Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi Nationally Determined Contribution (NDC) dan berbagai regulasi strategis. Komitmen ini membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun kebijakan, program, serta implementasi Green Government berbasis efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dituntut untuk melakukan transformasi tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan hijau (green government) dengan prinsip efisiensi, digitalisasi, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan peran daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui Bimtek Nasional Green Government & Net Zero Emission (NZE) 2025, diharapkan aparatur pemerintah daerah memiliki pemahaman dan keterampilan praktis dalam menyusun roadmap, kebijakan, serta langkah implementasi menuju Indonesia hijau.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menekankan transformasi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Hijau.

7. Dokumen Enhanced NDC Indonesia (2022) yang memperkuat target penurunan emisi nasional.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman strategis kepada Pemerintah Daerah terkait konsep Green Government & NZE.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam menyusun kebijakan daerah yang mendukung target NZE 2060.

3. Mendorong implementasi program dan kegiatan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pembangunan rendah karbon di daerah.

4. Membentuk roadmap daerah dalam mendukung Indonesia Hijau dan berkelanjutan.

5. Mengoptimalkan peran OPD terkait (Bappeda, DLH, ESDM, PU, dan lainnya) dalam pelaksanaan kebijakan green development.

Materi Bimbingan Teknis

1. Kebijakan Nasional Menuju Net Zero Emission 2060 dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah.

2. Konsep Green Government: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Lingkungan.

3. Strategi Penyusunan Roadmap Daerah untuk Net Zero Emission.

4. Peran APBD dan Green Financing dalam Pembangunan Rendah Karbon.

5. Implementasi Energi Terbarukan di Daerah (PLTS Atap, Biogas, Biomassa, Micro Hydro).

6. Digitalisasi Pemerintahan untuk Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi.

7. Praktik Baik (Best Practices) Green Government di Indonesia dan Dunia.

8. Workshop Penyusunan Draft Rencana Aksi Green Government & NZE Daerah.

Sasaran Peserta

Peserta kegiatan ini berasal dari unsur:

• Bappeda

• Dinas Lingkungan Hidup

• Dinas ESDM

• Dinas PUPR

• Dinas Perhubungan

• Badan Keuangan Daerah

• Sekretariat Daerah

• DPRD (Komisi terkait)

• OPD lain yang relevan

Output Kegiatan

1. Meningkatnya kapasitas aparatur daerah dalam implementasi Green Government & NZE.

2. Tersusunnya draft roadmap/aksi daerah menuju Net Zero Emission 2060.

3. Rekomendasi program strategis daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Sertifikat Bimtek Nasional Green Government & NZE 2025.

Waktu dan Tempat

• Waktu: Disesuaikan dengan agenda peserta (jadwal reguler nasional 2025).

• Tempat: Jakarta / Yogyakarta / Bali / Bandung / Surabaya / Kota lain sesuai kesepakatan.

• Durasi: 2 Hari (Tatap Muka/Hybrid/Online).

Kontribusi Biaya

Biaya partisipasi kegiatan akan disampaikan melalui surat penawaran resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penutup

Dengan adanya Bimtek Nasional Green Government & Net Zero Emission (NZE) 2025, diharapkan Pemerintah Daerah mampu menjadi pelopor transformasi hijau dalam mendukung pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus mengalami perkembangan signifikan seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, perkembangan teknologi, serta kebutuhan organisasi pemerintah yang dinamis. Salah satu fokus utama pemerintah adalah penataan jabatan pelaksana agar lebih profesional, adaptif, serta memiliki kepastian arah karier.

Dengan ditetapkannya:

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS,

• Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Penataan dan Kepastian Karier ASN dalam Jabatan Pelaksana,

maka seluruh instansi pemerintah wajib melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana, meningkatkan kompetensi ASN, serta memastikan adanya roadmap karier ASN 2025–2030.

Melalui Bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru, strategi implementasi di OPD/Instansi, serta arah pengembangan karier yang lebih terukur.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

4. Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Penataan dan Kepastian Karier ASN dalam Jabatan Pelaksana.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagai acuan pembiayaan kegiatan).

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman tentang regulasi terbaru terkait jabatan pelaksana ASN.

2. Menyusun strategi implementasi nomenklatur baru jabatan pelaksana di OPD/Instansi.

3. Meningkatkan kompetensi ASN agar sesuai dengan kebutuhan organisasi modern.

4. Memberikan panduan arah karier ASN jabatan pelaksana periode 2025–2030.

5. Mendorong terwujudnya tata kelola ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional Transformasi ASN 2025–2030.

2. Implementasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Manajemen PNS.

3. Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025: Penataan dan Kepastian Karier ASN Jabatan Pelaksana.

4. Penyesuaian Nomenklatur dan Pemetaan Jabatan Pelaksana.

5. Strategi Peningkatan Kompetensi ASN Jabatan Pelaksana.

6. Roadmap Arah Karier ASN 2025–2030.

7. Praktik Baik (Best Practice) Implementasi Transformasi ASN di Daerah.

 METODE KEGIATAN

• Pemaparan materi oleh narasumber dari Kementerian PANRB, BKN, LAN, dan praktisi SDM aparatur.

• Diskusi interaktif dan tanya jawab.

• Studi kasus penerapan nomenklatur baru dan pengembangan karier ASN.

• Workshop penyusunan rencana implementasi di instansi masing-masing.

PESERTA

• Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

• Kepala BKD/BKPSDM dan jajarannya.

• ASN dengan jabatan pelaksana.

• Perwakilan OPD/Instansi terkait.

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan akan dilaksanakan secara Nasional, baik Tatap Muka (Luring) maupun Online (Daring), sesuai jadwal yang ditentukan LINKPEMDA.

PENUTUP

Bimtek ini diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menyiapkan ASN yang profesional, adaptif, dan memiliki kepastian karier sesuai arah transformasi birokrasi 2025–2030.

Di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, pemerintah daerah dituntut untuk mengadopsi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Konsep E-Governance (pemerintahan berbasis elektronik) memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan. Sementara Smart City menjadi visi strategis dalam mewujudkan tata kelola daerah yang berbasis teknologi, data, dan partisipasi masyarakat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak daerah:

• Belum memiliki roadmap digital.

• Layanan antar-OPD belum terintegrasi.

• Sumber daya manusia masih terbatas dalam penguasaan teknologi pemerintahan modern.

Melalui Bimtek ini, peserta akan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang E-Governance dan Smart City, mulai dari regulasi, perencanaan, pengelolaan data, keamanan siber, hingga implementasi teknologi dalam layanan publik.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dan strategi E-Governance serta Smart City.

2. Membekali peserta dengan keterampilan menyusun roadmap transformasi digital daerah.

3. Mendorong kolaborasi antar-OPD melalui sistem terintegrasi.

4. Meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan data, keamanan siber, dan pelayanan publik digital.

Materi Pembahasan

1. Konsep & Regulasi E-Governance di Indonesia

   • Kebijakan nasional digitalisasi pemerintahan.

   • Integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Smart City & Pemanfaatan Teknologi Informasi

   • Pilar Smart City: Smart Governance, Smart Mobility, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, Smart People.

3. Pengelolaan Big Data & Open Data Pemerintah

   • Dasar hukum, teknik pengelolaan, keamanan data.

4. Aplikasi & Dashboard Layanan Publik Terintegrasi

   • Studi kasus sukses di daerah lain.

5. Strategi Implementasi & Roadmap Digital Daerah

   • Penyusunan rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang.

6. Keamanan Siber Pemerintahan Daerah

   • Mitigasi risiko kebocoran data.

7. Monitoring & Evaluasi Indeks Smart City

   • Indikator keberhasilan dan pelaporan.

Sasaran Peserta

• Kepala OPD dan pejabat eselon II/III.

• Dinas Kominfo, Bappeda, Dinas Perhubungan, DLH.

• Tim IT dan Smart City daerah.

• Staf ASN yang membidangi digitalisasi dan layanan publik.

Metode Pelatihan

• Presentasi narasumber.

• Studi kasus & simulasi.

• Diskusi kelompok.

• Penyusunan dokumen roadmap.

Waktu & Tempat

• Durasi: 2–3 hari.

• Lokasi: Jakarta, Bali, Yogyakarta, atau inhouse di daerah.

Fasilitas Peserta

• Modul pelatihan (softcopy & hardcopy).

• Sertifikat resmi.

• Tas & alat tulis.

• Coffee break & makan siang.

• Akses konsultasi pasca pelatihan.

Dasar Hukum

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

• Permendagri terkait Smart City dan integrasi layanan publik.

• Peraturan BSSN tentang keamanan siber.

Penutup

Dengan mengikuti Bimtek ini, pemerintah daerah akan mampu merancang dan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis teknologi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu bentuk insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan publik.Dalam menghadapi Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu memahami secara menyeluruh kebijakan TPP yang diatur melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 serta proses persetujuannya sesuai Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis dan strategis dalam penyusunan serta pengajuan TPP yang akuntabel dan sesuai ketentuan terbaru.

