Panduan Lengkap Persiapan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

🏛️ Checklist Dokumen SAKIP & RB Tahun 2026
Pastikan Kesiapan Instansi dalam Menghadapi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Memasuki Tahun 2026, seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk semakin memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Evaluasi SAKIP dan RB menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas kinerja organisasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta orientasi pencapaian hasil (outcome) pembangunan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) secara berkala melakukan evaluasi SAKIP dan RB untuk memastikan setiap instansi pemerintah menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perbaikan tata kelola birokrasi secara berkelanjutan.

Menjelang tahapan evaluasi tahun berjalan, instansi pemerintah perlu memastikan seluruh dokumen pendukung SAKIP dan RB telah disusun secara lengkap, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan penilaian yang berlaku.

📋 Checklist Dokumen yang Perlu Disiapkan

Evaluasi SAKIP & RB Tahun 2026

A. Dokumen SAKIP

Beberapa dokumen utama SAKIP yang perlu dipastikan ketersediaan dan kesesuaiannya antara lain:

• Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 beserta bukti pelaporan dan monitoring pelaksanaannya.

• Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah diselaraskan dengan RPJMD dan kebijakan nasional.

• Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang menggambarkan keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja.

• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 serta penyusunan LKjIP Tahun 2026.

• Eviden pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

• Dokumen cascading kinerja dari pimpinan hingga unit pelaksana.

B. Dokumen Reformasi Birokrasi (RB)

Dokumen pendukung Reformasi Birokrasi yang perlu dipersiapkan meliputi:

• Roadmap dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi periode 2025–2029.

• Laporan pelaksanaan Quick Wins dan inovasi pelayanan publik.

• Eviden pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

• Hasil survei internal budaya kerja dan kepuasan layanan publik.

• Data dukung penerapan manajemen ASN, digitalisasi tata kelola, serta penguatan akuntabilitas organisasi.

⚙️ Tantangan Umum yang Dihadapi Instansi Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kendala umum, antara lain:

• Ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja.

• Indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART.

• Keterbatasan eviden pendukung monitoring dan evaluasi kinerja.

• Pemahaman teknis tim penyusun SAKIP dan RB yang belum merata di seluruh perangkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan teknis agar proses penyusunan dan evaluasi dokumen SAKIP dan RB dapat berjalan sesuai standar penilaian KemenPANRB.

🎓 Pendampingan dan Bimbingan Teknis SAKIP & RB

Dalam rangka mendukung kesiapan instansi pemerintah menghadapi evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2026, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan Teknis SAKIP & RB yang diselenggarakan secara profesional dan berbasis regulasi terkini.

Tema Kegiatan

“Checklist dan Penyusunan Dokumen SAKIP & Reformasi Birokrasi Tahun 2026”

📌 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap mekanisme dan kriteria penilaian SAKIP & RB terbaru.

• Membantu peserta melakukan self-assessment dan review dokumen kinerja.

• Menyusun checklist dan template dokumen SAKIP & RB sesuai kaidah penilaian.

• Mempersiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan siap digunakan dalam proses evaluasi.

🧾 Ruang Lingkup Materi

Materi Bimtek meliputi antara lain:

• Kebijakan nasional dan regulasi terbaru evaluasi SAKIP & RB Tahun 2026.

• Penyusunan dan review Perjanjian Kinerja serta cascading indikator kinerja.

• Penyusunan LKjIP, Rencana Aksi Kinerja, dan eviden pendukung.

• Checklist dokumen dan simulasi penilaian SAKIP & RB.

• Strategi peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi instansi pemerintah.

📅 Metode dan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan instansi, meliputi:

• Tatap muka (offline)

• Daring (online)

• Hybrid (offline dan online)

Waktu dan lokasi pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan dan kebutuhan daerah.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan bagi:

• Sekretaris Daerah

• Bappeda

• Inspektorat

• Bagian Organisasi

• Bagian Perencanaan

• Pejabat perencana dan penyusun laporan kinerja (SAKIP & RB)

📞 Informasi dan Konsultasi

📌 Konsultasi teknis dan perencanaan kegiatan dapat dilakukan melalui kontak resmi LINKPEMDA.

