Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Pendampingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi aparatur pengelola pengadaan barang/jasa dalam memahami mekanisme pengajuan, pendaftaran, dan pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Diklat PBJ melalui LINKPEMDA secara tertib, profesional, dan berorientasi kepatuhan.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan Bimtek dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditujukan kepada:

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pejabat Pengadaan

• Pokja Pemilihan

• UKPBJ

• Aparatur OPD yang terlibat dalam proses PBJ

• Auditor internal dan aparatur pengawas terkait

Ruang Lingkup Materi Pengadaan Barang/Jasa

Materi Bimtek dan Diklat PBJ yang diselenggarakan LINKPEMDA meliputi, antara lain:

• Kebijakan dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Perencanaan Pengadaan dan Penyusunan Dokumen PBJ

• Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

• Pelaksanaan Kontrak Pengadaan

• Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

• Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog

• Pengelolaan Risiko dan Sengketa Pengadaan

• Pengawasan, Audit, dan Kepatuhan PBJ

• Optimalisasi Peran UKPBJ

Materi disesuaikan dengan regulasi terbaru dan kebutuhan instansi.

Mekanisme Pengajuan dan Pendaftaran Kegiatan

1. Pemilihan Materi

Instansi memilih materi Bimtek atau Diklat PBJ melalui menu Materi / Program Pelatihan di website LINKPEMDA.

2. Konsultasi Awal

Konsultasi dilakukan dengan Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi (WhatsApp) untuk menyesuaikan:

• Materi kegiatan

• Jumlah peserta

• Metode pelaksanaan

• Waktu dan lokasi kegiatan

3. Penyampaian Data Awal

Data awal yang perlu disampaikan meliputi:

• Nama instansi

• Alamat instansi

• Nama penanggung jawab kegiatan

• Nomor kontak aktif

• Jumlah peserta

• Materi PBJ yang diajukan

Tindak Lanjut dan Administrasi

Berdasarkan data awal yang diterima, Tim LINKPEMDA akan menindaklanjuti dengan:

• Penyusunan dan pengiriman surat penawaran atau undangan resmi

• Penyampaian rancangan jadwal kegiatan

• Penjelasan teknis pelaksanaan dan administrasi kegiatan

Seluruh proses dilaksanakan secara profesional dan terdokumentasi.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan melalui:

• Tatap Muka (Offline)

• Daring (Online)

• Hybrid (Offline dan Online)

Metode pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kesepakatan bersama.

Dokumentasi dan Output Kegiatan

Dalam setiap kegiatan, LINKPEMDA menyediakan dukungan berupa:

• Daftar hadir peserta

• Materi pelatihan

• Dokumentasi kegiatan

• Sertifikat (apabila disepakati)

Penutup

Panduan teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur pengelola pengadaan barang/jasa dalam memahami mekanisme pelaksanaan Bimtek dan Diklat PBJ melalui LINKPEMDA secara sistematis, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk konsultasi materi dan pengajuan kegiatan, pengguna dapat menghubungi Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi yang tersedia di website.

Panduan Lengkap Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah Tahun 2026 meliputi APBD, SIPD RI, LKPD, SAP, Bendahara, SPIP, PIPK, Audit, Pengelolaan Kas Daerah, ASB, SSH, HSPK, dan regulasi terbaru untuk pemerintah daerah.

Penguatan Kompetensi Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Transparan, dan Berorientasi Hasil

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta tingkat akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.

Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Di tengah perkembangan regulasi, transformasi digital pemerintahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI), penguatan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat diabaikan.

LINKPEMDA memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop, Sosialisasi, serta Pendampingan Teknis yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah memahami perkembangan regulasi, meningkatkan kompetensi aparatur, serta menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Panduan ini disusun sebagai referensi bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur bidang keuangan daerah secara sistematis, profesional, dan sesuai kebutuhan instansi.

Daftar Isi

1. Mengapa Bimtek Keuangan Daerah Tahun 2026 Penting

2. Tujuan Pelaksanaan Bimtek dan Diklat

3. Sasaran Peserta

4. Ruang Lingkup Materi Bimtek Keuangan Daerah

5. Dasar Hukum

6. Pendalaman Materi dan Program Terkait

7. Jadwal Pelaksanaan

8. Metode Pelaksanaan

9. Output dan Fasilitas

10. FAQ

11. Informasi dan Pendaftaran

Mengapa Bimtek Keuangan Daerah Tahun 2026 Sangat Penting?

Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai hasil evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah masih ditemukan pada aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengendalian intern, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Melalui Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah Tahun 2026, pemerintah daerah dapat meningkatkan kompetensi aparatur dalam:

• Pengelolaan APBD berbasis kinerja dan outcome.

• Implementasi SIPD RI.

• Penyusunan ASB, SSH, SBU dan HSPK.

• Pengelolaan kas daerah dan bendahara.

• Akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

• Penyusunan dan penyajian LKPD.

• Implementasi SPIP dan PIPK.

• Manajemen risiko sektor publik.

• Audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

• Penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Tujuan Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah

Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk:

• Meningkatkan kompetensi ASN pengelola keuangan daerah.

• Memperkuat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

• Mendukung implementasi SIPD RI secara optimal.

• Meningkatkan kualitas pengelolaan APBD.

• Memperkuat penerapan SAP berbasis akrual.

• Mendukung penyusunan LKPD yang berkualitas.

• Memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah.

• Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan.

• Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran Peserta

Program ini ditujukan kepada:

• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Badan Keuangan Daerah (BKD)

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

• Inspektorat Daerah

• Sekretariat Daerah

• Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• PPTK

• PPK-SKPD

• Bendahara Penerimaan

• Bendahara Pengeluaran

• Pengelola SIPD RI

• Tim Perencanaan dan Penganggaran

• Tim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• ASN Pengelola Keuangan Daerah

Ruang Lingkup Materi Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah Tahun 2026

Materi mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pengelolaan kas daerah, akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pengendalian intern, manajemen risiko, audit, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

• RPJPD, RPJMD dan RKPD.

• KUA dan PPAS.

• RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

• Penganggaran berbasis kinerja dan outcome.

APBD dan APBD Perubahan

• Penyusunan APBD.

• Perubahan APBD.

• Evaluasi APBD.

• Pengendalian pelaksanaan anggaran.

ASB, SSH, SBU dan HSPK

• Analisis Standar Belanja (ASB).

• Standar Satuan Harga (SSH).

• Standar Biaya Umum (SBU).

• Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).

Implementasi SIPD RI

• SIPD Perencanaan.

• SIPD Penganggaran.

• SIPD Penatausahaan.

• SIPD Akuntansi.

• SIPD Pelaporan.

Pengelolaan Kas Daerah dan Bendahara

• RKUD.

• SP2D.

• Pengelolaan Kas Daerah.

• Pengelolaan UP, GU, TU dan LS.

• Pertanggungjawaban Bendahara.

Akuntansi Pemerintahan dan LKPD

• SAP Berbasis Akrual.

• Penyusunan LRA.

• Neraca.

• LO.

• LPE.

• LAK.

• CaLK.

Rekonsiliasi dan Konsolidasi Keuangan

• Rekonsiliasi OPD.

• Rekonsiliasi dengan BPKAD.

• Konsolidasi LKPD.

PIPK dan SPIP

• Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

• Penguatan Tata Kelola Risiko.

Audit dan Tindak Lanjut Temuan

• Audit Kepatuhan.

• Audit Kinerja.

• Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.

⚖️ Dasar Hukum Pelaksanaan

Keuangan Negara dan Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIPD RI

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

• Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Akuntansi Pemerintahan

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengendalian Intern

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengembangan Kompetensi ASN

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

Ketentuan Lainnya

• Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran, dan regulasi teknis lainnya yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

📚 Pendalaman Materi dan Program Terkait

Untuk memperdalam pemahaman pada bidang tertentu, peserta dapat mengikuti program berikut:

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

• Bimtek Penyusunan RKA-SKPD APBD Berbasis Kinerja.

• Bimtek Reviu RPJMD, RKPD dan APBD.

• Bimtek Analisis Kinerja Belanja Daerah.

SIPD RI, ASB, SSH, SBU dan HSPK

• Bimtek Penyusunan SSH, ASB, SBU dan HSPK Berbasis SIPD.

• Bimtek Implementasi ASB dalam Penyusunan RKA-SKPD.

• Bimtek Implementasi SIPD RI.

Bendahara dan Kas Daerah

• Bimtek Bendahara Daerah Berbasis SIPD RI.

