Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dan daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang telah ditetapkan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi pengadaan serta kemampuan teknis dalam melaksanakan setiap tahapan proses pengadaan.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terus mendorong perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, profesional, serta berbasis sistem elektronik. Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta pemanfaatan E-Katalog menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan melalui penguatan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mekanisme pengadaan berbasis elektronik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan transparan

Memperkuat kompetensi aparatur dalam penggunaan sistem pengadaan secara elektronik

Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah

Mendukung terciptanya proses pengadaan yang profesional dan akuntabel

Materi Bimbingan Teknis

Program Bimtek Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:

1. Bimtek Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Bimtek Perubahan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Bimtek Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

4. Bimtek Tugas dan Fungsi Pejabat Pengadaan

5. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog

6. Bimtek Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

7. Bimtek Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

8. Bimtek Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

9. Bimtek Pengawasan dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

10. Bimtek Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pengadaan

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)

Inspektorat Daerah

BPKAD

Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Metode Pelaksanaan:

Tatap Muka (Classroom Training)

In House Training Pemerintah Daerah

Daring / Online Training (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

Paket Bimtek Nasional

In House Training Pemerintah Daerah

Kelas Khusus UKPBJ

Pendampingan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa

Konsultasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com