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605

⚖️ Dasar Huku

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

• Peraturan Menteri PANRB tentang Reformasi Birokrasi dan roadmap RB nasional.

• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi bukan sekadar penilaian administratif, melainkan refleksi komitmen instansi pemerintah terhadap akuntabilitas, kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Dengan persiapan dokumen yang baik dan terstruktur, instansi pemerintah dapat menghadapi evaluasi dengan lebih percaya diri serta menunjukkan peningkatan tata kelola yang berkelanjutan.

➡️ Pendalaman Materi

Untuk pendalaman melalui studi kasus dan pembahasan teknis secara komprehensif, instansi dapat mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP & Reformasi Birokrasi Tahun 2026 bersama LINKPEMDA.

Kebijakan, SOP & Audit Kepatuhan untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Keamanan Data

Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting bagi dunia usaha di Indonesia. Regulasi ini menandai era baru dalam tata kelola informasi dan keamanan data pribadi yang semakin relevan di tengah pesatnya transformasi digital.

Bagi perusahaan, kepatuhan terhadap UU PDP bukan hanya sekadar tuntutan hukum, tetapi juga komitmen terhadap etika bisnis, kepercayaan pelanggan, dan reputasi korporasi.

🔍 Dasar Hukum Pelaksanaan UU PDP

1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya

3. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

4. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

5. Standar ISO/IEC 27001 dan 27701 tentang Keamanan Informasi dan Manajemen Privasi Data

🧭 Langkah-Langkah Penerapan UU PDP di Perusahaan

1. Identifikasi dan Pemetaan Data Pribadi
Perusahaan perlu memetakan seluruh data pribadi yang dikumpulkan dan diolah, baik milik pelanggan, karyawan, maupun mitra bisnis. Langkah ini menjadi dasar bagi pengamanan data secara efektif.

2. Penyusunan Kebijakan Perlindungan Data (Data Protection Policy)
Kebijakan ini harus menjelaskan mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghapusan data pribadi, serta hak-hak subjek data.

3. Pembuatan SOP Pengelolaan dan Tanggap Darurat Data
SOP wajib mengatur tahapan kerja, pelaporan, dan tindakan mitigasi ketika terjadi kebocoran data (Data Breach Response SOP).

4. Pembentukan Data Protection Officer (DPO)
Perusahaan perlu menunjuk DPO sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan penghubung dengan otoritas pengawas.

5. Audit Kepatuhan Internal (Compliance Audit)
Audit berkala membantu memastikan bahwa sistem dan prosedur perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum serta standar internasional.

💡 Manfaat Penerapan UU PDP

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis

• Memperkuat reputasi dan kredibilitas perusahaan

• Mengurangi risiko kebocoran data dan sanksi hukum

• Mendukung Good Corporate Governance (GCG)

⚖️ Sanksi atas Pelanggaran UU PDP

🏢 Workshop & Bimbingan Teknis Penerapan UU PDP

Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha, LINKPEMDA menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Workshop bertajuk:

“Panduan Praktis Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Kebijakan, SOP & Audit Kepatuhan.”

Materi Pelatihan:

• Regulasi dan tanggung jawab hukum perusahaan

• Penyusunan kebijakan & SOP Perlindungan Data

• Pembentukan DPO dan tim kepatuhan internal

• Simulasi penanganan kebocoran data

• Audit dan monitoring kepatuhan

📅 Durasi: 2 Hari
📍 Lokasi: Hotel / In-House / Online via Zoom

👨‍🏫 Narasumber Profesional

Pelatihan dibimbing oleh para akademisi dan konsultan senior bersertifikat nasional dan internasional di bidang hukum data, keamanan informasi, dan manajemen risiko dengan pengalaman lebih dari 35 tahun.

