8. Peraturan Lembaga LKPP yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PMK Nomor 72 Tahun 2025 dan SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025 secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan PBJ pada Tahun Anggaran 2026/2027.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman komprehensif terhadap substansi dan ketentuan PMK 72 Tahun 2025 dan SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah sesuai regulasi terbaru.

3. Menguatkan kompetensi aparatur dalam percepatan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan PBJ.

4. Meminimalisasi kesalahan administrasi, kekeliruan prosedur, dan risiko hukum dalam pengelolaan keuangan dan PBJ.

5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi kinerja.

MATERI PEMBAHASAN

A. Pemahaman Substansi PMK Nomor 72 Tahun 2025

• Ruang lingkup dan ketentuan pokok PMK 72/2025

• Penyesuaian mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21

• Dampak terhadap penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

• Implikasi terhadap penganggaran dan belanja pegawai

B. Implementasi SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025 dalam PBJ

• Kebijakan percepatan PBJ dan optimalisasi serapan anggaran

• Penguatan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan PBJ

• Strategi percepatan tender/seleksi dan manajemen risiko pengadaan

• Peran PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan

C. Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan PBJ

• Integrasi proses keuangan dan pengadaan

• Penyesuaian sistem pelaporan, kontrak, dan pembayaran

• Best practice tata kelola PBJ dan keuangan daerah

D. Studi Kasus, Diskusi, dan Simulasi

• Simulasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21

• Simulasi percepatan PBJ dan strategi serapan anggaran

• Analisis permasalahan dan solusi implementatif di daerah

METODE PELAKSANAAN

• Pemaparan Materi

• Diskusi Interaktif

• Studi Kasus dan Simulasi

• Tanya Jawab dan Konsultasi Teknis

NARASUMBER

• Kementerian Keuangan Republik Indonesia

• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

• Praktisi/Pakar Pengelolaan Keuangan Daerah dan PBJ

PESERTA

• Sekretaris Daerah

• Kepala BPKAD/Inspektorat/Bagian PBJ

• PA/KPA, PPK, PPSPM, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan

• Bendahara Pengeluaran

• Auditor/Inspektorat

• OPD terkait lainnya

OUTPUT DAN OUTCOME

Output

• Pemahaman komprehensif PMK 72/2025 dan SE LKPP 4/2025

• Penerapan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang benar

• Strategi percepatan PBJ dan optimalisasi serapan anggaran

Outcome

• Terwujudnya tata kelola keuangan dan PBJ yang akuntabel dan efisien

• Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta  

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Dalam era transformasi digital pemerintahan, pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan tidak lagi dapat dilakukan secara manual. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong seluruh instansi pemerintah untuk melakukan digitalisasi proses administrasi, termasuk dalam tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinamis.

Sebagai implementasi nyata, pemerintah telah mengembangkan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang menjadi salah satu aplikasi umum instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Aplikasi SRIKANDI memungkinkan pengelolaan naskah dinas secara elektronik, terintegrasi antarinstansi, serta menjamin keaslian, keutuhan, dan keamanan arsip.

Namun, implementasi SRIKANDI di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi aparatur, belum optimalnya infrastruktur digital, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan standar tata naskah dinas elektronik.

Oleh karena itu, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Naskah Dinas Digital dan Kearsipan Dinamis melalui Aplikasi SRIKANDI menjadi sangat penting guna memperkuat kapasitas ASN dan lembaga dalam mengelola administrasi pemerintahan secara profesional, efisien, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik.
6. Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
7. Surat Edaran Kepala ANRI Nomor SE/5/2021 tentang Implementasi Aplikasi SRIKANDI.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam pengelolaan tata naskah dinas secara digital.
2. Memberikan pemahaman teknis terkait penggunaan dan implementasi Aplikasi SRIKANDI.
3. Meningkatkan keseragaman dan efektivitas tata kelola kearsipan dinamis di lingkungan pemerintah daerah.
4. Mendukung percepatan penerapan SPBE dan reformasi birokrasi berbasis digital.
5. Menghasilkan aparatur yang profesional, adaptif, dan melek teknologi dalam tata kelola dokumen pemerintahan.