🎯 Tujuan Bimtek

• Menyampaikan kebijakan TPP ASN terbaru Tahun Anggaran 2025.

• Meningkatkan pemahaman teknis penyusunan dan penganggaran TPP.

• Menyusun dokumen pengajuan TPP sesuai dengan prosedur Kemendagri.

• Meminimalisir potensi penolakan atau revisi dari pusat.

📚 Materi Pelatihan

1. Arah Kebijakan Nasional tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN

2. Tata Cara dan Proses Persetujuan TPP oleh Kementerian Dalam Negeri

3. Integrasi TPP dalam Dokumen Anggaran APBD

4. Simulasi Perhitungan TPP ASN

5. Penilaian Kinerja dan Kaitannya dengan TPP Berbasis Kinerja

👥 Sasaran Peserta

• Kepala BPKAD, BKD, Biro Organisasi, dan Inspektorat

• Bagian Keuangan dan Kepegawaian SKPD

• Pejabat Pembina Kepegawaian

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Auditor dan Perencana Daerah

⚖️ Dasar Hukum

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025

• Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan TPP ASN

• PermenPAN-RB (versi terbaru, jika tersedia) sebagai acuan penilaian kinerja ASN

🧑‍🏫 Narasumber dan Fasilitator

• Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kemendagri

• Biro Organisasi dan Tata Laksana – Setjen Kemendagri

• Praktisi Keuangan dan Manajemen ASN

• Akademisi dan Auditor Keuangan Daerah

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, dan kinerja yang tinggi. Pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis mendorong terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, dan akuntabel melalui penguatan manajemen SDM berbasis sistem merit dan digitalisasi layanan kepegawaian.

Peraturan terbaru seperti PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan ASN, PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja ASN, serta PP No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, menjadi landasan kuat dalam transformasi tata kelola ASN secara menyeluruh.

Namun, di banyak daerah, implementasi regulasi kepegawaian masih menemui kendala:

• Lemahnya pemahaman teknis pengelolaan data dan dokumen kepegawaian,

• Ketidaksiapan dalam penerapan sistem merit, manajemen kinerja, dan perencanaan kebutuhan ASN,

• Kurangnya konsistensi dalam pelaporan dan pemanfaatan aplikasi seperti SIASN, e-Kinerja, dan Sapk-BKN.

Maka dari itu, pelatihan ini dirancang agar dapat wajib diikuti oleh pejabat pengelola kepegawaian maupun ASN terkait agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan target reformasi birokrasi tematik tahun 2025.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

3. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

4. PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja ASN

5. PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan ASN

6. PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Sistem Merit dalam Manajemen ASN

7. Surat Edaran BKN tentang Pengelolaan Kepegawaian Terintegrasi melalui Aplikasi SIASN, MySAPK, e-Kinerja

8. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN

9. Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

TUJUAN PELATIHAN

1. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang regulasi terbaru kepegawaian ASN.

2. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan manajemen ASN, termasuk PNS dan PPPK.

3. Mendorong penerapan sistem merit secara menyeluruh di instansi pemerintah.

4. Menyiapkan SDM dalam penggunaan sistem digital (SIASN, MySAPK, e-Kinerja, Simpeg) secara optimal.

5. Memperkuat pengawasan dan akuntabilitas kinerja ASN.

PESERTA PELATIHAN

• Kepala BKD/BKPSDM

• Kepala Sub Bagian/Pejabat Pengelola Kepegawaian

• ASN yang menangani e-Kinerja, SIASN, atau administrasi SDM

• Kasubbag Umum/Kepegawaian OPD

• Analis SDM Aparatur / Analis Kepegawaian

MATERI KEGIATAN

1. Kebijakan Nasional Sistem Merit dan Penguatan ASN di Era Digital

2. Tata Kelola Manajemen ASN Berdasarkan PP 11/2017 jo. PP 17/2020

3. Penerapan Manajemen Kinerja ASN Sesuai PermenPANRB No. 6 Tahun 2022

4. Pengelolaan Jabatan ASN dan Pemetaan Talenta ASN (Talent Pooling)

5. Pemanfaatan Sistem Aplikasi SIASN, MySAPK, e-Kinerja, dan Integrasi Data BKN

6. Manajemen PPPK dan Strategi Penataan Formasi ASN yang Efisien

7. Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN dan Laporan Evaluasi Kepegawaian Instansi

8. Simulasi dan Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Kepegawaian

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan dilaksanakan secara:

• Tatap Muka (Luring Nasional atau In-house)

• Online (Zoom / LMS)

• Dapat disesuaikan dengan permintaan instansi (minimal 10 peserta per angkatan)

WAKTU & TEMPAT

Waktu dan tempat pelatihan akan dijadwalkan berdasarkan permintaan pemerintah daerah atau OPD. Jadwal nasional rutin juga tersedia secara berkala di kota-kota besar.