💰 Biaya & Kategori Pelatihan

Online (Zoom Meeting)                                                 Rp 3.000.000,-

Tatap Muka (Non Akomodasi)                                    Rp 4.000.000,-

Dengan Akomodasi Twin Sharing (4H3M)                 Rp 4.800.000,-

Dengan Akomodasi Suite Room (4H3M)                   Rp 5.700.000,-

Fasilitas Peserta: Modul, seminar kit, sertifikat 16 JP, tas, konsumsi, dan coffee break.

📌 Kesimpulan

Kepatuhan terhadap UU PDP merupakan investasi strategis bagi keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Dengan menerapkan kebijakan, SOP, serta audit kepatuhan yang terintegrasi, perusahaan dapat melindungi aset digital dan memperkuat kepercayaan publik.

💬 “Data pribadi adalah aset strategis — menjaganya berarti menjaga reputasi dan masa depan perusahaan.”

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun.

Renstra OPD berperan penting dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional serta daerah. Melalui pendekatan berbasis kinerja, penyusunan Renstra diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang terukur, efisien, dan berorientasi hasil (outcome oriented planning).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

5. PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024.

Tujuan Penyusunan Renstra OPD

1. Menjabarkan visi, misi, dan tujuan RPJMD ke dalam program strategis OPD.

2. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi OPD.

3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan RKA.

4. Menghasilkan dokumen perencanaan yang terukur, realistis, dan berbasis kinerja.

5. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai prinsip SAKIP.

Prinsip Penyusunan Renstra Berbasis Kinerja

• Keterpaduan antara RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, Renja, dan APBD.

• Berorientasi hasil (Outcome Oriented Planning) dengan indikator terukur.

• Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran berbasis program.

• Akuntabilitas dan Transparansi dalam seluruh tahapan perencanaan.

• Adaptif dan Responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Tahapan Penyusunan Renstra OPD

1. Persiapan

• Pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD.

• Pengumpulan data, evaluasi Renstra sebelumnya, dan analisis capaian kinerja.

2. Penyusunan Rancangan Awal

• Menjabarkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah sesuai RPJMD.

• Identifikasi peran strategis OPD dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Analisis Isu Strategis

• Melakukan analisis internal dan eksternal.

• Menentukan isu strategis prioritas dan tantangan utama OPD.

4. Perumusan Tujuan dan Sasaran

• Tujuan dan sasaran disusun dengan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan realistis.

5. Strategi dan Arah Kebijakan

• Menentukan strategi program prioritas dan arah kebijakan tahunan berdasarkan skala prioritas pembangunan.

6. Penyusunan Program dan Indikator Kinerja

• Menyusun daftar program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD.

• Menetapkan indikator output dan outcome serta target tahunan.

7. Konsultasi dan Sinkronisasi

• Konsultasi ke Bappeda untuk penyelarasan dengan RPJMD dan RKPD.

• Sinkronisasi lintas OPD untuk menghindari duplikasi kegiatan.

8. Finalisasi dan Penetapan

• Finalisasi dokumen berdasarkan hasil pembahasan dan konsultasi publik.

• Penetapan Renstra dengan Peraturan Kepala OPD setelah pengesahan oleh Kepala Daerah melalui Bappeda.

Struktur Dokumen Renstra OPD

1. Bab I: Pendahuluan

2. Bab II: Gambaran Umum Pelayanan OPD

3. Bab III: Isu Strategis dan Analisis Kinerja

4. Bab IV: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

5. Bab V: Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

6. Bab VI: Indikator Kinerja dan Target

7. Bab VII: Penutup

Pendekatan Perencanaan Berbasis Kinerja

Renstra OPD disusun berdasarkan kerangka kinerja yang terukur melalui pendekatan SAKIP dengan alur logis:

Input → Output → Outcome → Impact

Setiap tahapan harus mencerminkan keterkaitan langsung antara sumber daya, hasil kegiatan, dan dampak yang ingin dicapai terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

Penutup

Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra OPD yang berkualitas, berorientasi hasil, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Melalui penyusunan Renstra berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas publik menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional.