SASARAN KEGIATAN

1. Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
2. Arsiparis, pengelola surat, dan petugas tata usaha perangkat daerah.
3. Operator SPBE dan administrator sistem kearsipan.
4. Aparatur yang terlibat dalam manajemen tata naskah dan dokumentasi pemerintahan.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional Implementasi SPBE dan Digitalisasi Kearsipan Pemerintahan
2. Tata Naskah Dinas Elektronik sesuai Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021
3. Pengantar dan Dasar Hukum Penggunaan Aplikasi SRIKANDI
4. Simulasi dan Praktik Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam Tata Naskah Dinas dan Arsip Dinamis
5. Strategi Penyelenggaraan Kearsipan Digital dan Keamanan Data Arsip Pemerintah
6. Best Practice dan Evaluasi Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Daerah

NARASUMBER

1. Pejabat dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Pejabat dari Kementerian PANRB / Kementerian Kominfo
3. Praktisi dan Konsultan SPBE / Digital Governance
4. Akademisi atau tenaga ahli di bidang Kearsipan dan Administrasi Pemerintahan

METODE PELAKSANAAN

• Metode: Presentasi, diskusi, studi kasus, dan praktik langsung penggunaan Aplikasi SRIKANDI.
• Durasi: 2 hari (Pelatihan).
• Bentuk: Bimbingan Teknis (Tatap Muka / Kelas Hybrid).
• Hasil Akhir: Peserta mampu menggunakan aplikasi SRIKANDI secara mandiri untuk pengelolaan naskah dinas digital.

HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Aparatur pemerintah daerah memahami regulasi dan kebijakan digitalisasi kearsipan.
2. Terlaksananya tata naskah dinas digital sesuai standar nasional.
3. Terwujudnya integrasi kearsipan antar instansi melalui Aplikasi SRIKANDI.
4. Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola dokumen pemerintahan.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Program Nasional Bimtek & Diklat Pemerintah Daerah Tahun 2026

Materi Lengkap Berbasis Regulasi Terbaru
Bimtek dan Diklat  terkait  APBD, SIPD, dan Pengelolaan Keuangan Daerah – Pelaporan ASN & Pemerintah Daerah Berbasis Kinerja – Penguatan Inspektorat & Kapabilitas APIP Daerah - Penatausahaan & Optimalisasi Barang Milik Daerah – Manajemen Keuangan & Layanan Kesehatan Terpadu – E-Katalog, SPSE, dan Perpres Pengadaan Terbaru - Penerapan SAKIP, RB, dan Zona Integritas -   Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam menghadapi dinamika regulasi, sistem digitalisasi pemerintahan, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi ASN.

Sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan aparatur daerah yang berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintahan, LinkPemda Indonesia kembali membuka Program Nasional Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan berbagai bidang strategis yang relevan dengan kebutuhan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional seperti RPJPD 2025–2045, RKPD 2026, serta penerapan sistem SIPD RI, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Kinerja.