• Bimtek Pengelolaan Kas Daerah, SP2D dan Pertanggungjawaban Bendahara.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

• Bimtek Penatausahaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

SPIP dan Manajemen Risiko

• Bimtek Implementasi SPIP Terintegrasi Manajemen Risiko.

• Bimtek Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Dana Transfer dan Kebijakan Fiskal Daerah

• Bimtek Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah (DTU, DAK dan DID).

• Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban DBH CHT.

Kinerja Pemerintahan Daerah

• Bimtek Penyusunan LKPJ, LPPD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

📌 Lihat Seluruh Materi dan Program Pelatihan LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/materi

📢 INFO TERBARU 2026: Untuk melihat daftar pelatihan resmi dan agenda kegiatan nasional, Jadwal Terbaru 2026 Silakan Klik di Sini.

🗓️ Jadwal Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah Tahun 2026

LINKPEMDA menyelenggarakan berbagai program Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop dan Pendampingan Teknis secara berkala sepanjang tahun.

Jadwal kegiatan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan instansi dan perkembangan kebijakan pemerintah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dapat dilaksanakan melalui:

• Tatap Muka (Offline).

• Daring (Online).

• Hybrid.

• In-House Training.

• Pendampingan Teknis.

Output dan Fasilitas Kegiatan

Peserta memperoleh:

• Modul dan bahan ajar.

• Materi presentasi narasumber.

• Studi kasus dan praktik implementasi.

• Sertifikat kegiatan (sesuai ketentuan).

• Dokumentasi kegiatan.

• Konsultasi teknis.

• Pendampingan pasca kegiatan (sesuai program).

❓ FAQ Bimtek Keuangan Daerah 2026

Apakah Bimtek Keuangan Daerah wajib diikuti?

Tidak wajib secara administratif, namun sangat dianjurkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur.

Apakah kegiatan dapat dilaksanakan di daerah masing-masing?

Ya. Dapat dilaksanakan secara regional maupun in-house training.

Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi?

Ya. Materi dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan peserta.

Apakah peserta memperoleh sertifikat?

Ya. Sertifikat diberikan sesuai ketentuan penyelenggaraan kegiatan.

Apakah tersedia pelaksanaan secara online?

Ya. Kegiatan tersedia dalam format online, offline, maupun hybrid.

Apakah tersedia pendampingan setelah kegiatan?

Ya. Tersedia konsultasi dan pendampingan teknis lanjutan.

Apakah materi mengikuti regulasi terbaru?

Ya. Materi selalu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang berlaku.

Siapa yang dapat mengikuti kegiatan?

ASN dan pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Apakah tersedia tema khusus SIPD RI dan LKPD?

Ya. Tersedia berbagai tema teknis sesuai kebutuhan instansi.

Bagaimana cara mendaftar?

Instansi dapat menghubungi Admin LINKPEMDA untuk konsultasi dan penjadwalan kegiatan.

Apakah terdapat jumlah minimal peserta?

Jumlah peserta dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan metode pelaksanaan yang dipilih.

Apakah tersedia konsultasi sebelum pelaksanaan kegiatan?

Ya. Instansi dapat berkonsultasi terlebih dahulu untuk menentukan tema, jadwal, metode pelaksanaan dan kebutuhan teknis lainnya.

Pendalaman Materi Pengelolaan Keuangan Daerah

Selain materi yang telah diuraikan pada panduan ini, pemerintah daerah juga dapat memperdalam pemahaman pada bidang-bidang tertentu melalui berbagai tema Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop, Sosialisasi, serta Pendampingan Teknis yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA sesuai dengan kebutuhan instansi dan perkembangan regulasi.

Beberapa materi yang banyak menjadi kebutuhan pemerintah daerah antara lain:

• Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai regulasi terbaru.
• Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI).
• Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan APBD.
• Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB).
• Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH).
• Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU).
• Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).
• Pengelolaan Kas Daerah dan Bendahara.
• Akuntansi Pemerintahan dan Penyusunan LKPD.
• Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
• Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
• Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
• Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
• Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
• Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK.

Untuk memperoleh pembahasan yang lebih rinci mengenai tema-tema tersebut, peserta dapat melihat berbagai materi pelatihan yang tersedia pada halaman Materi Bimbingan Teknis Bidang Keuangan Daerah LINKPEMDA, termasuk program Bimbingan Teknis Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi Terbaru Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan.