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tuntutan utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 telah menetapkan pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Talenta ASN sebagai langkah strategis untuk memastikan penempatan dan pengembangan ASN berdasarkan potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Instansi pemerintah daerah dituntut untuk mengimplementasikan sistem ini secara efektif agar mampu:

• Mengidentifikasi dan memetakan potensi ASN.

• Mengembangkan rencana suksesi jabatan strategis.

• Mengoptimalkan pengelolaan SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

1.2 Tujuan Panduan

Panduan teknis ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan manajemen talenta ASN secara terstruktur dan terukur.

2. Memberikan penjelasan langkah-langkah implementasi sesuai ketentuan Kepka BKN 411/2025.

3. Mendorong terwujudnya sistem karier ASN yang adil, transparan, dan berbasis meritokrasi.

1.3 Ruang Lingkup

Panduan ini mencakup:

• Prinsip dan kerangka manajemen talenta ASN.

• Mekanisme penerapan di lingkungan instansi daerah.

• Peran unit kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian (PPK), dan tim penilai talenta.

• Integrasi dengan sistem informasi kepegawaian (SIASN).

II. KERANGKA DASAR SISTEM MANAJEMEN TALENTA ASN

2.1 Definisi

Manajemen Talenta ASN adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan ASN yang memiliki potensi dan kinerja tinggi untuk menduduki jabatan strategis di masa depan.

2.2 Tujuan Utama Sistem Talenta

1. Menjamin kesinambungan kepemimpinan (succession planning).

2. Menyediakan basis data ASN berbakat dan berpotensi tinggi.

3. Meningkatkan efektivitas penempatan dan promosi jabatan.

4. Mendorong ASN berprestasi untuk terus berkembang.

2.3 Prinsip-Prinsip Dasar

• Berbasis Merit: Penilaian berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi.

• Transparan: Dapat diaudit dan dikomunikasikan secara terbuka.

• Objektif: Menghindari intervensi politik atau kepentingan pribadi.

• Berkelanjutan: Dilaksanakan secara periodik dan konsisten.

• Terintegrasi: Terkoneksi dengan sistem informasi ASN (SIASN) dan e-formasi.

III. STRUKTUR DAN PERAN PELAKU MANAJEMEN TALENTA

IV. LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN TALENTA ASN

4.1 Tahap 1 – Persiapan dan Pembentukan Tim

• Menetapkan Tim Manajemen Talenta ASN Daerah melalui SK Kepala Daerah/PPK.

• Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan tahunan.

• Melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD.

4.2 Tahap 2 – Identifikasi dan Pemetaan ASN

• Mengumpulkan data kinerja (SKP, perilaku kerja) dan potensi (kompetensi, integritas, komitmen).

• Menggunakan Talent Matrix (9-Box Grid) untuk mengelompokkan ASN berdasarkan dua dimensi utama:

  • Kinerja (Performance)

  • Potensi (Potential)

Contoh Kategori Talent Pool:

1. High Potential – High Performance → Talenta Unggulan

2. High Potential – Medium Performance → Talenta Berkembang

3. Medium Potential – High Performance → Talenta Konsisten

4.3 Tahap 3 – Penilaian dan Validasi

• Tim penilai melakukan talent review meeting untuk menilai hasil pemetaan.

• Hasil penilaian disahkan oleh PPK.

• Data final dimasukkan ke dalam SIASN Talenta sesuai pedoman BKN.

4.4 Tahap 4 – Pengembangan dan Rencana Suksesi

• Menyusun Individual Development Plan (IDP) bagi ASN potensial.

• Melaksanakan program pengembangan:

  • Coaching & mentoring.

  • Pelatihan kompetensi manajerial dan teknis.

  • Penugasan rotasi dan proyek strategis.

• Menyusun rencana suksesi jabatan strategis.

4.5 Tahap 5 – Monitoring dan Evaluasi

• Evaluasi dilakukan minimal setiap 12 bulan.

• Laporan disampaikan kepada Kepala Daerah dan BKN.