📘 Bidang Materi dan Pilihan Program Bimtek 2026

A. Bidang Keuangan Daerah & Penganggaran

1. Bimtek Penyusunan RKA, DPA, dan APBD Berbasis Kinerja Tahun 2026

2. Bimtek Penguatan Sistem Penganggaran Daerah Berbasis SIPD RI Tahun 2026

3. Bimtek Pengelolaan Kas Daerah, Bendahara, dan Penatausahaan Keuangan OPD Sesuai Regulasi Terbaru

4. Bimtek Standar Biaya dan Analisis Kebutuhan Anggaran (ASB, SSH, HSPK) Tahun 2026

5. Bimtek Penyusunan Dokumen Perubahan APBD (P-APBD) dan Tata Cara Revisi Anggaran

B. Bidang Penatausahaan & Pelaporan

1. Bimtek Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui SIPD Keuangan

2. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Menuju Opini WTP

3. Bimtek Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan OPD/BLUD

4. Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berbasis SAKIP

5. Bimtek Penyusunan Renstra, Renja, dan IKU Berbasis Kinerja Tahun 2026

C. Bidang Audit & Pengawasan

1. Bimtek Penguatan Kapabilitas Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Tahun 2026

2. Bimtek Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) Berbasis Risiko

3. Bimtek Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

4. Bimtek Teknik Audit Kinerja, Audit Kepatuhan, dan Audit Tujuan Tertentu

5. Bimtek Pengendalian Fraud, Korupsi, Gratifikasi, dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemda

D. Bidang Barang Milik Daerah (BMD)

1. Bimtek Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026

2. Bimtek Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Laporan Barang

3. Bimtek Penyusunan RKBMD dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

4. Bimtek Pengamanan dan Penilaian Aset Pemerintah Daerah

5. Bimtek Rekonsiliasi BMD dengan Laporan Keuangan (LKPD)

E. Bidang BLUD & Rumah Sakit/Puskesmas

1. Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD Berdasarkan Permendagri Terbaru Tahun 2026

2. Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

3. Bimtek Penyusunan Standar Tarif Layanan dan Analisa Kelayakan BLUD

4. Bimtek Manajemen Akuntansi dan Pelaporan BLUD RSUD/Puskesmas

5. Bimtek Sistem Pelayanan Kesehatan Publik dan Integrasi Digital (RME / ILP)

F. Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Bimtek Implementasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Terbaru Tahun 2026

2. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab PA/KPA, PPK, PPBJ, dan Pokja Pemilihan

3. Bimtek Penyusunan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis Pengadaan

4. Bimtek Penggunaan dan Optimalisasi E-Katalog, SIRUP, SPSE, dan Marketplace Pemerintah

5. Bimtek Manajemen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan

G. Bidang Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi

1. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat

2. Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Layanan

3. Bimtek Pelayanan Publik Inovatif Menggunakan Teknologi Digital

4. Bimtek Penerapan SAKIP, RB, dan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

5. Bimtek Etika Profesi, Disiplin ASN, Komunikasi Layanan, dan Manajemen Pengaduan

⚖️ Dasar Hukum Penyelenggaraan

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

• Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

📅 JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil (berbasis kinerja) merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelayanan publik agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.

Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan:

• Perencanaan yang belum sepenuhnya terhubung dengan penganggaran.

• Program kerja yang belum memiliki indikator kinerja yang jelas.

• Pelayanan publik yang belum berfokus pada kepuasan dan kebutuhan warga.

• Pengendalian kinerja yang belum terukur secara sistematis.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini, LINK PEMDA memberikan pendampingan komprehensif kepada aparatur pemerintah daerah agar mampu mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja secara nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam integrasi perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–pelaporan kinerja.

2. Memperkuat kemampuan penyusunan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

3. Mengembangkan kualitas pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi kebutuhan masyarakat.

4. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

5. Membentuk rencana aksi (action plan) yang dapat diterapkan langsung di perangkat daerah peserta.

Sasaran Peserta

• Sekretariat Daerah

• Bappeda / BPKAD / Inspektorat

• Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan

• Seluruh SKPD/OPD terkait pengelolaan kinerja dan pelayanan publik

• Tim RB / Admin/perencana SIPD / Penyusun Laporan Kinerja

Materi Pokok Pelatihan

1. Kerangka Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Kinerja

2. Integrasi RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan SAKIP

3. Penganggaran Berbasis Kinerja & Penguatan SIPD

4. Peran Inspektorat dalam Sistem Pengendalian Kinerja

5. Standar Pelayanan Publik dan Pengukuran Kinerja Layanan

6. Digitalisasi Kinerja (Dashboard, Monitoring, Open Data)

7. Workshop Penyusunan Indikator Kinerja (IKU/IKK/Output/Outcome)

8. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan di Instansi Peserta

Metode Pelaksanaan

• Paparan Interaktif Narasumber

• Diskusi dan Studi Kasus Daerah

• Workshop Penyusunan Dokumen

• Simulasi & Coaching One-on-One

• Penyusunan Action Plan implementasi pasca pelatihan

Output pelatihan langsung siap diterapkan di OPD peserta.