👉 Lihat Seluruh Materi Bidang Keuangan Daerah LINKPEMDA
 

Seluruh materi pelatihan disusun berdasarkan regulasi yang berlaku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop, Sosialisasi, In-House Training, maupun Pendampingan Teknis

Informasi dan Pendaftaran

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

LINKPEMDA Indonesia menyelenggarakan berbagai Bimtek Keuangan Daerah Tahun 2026, Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah, Bimtek SIPD RI, Bimtek APBD, Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah, Bimtek Bendahara Pengeluaran, dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Penutup

Peningkatan kapasitas aparatur merupakan investasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui Bimbingan Teknis dan Diklat Keuangan Daerah Tahun 2026, pemerintah daerah dapat memperkuat kompetensi SDM, meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, mengoptimalkan implementasi SIPD RI, memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kualitas LKPD, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik.

Informasi pada halaman ini disusun sebagai referensi dan media informasi mengenai pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Diklat Keuangan Daerah. Materi, tema kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta substansi regulasi dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

Dari Nilai CC/C Menuju B/A Secara Sistematis, Aman Evaluasi, dan Berkelanjutan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta capaian kinerja yang dihasilkan. Nilai SAKIP menjadi indikator penting efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dasar evaluasi Reformasi Birokrasi.

Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah dan OPD yang mengalami stagnasi nilai SAKIP pada kategori CC atau C selama bertahun-tahun. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh indikator kinerja yang tidak berorientasi outcome, pohon kinerja yang tidak logis, lemahnya keterkaitan perencanaan dan anggaran, serta pelaporan kinerja yang bersifat administratif dan belum mencerminkan hasil nyata.

Oleh karena itu, diperlukan panduan teknis nasional yang tidak hanya menjelaskan konsep SAKIP, tetapi memberikan arah penyelamatan (rescue) secara sistematis, terukur, dan aman dalam proses evaluasi.

Tujuan Panduan Teknis

Panduan teknis ini disusun untuk:

• Memberikan arah perbaikan SAKIP secara terstruktur dan berjenjang

• Membantu OPD keluar dari stagnasi nilai CC/C menuju B/A

• Menjadi acuan teknis perbaikan indikator, dokumen, dan pelaporan kinerja

• Meningkatkan kesiapan OPD dalam menghadapi evaluasi SAKIP

• Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan

Ruang Lingkup Panduan Teknis

Panduan Teknis Nasional Penyelamatan SAKIP 2026 meliputi:

1. Identifikasi Akar Masalah SAKIP

   • Penyebab umum stagnasi nilai CC/C

   • Kesalahan desain indikator dan pohon kinerja

   • Ketidaksinkronan perencanaan, anggaran, dan kinerja

2. Penataan Indikator Kinerja Berbasis Outcome

   • Prinsip penyusunan IKU yang tepat sasaran

   • Kesalahan indikator yang sering terjadi

   • Contoh perbaikan indikator kinerja OPD

3. Penyusunan dan Perbaikan Pohon Kinerja

   • Logika hubungan tujuan–sasaran–program–kegiatan

   • Penyelarasan pohon kinerja lintas OPD

   • Kesalahan fatal dalam penyusunan pohon kinerja

4. Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja

   • Sinkronisasi RPJMD, RKPD, RKA, dan kinerja

   • Penguatan keterkaitan output, outcome, dan anggaran

   • Pengendalian program berbasis kinerja

5. Penguatan Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

   • Penyusunan LKjIP yang substantif dan evaluatif

   • Pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan

   • Kesalahan umum pelaporan kinerja yang menurunkan nilai SAKIP

6. Strategi Aman Menghadapi Evaluasi SAKIP

   • Kesiapan dokumen dan data pendukung

   • Pola penilaian dan fokus evaluator

   • Strategi perbaikan berkelanjutan pasca evaluasi

Prinsip Penyelamatan SAKIP

Panduan teknis ini disusun berdasarkan prinsip:

• Sistematis: perbaikan dilakukan secara bertahap dan terukur

• Aman Evaluasi: fokus pada substansi yang dinilai evaluator

• Berbasis Masalah Nyata: bukan sekadar normatif

• Berkelanjutan: mendorong perbaikan jangka panjang

Sasaran Pengguna Panduan

Panduan teknis ini ditujukan bagi:

• Bappeda / Bapperida

• Inspektorat Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Tim SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• Pejabat perencana dan pengendali program

• ASN pengelola kinerja dan pelaporan

Manfaat Penerapan Panduan Teknis

Dengan menerapkan panduan ini, pemerintah daerah diharapkan:

• Memiliki arah perbaikan SAKIP yang jelas dan terukur

• Menghindari perbaikan semu yang tidak berdampak pada nilai

• Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja OPD

• Mendorong peningkatan nilai SAKIP secara realistis

• Mendukung percepatan Reformasi Birokrasi daerah

Catatan Strategis LINKPEMDA

Panduan ini menjadi fondasi utama bagi pengembangan:

• Rescue Program SAKIP (Klinik & Pendampingan)

• Bimtek Nasional & In-House OPD

• Executive Class Kepala OPD

📌 Panduan teknis ini bukan sekadar bacaan, tetapi peta jalan penyelamatan SAKIP.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan evaluasi AKIP merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan. Memasuki Tahun 2026, seluruh ASN dituntut untuk menguasai teknik penyusunan LAKIP yang tepat serta melakukan evaluasi AKIP berbasis kinerja untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi SKPD/OPD dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi LAKIP & AKIP secara tepat, guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi, temuan audit, dan kelemahan pengendalian kinerja.

Ruang Lingkup Panduan Teknis LAKIP & AKIP 2026

Panduan teknis ini mencakup tahapan utama penyusunan LAKIP dan evaluasi AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

• Penyusunan sasaran strategis SKPD/OPD

• Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan

• Integrasi rencana kinerja dengan RKPD dan dokumen perencanaan lainnya

2. Penyusunan LAKIP

• Pengumpulan data kinerja instansi

• Analisis capaian kinerja dan target yang telah ditetapkan

• Penyusunan dokumen LAKIP berbasis kinerja yang akurat dan komprehensif

3. Evaluasi AKIP

• Penilaian capaian kinerja SKPD/OPD terhadap target strategis

• Identifikasi kendala dan perbaikan proses

• Penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja

4. Integrasi Sistem Pelaporan

• Penggunaan SAKIP & e-LKD dalam penyusunan LAKIP

• Sinkronisasi data kinerja dengan laporan keuangan dan perencanaan

• Penyusunan laporan akuntabel untuk audit dan pemeriksaan

5. Pengendalian, Monitoring, dan Audit Kinerja

• Pengendalian internal penyusunan LAKIP & AKIP

• Mitigasi risiko temuan audit dan permasalahan hukum

• Optimalisasi proses evaluasi kinerja berbasis data

Tantangan LAKIP & AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2026

• Perubahan regulasi dan standar penilaian kinerja yang dinamis

• Tingginya risiko kesalahan prosedur dalam penyusunan LAKIP

• Optimalisasi pemanfaatan SAKIP & e-LKD

• Peningkatan kualitas pengendalian dan temuan audit

• Keterbatasan pemahaman teknis aparatur mengenai evaluasi kinerja

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan LAKIP Tahun 2026

• Memperkuat kemampuan evaluasi AKIP berbasis kinerja

• Mengurangi risiko administrasi dan temuan audit

• Mendorong pelaporan kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Penyusunan LAKIP & Evaluasi AKIP Berbasis Kinerja Tahun 2026”

Materi Bimbingan Teknis

• Kebijakan dan regulasi LAKIP & AKIP terbaru Tahun 2026

• Perencanaan kinerja SKPD/OPD dan penyusunan indikator kinerja

• Pengumpulan data dan analisis capaian kinerja

• Penyusunan LAKIP berbasis kinerja

• Evaluasi AKIP dan penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja

• Integrasi sistem SAKIP & e-LKD dalam pelaporan kinerja

• Studi kasus dan praktik terbaik evaluasi kinerja instansi pemerintah

👥 Sasaran Peserta

• Kepala SKPD/OPD

• Pejabat Pengelola Informasi & Evaluasi Kinerja

• Pejabat Administrator dan Pengawas terkait

• Staf Perencana dan pejabat teknis lainnya

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan nyata di instansi peserta

• Studi kasus LAKIP & AKIP

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

1. Bimtek Keuangan Daerah & Penganggaran
Fokus: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan & akuntabilitas keuangan.