• Melakukan pembaruan data jika terdapat perubahan jabatan, kinerja, atau kompetensi.

V. INTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI ASN (SIASN)

5.1 Keterpaduan Data

• Data talenta diinput melalui aplikasi SIASN – Modul Manajemen Talenta.

• Sinkronisasi otomatis dengan data kepegawaian (e-Formasi, SKP, Diklat, dan Kompetensi).

5.2 Tata Cara Pengisian

1. Login ke portal SIASN.

2. Pilih menu Manajemen Talenta.

3. Input data kinerja, potensi, dan rekomendasi.

4. Verifikasi oleh BKD/BKPSDM.

5. Finalisasi oleh PPK.

VI. PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

6.1 Jenis Laporan

• Laporan hasil pemetaan talenta per unit kerja.

• Daftar Talent Pool ASN daerah.

• Rencana Suksesi Jabatan.

• Laporan pengembangan ASN unggulan.

6.2 Format Pelaporan

Mengacu pada format standar yang ditetapkan dalam lampiran Kepka BKN 411/2025 dan pedoman pelaksanaan SIASN.

VII. PENUTUP

Panduan teknis ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Talenta ASN pasca diterbitkannya Kepka BKN Nomor 411 Tahun 2025. Dengan penerapan yang konsisten, pemerintah daerah akan mampu:

• Mewujudkan birokrasi adaptif dan berorientasi hasil,

• Mendorong karier ASN berbasis merit,

• Menjamin keberlanjutan kepemimpinan daerah.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang mendukung operasional pemerintah daerah. Penatausahaan BMD yang tepat sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan aset.
Selain itu, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang tepat membantu pemerintah daerah merencanakan pengadaan dan pemanfaatan aset secara efektif, sesuai regulasi terbaru.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Tujuan Bimtek

• Meningkatkan pemahaman aparatur tentang penatausahaan BMD sesuai peraturan terbaru.

• Memberikan keterampilan praktis dalam penyusunan RKBMD yang akurat.

• Mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan aset daerah.

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (PPBMD)

• Bendahara/Bendahara Pengeluaran Daerah

• Sekretariat Daerah dan Unit Pengelola Keuangan Daerah

• Aparatur terkait lainnya

Materi Pelatihan

1. Regulasi dan Dasar Hukum BMD & RKBMD

   • UU No. 1 Tahun 2004, Permendagri 19/2016, Permendagri 27/2021

2. Strategi Efektif Penatausahaan BMD

   • Pencatatan dan pengelolaan aset

   • Pengawasan, audit, dan penghapusan BMD

3. Penyusunan RKBMD

   • Identifikasi kebutuhan aset

   • Penyusunan dokumen RKBMD

   • Integrasi RKBMD dengan sistem informasi daerah

4. Studi Kasus dan Praktik Lapangan

   • Simulasi pencatatan BMD

   • Penginputan data RKBMD

   • Audit internal aset

Metodologi

• Ceramah & Presentasi: Penyampaian regulasi dan konsep penatausahaan BMD

• Diskusi & Tanya Jawab: Interaksi peserta dengan narasumber

• Studi Kasus: Analisis pengelolaan BMD di pemerintah daerah

• Praktik Lapangan: Simulasi penyusunan dan penginputan RKBMD

Output Bimtek

1. Aparatur mampu melakukan penatausahaan BMD secara tepat dan sesuai regulasi.

2. Peserta dapat menyusun RKBMD akurat dan realistis.

3. Terbentuk keterampilan praktis dalam pengelolaan aset daerah.

Evaluasi

• Pre-test & Post-test untuk mengukur pemahaman peserta

• Penilaian praktik penyusunan RKBMD dan pencatatan BMD

Informasi Teknis

• Durasi: 2–3 hari (tergantung kebutuhan daerah)

• Tempat: Dinas/Instansi terkait atau pusat pelatihan LINK PEMDA

• Kontak Pendaftaran: WhatsApp +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

• Website Resmi: www.linkpemda.com