Hasil yang Diharapkan

Peserta mampu:

• Menyusun indikator kinerja yang tepat & terukur.

• Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

• Memperkuat pengendalian dan pelaporan kinerja.

• Merancang perbaikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

• Menghasilkan Rencana Aksi 3 Bulan siap implementasi.

Metode Pelaksanaan

• Presentasi dan diskusi interaktif

• Sharing session studi kasus antar daerah

• Simulasi penggunaan sistem informasi

• Workshop penyusunan rencana tindak lanjut (RTL)

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta   

Kontak & Pendaftaran

Silakan hubungi kami:

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp (Admin Pendaftaran): +62 813-8766-6605

Tata kelola pemerintahan daerah pada tahun 2026 semakin diarahkan pada penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penatausahaan keuangan yang akuntabel, serta pelaporan kinerja yang transparan, terukur, dan terdigitalisasi. Integrasi antar proses tersebut menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada hasil (outcome).

Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan dan penganggaran, antara lain:

• RPJMD → Renstra OPD

• RKPD → Renja OPD

• KUA–PPAS → APBD

• Penatausahaan → Pelaporan (SPIP / SAKIP / LPPD)

Selain itu, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan kinerja sering kali masih dijalankan melalui sistem informasi yang terpisah, sehingga menyulitkan koordinasi dan konsolidasi data antar perangkat daerah, khususnya antara Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat.

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengintegrasikan sistem informasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan kinerja secara terstandar, terintegrasi, dan berbasis data.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun 2026 guna meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, menerapkan, serta mengoptimalkan SIPD dan/atau sistem informasi terintegrasi lainnya, agar proses administrasi pemerintahan berjalan lebih sinkron, akuntabel, efisien, dan mendukung transformasi digital pemerintahan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum

Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengintegrasikan proses perencanaan → penganggaran → penatausahaan → pelaporan kinerja ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tujuan Khusus

Peserta diharapkan mampu:

1. Memahami kerangka regulasi dan kebijakan nasional terkait sistem informasi pemerintahan daerah.

2. Mengoperasikan dan memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

3. Mengelola penatausahaan serta pelaporan kinerja berbasis data digital.

4. Menyusun roadmap internal implementasi integrasi sistem informasi di perangkat daerah masing-masing.

5. Mengidentifikasi hambatan implementasi serta merumuskan strategi dan solusi yang tepat.

Sasaran Peserta

Peserta kegiatan ini meliputi:

• Sekretariat Daerah (Setda)

• Bappeda / Bappelitbangda

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Inspektorat Daerah

• Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya

Ruang Lingkup Materi

1. Kebijakan Nasional terkait Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

2. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Terintegrasi Lainnya.

4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan SPIP.

6. Penyusunan Roadmap Implementasi Sistem Informasi Terintegrasi di OPD.

Metode Pelaksanaan

• Presentasi dan diskusi interaktif

• Sharing session dan studi kasus antar daerah

• Simulasi penggunaan sistem informasi

• Workshop penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam era desentralisasi, aparatur pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam tata kelola keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik, agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terstruktur, berbasis kinerja, dan sesuai regulasi terbaru, seperti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Aparatur dituntut mampu menyusun anggaran yang tepat sasaran, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mengefektifkan penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan.

Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, RKPD, dan indikator kinerja daerah, harus berbasis data dan kinerja yang jelas. Hal ini bertujuan agar program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan sesuai standar yang ditetapkan.

Pelayanan publik juga menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Aparatur perlu memahami Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan inovasi pelayanan berbasis teknologi, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, transparan, dan berkualitas.

Melalui Bimbingan Teknis ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas dan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik berbasis kinerja, sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

Maksud dan Tujuan 

Maksud:

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam:

• Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

• Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja.

• Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan partisipatif.

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi terbaru.

2. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan berbasis kinerja daerah.

Sasaran Peserta

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

• Aparatur pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik.

• Stakeholder terkait yang mendukung implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Materi Bimtek

Materi yang akan disampaikan dalam Bimtek ini antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah:

   • Regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah.

   • Teknik penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

   • Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah:

   • Penyusunan RPJMD dan RKPD.

   • Penyusunan indikator kinerja daerah.

   • Strategi pencapaian target pembangunan berbasis kinerja.

3. Pelayanan Publik Berbasis Kinerja:

   • Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

   • Evaluasi dan monitoring pelayanan publik.

   • Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan digitalisasi.

Metodologi 

Metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan Bimtek ini meliputi:

• Pemaparan Materi: Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya.

• Diskusi Interaktif: Sesi tanya jawab dan diskusi untuk mendalami materi.

• Studi Kasus: Analisis kasus nyata dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelayanan publik.

• Simulasi Praktik: Latihan langsung menggunakan aplikasi dan sistem terkait.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta 

🏢 PenyelenggaraLembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
📍Bekasi, Jawa Barat
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun yang disusun guna menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD berfungsi sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD, serta menjadi instrumen utama dalam mewujudkan sinergitas antara pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional.

Memasuki tahun perencanaan RKPD 2026, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan baru untuk menyelaraskan rencana kerja daerah dengan arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan kerangka RPJMN 2025–2029. Fokus pembangunan nasional ke depan mengarah pada penguatan ekonomi hijau, transformasi digital, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah daerah dituntut mampu:

1. Memahami arah kebijakan dan prioritas nasional 2026,

2. Menyusun RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RKP,

3. Mengoptimalkan peran Bappeda dan perangkat daerah dalam perencanaan yang berbasis data dan kinerja, serta

4. Memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) sebagai alat integrasi dan akuntabilitas perencanaan.

Melihat pentingnya hal tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema:

“Penyusunan RKPD 2026: Arah Kebijakan Nasional dan Peran Pemerintah Daerah”
guna memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam menyusun RKPD yang selaras, terukur, dan berbasis hasil.

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman mendalam tentang arah kebijakan nasional tahun 2026.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan dokumen RKPD sesuai ketentuan terbaru.

3. Menguatkan peran Bappeda dan perangkat daerah dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

4. Mendorong sinkronisasi antara RKP, RKPD, dan APBD.

5. Mengembangkan strategi kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Kebijakan Nasional dan Arah Pembangunan Tahun 2026

   • Prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.

   • RKP 2026: Tema, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan nasional.

2. Penyusunan RKPD 2026 Sesuai Regulasi dan Standar Nasional

   • Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah.

   • Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

   • Integrasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 terkait kodefikasi program dan kegiatan.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Sinkronisasi Pusat–Daerah

   • Strategi menyelaraskan RKPD dengan prioritas nasional.

   • Peran Bappeda dan perangkat daerah dalam koordinasi lintas sektor.

4. Implementasi dan Integrasi SIPD RI dalam Penyusunan RKPD 2026

   • Mekanisme input data, verifikasi, dan validasi program/kegiatan.

   • Integrasi SIPD dengan dokumen perencanaan keuangan daerah.

5. Studi Kasus & Praktik Penyusunan RKPD 2026

   • Simulasi penyusunan dokumen RKPD berbasis data.

   • Analisis indikator kinerja dan hasil pembangunan.

6. Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah

   • Sistem pemantauan berbasis kinerja dan hasil.

   • Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

Peserta yang diharapkan mengikuti kegiatan ini adalah:

• Pejabat dan staf Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan dan Perekonomian)

• Perangkat Daerah teknis yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran

• Inspektorat Daerah

• Tim penyusun dokumen RKPD dan RPJMD

Jumlah peserta ideal: 50–100 orang per angkatan

NARASUMBER DAN INSTRUKTUR

• Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

• Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri

• Kementerian PPN/Bappenas

• Akademisi dan praktisi perencana pembangunan daerah

• Konsultan ahli perencanaan & SIPD RI

METODE PELAKSANAAN

• Paparan materi kebijakan dan regulasi

• Diskusi dan studi kasus interaktif

• Workshop praktik penyusunan RKPD

• Pendampingan dan evaluasi hasil penyusunan dokumen

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

7. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta   

Penyelenggara:

LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (LINK PEMDA)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Penguatan Perencanaan dan Program Perlindungan Sosial Berbasis Data Nasional

Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) selama ini menjadi basis utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Memasuki tahun 2026, pemerintah secara resmi mendorong transformasi DTKS menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Transformasi ini ditandai dengan pengembangan DTKS+, yaitu sistem data kesejahteraan sosial yang telah terintegrasi dengan berbagai sumber data lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui Satu Data Indonesia. DTKS+ mengedepankan pendekatan verifikasi digital, interoperabilitas sistem, analisis spasial, serta pemanfaatan data secara real-time.

Melalui DTKS+/DTSEN, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun perencanaan pembangunan sosial yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran, serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, implementasi DTKS+/DTSEN di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data

• Belum optimalnya integrasi sistem lintas OPD

• Minimnya pemanfaatan data untuk analisis kebijakan dan perencanaan program sosial

Atas dasar tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) memandang perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional Tahun 2026 dengan fokus pada:

“Pengelolaan dan Analisis Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS+/DTSEN) Berbasis Transformasi Digital.”

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kementerian Sosial

5. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

6. Permensos Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

7. Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

9. Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD (penguatan basis data sosial)

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam pengelolaan dan pemutakhiran DTKS+/DTSEN

2. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang integrasi DTKS+ dengan Satu Data Indonesia dan sistem informasi daerah

3. Melatih peserta dalam analisis, interpretasi, dan visualisasi data kesejahteraan sosial

4. Memperkuat kolaborasi lintas OPD dalam pemanfaatan data sosial untuk perencanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bappeda

• Dinas Kominfo

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

• Operator dan Unit Pengelola DTKS/DTSEN Daerah

• Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Data Setda Daerah

MATERI POKOK BIMTEK

• Kebijakan Nasional Transformasi DTKS menjadi DTKS+/DTSEN Tahun 2025–2026

• Tata Kelola Data Kesejahteraan Sosial dan Mekanisme Pemutakhiran Data Daerah

• Integrasi DTKS+ dengan Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

• Teknik Analisis dan Visualisasi Data Sosial untuk Perencanaan Kebijakan

• Studi Kasus Pemanfaatan DTKS+/DTSEN dalam:

  • Bantuan Sosial

  • Program Keluarga Harapan (PKH)

  • PBI-JKN

• Simulasi Praktik Pengelolaan, Validasi, dan Pelaporan Data DTKS+

NARASUMBER

• Kementerian Sosial Republik Indonesia

• Bappenas (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

• Kementerian Komunikasi dan Informatika

• Ditjen Bina Pembangunan Daerah – Kemendagri

• Praktisi Data dan Ahli Analisis Sosial Digital

METODE PELAKSANAAN

• Metode: Ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan simulasi aplikasi

• Durasi: 2 (dua) hari efektif

• Bentuk: Tatap muka (offline) atau daring (hybrid)

• Output: Sertifikat Bimtek Nasional

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta   

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)