Materi Utama 2026:

• Penyusunan APBD & RKA sesuai regulasi terbaru (Permendagri 77/2020 & update 2026).
  Teknis: penyusunan struktur RKA, penginputan SIPD, review program/kegiatan, rekonsiliasi anggaran.

• Penatausahaan, Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah (SAP & SIPD).
  Teknis: jurnal, neraca, aset, konsolidasi data, dan penyusunan LKPD.

• Optimalisasi PAD 2026 (Pajak Daerah – Retribusi Daerah).
  Teknis: strategi peningkatan PAD, inovasi digital pajak daerah, pemutakhiran data wajib pajak.

• Bimtek Bendahara (BPP, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan).
  Teknis: SPJ, perpajakan daerah, LPJ, bukti pertanggungjawaban.

2. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

Materi Utama 2026:

• Implementasi Perpres 16/2018 & Perpres 12/2021 – Update 2026.

• E-Katalog Versi Terbaru (versi 6+) – Tata Cara, Penayangan, Produk Lokal.

• Sourcing & Swakelola – Penyusunan HPS, KAK, RUP, dan Evaluasi Penawaran.

Urgensi: audit PBJ meningkat → perlu peningkatan kepatuhan dan pengelolaan risiko.

3. Bimtek BLUD (Kesehatan & Non-Kesehatan)

Materi Utama 2026:

• Penyusunan RBA BLUD 2026

• Penilaian Kinerja BLUD & Perhitungan Tarif Layanan

• Audit Internal & Tata Kelola BLUD

• Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai Permendagri 79

Urgensi: banyak daerah sedang proses penetapan & pemantapan BLUD baru.

4. Bimtek Manajemen ASN & SDM Pemerintah

Materi Utama 2026:

• TPP ASN sesuai Permendagri 15/2024 – Penyusunan Formula & Indikator Kinerja.

• Manajemen Talenta ASN (KEPKA BKN 411/2025).

• Evaluasi Kinerja ASN & Penyusunan SKP Digital.

• Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) & Beban Kerja (ABK).

Urgensi: semua daerah wajib melakukan transformasi kinerja ASN.

5. Bimtek Perencanaan Daerah

Materi Utama 2026:

• Penyusunan RKPD 2026 & KUA-PPAS 2026.

• Monitoring & Evaluasi Pembangunan (Sistem e-Monev).

• Perencanaan Berbasis Data (Data Desa, Podes, Kemiskinan Ekstrem).

6. Bimtek Pembangunan & Infrastruktur Daerah

Materi Utama 2026:

• Pengawasan Proyek Konstruksi

• Pengelolaan Aset Daerah (BMD) – Pengadaan, Inventarisasi & Penilaian.

• Manajemen Risiko Proyek Pemerintah.

7. Bimtek Pemerintahan Umum & Pelayanan Publik

Materi Utama 2026:

• Penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis OPD.

• Reformasi Birokrasi Tematik & Peningkatan Pelayanan Publik.

• Penguatan Kelembagaan & Tata Naskah Dinas.

8. Bimtek Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan

Materi Utama 2026:

• Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian – Inovasi, Regulasi & Kinerja Daerah.

• Manajemen Risiko Pertanian & Ketahanan Pangan.

• Pengembangan Komoditas Unggulan & Digitalisasi Pertanian.

9. Bimtek Kesehatan & Layanan Publik

Materi Utama 2026:

• Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi Layanan Primer (ILP).

• Manajemen Program Kesehatan Prioritas 2026.

• Akreditasi Puskesmas & RSUD.

10. Bimtek Administrasi Pemerintahan

Materi Utama 2026:

• Tata Persuratan Dinas & Arsip Dinamis.

• Teknik Penyusunan Laporan Pemerintahan (SPJ, LKPJ, LPPD).

• Penguatan Kapasitas Kecamatan & Kelurahan.

📍 Lokasi Pelaksanaan

Seluruh materi Bimtek 2026 diselenggarakan setiap minggu di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali.
Tersedia juga In-House Training langsung ke kantor OPD.

📞 Informasi & Pendaftaran

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
Website: www.linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Email: info@linkpemda.com