BIAYA PELATIHAN

Biaya kontribusi peserta meliputi:

• Honorarium narasumber

• Sertifikat pelatihan 

• Modul dan bahan ajar

• Konsumsi & akomodasi (untuk pelatihan luring)

• Akses LMS dan materi online (jika daring)

• Dokumentasi dan bantuan teknis

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Pelatihan

• Modul digital & cetak

• Seminar kit (untuk luring)

• Akses platform pelatihan

• Konsumsi & akomodasi (jika diperlukan)

• Pendampingan implementasi (opsional)

PENUTUP

Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis kinerja. Diharapkan seluruh instansi dapat mengikutsertakan pejabat kepegawaian dan ASN terkait dalam kegiatan ini demi memastikan implementasi kebijakan SDM yang berkualitas dan akuntabel.

Perubahan sistem manajemen kinerja ASN menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi nasional yang mengarah pada birokrasi yang dinamis, profesional, dan berbasis hasil. Penyusunan dan penilaian kinerja pegawai saat ini tidak lagi berfokus pada proses administratif semata, tetapi mengedepankan keterkaitan antara tujuan individu, unit kerja, dan organisasi secara keseluruhan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan terbaru melalui PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, yang mengubah pendekatan manajemen kinerja menjadi lebih adaptif, fleksibel, serta berorientasi pada hasil (output dan outcome). Kebijakan ini akan diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2025, sehingga seluruh ASN dan pengelola kepegawaian perlu dipersiapkan untuk memahami dan mengimplementasikannya secara tepat.
Oleh karena itu, diperlukan kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terintegrasi dengan kinerja instansi, serta melakukan penilaian kinerja berbasis hasil secara objektif dan terukur.

 DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020)
- Peraturan Menteri PAN-RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
- Surat Edaran Kepala BKN dan kebijakan teknis lainnya terkait implementasi SKP dan e-Kinerja

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada para ASN, khususnya pejabat pengelola kepegawaian dan pejabat penilai kinerja, dalam menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis SKP terbaru tahun 2025.

Tujuan

- Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terbaru tentang manajemen kinerja ASN.
- Meningkatkan kemampuan dalam menyusun SKP yang selaras dengan tujuan organisasi.
- Meningkatkan kualitas penilaian kinerja berbasis hasil.
- Mendorong integrasi sistem e-Kinerja dengan proses manajemen kinerja ASN.

MATERI BIMTEK

- Kebijakan Nasional Terkait Pengelolaan Kinerja ASN
- Konsep dan Prinsip SKP 2025: Orientasi Hasil, Integrasi Kinerja Individu & Organisasi
- Teknis Penyusunan SKP Tahun 2025: Perencanaan, Reviu, dan Penetapan
- Penilaian Kinerja ASN: Pemantauan dan Umpan Balik Kinerja Berkelanjutan
- Penggunaan Aplikasi e-Kinerja dalam Mendukung SKP 2025
- Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan SKP & Penilaian Kinerja ASN

HASIL YANG DIHARAPKAN

- Peserta memahami regulasi dan kebijakan pengelolaan kinerja ASN.
- Peserta mampu menyusun SKP Tahun 2025 sesuai format dan ketentuan terbaru.
- Peserta mampu melakukan penilaian kinerja berbasis hasil dan objektif.
- Peserta mampu mengoperasikan e-Kinerja sebagai alat pendukung manajemen kinerja.

METODE PELAKSANAAN

Jenis Kegiatan: Bimbingan Teknis (Tatap Muka / Hybrid / Daring)
Metode: Pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi
Durasi: 2 hari
Peserta: ASN pengelola kepegawaian, pejabat penilai, dan pejabat fungsional umum/tertentu

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:
- Kementerian PAN-RB
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Praktisi dan konsultan SDM ASN

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu Pelaksanaan: Disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta
Tempat: Hotel berbintang di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Bali, atau sesuai permintaan instansi

PENUTUP

Dengan mengikuti kegiatan ini, instansi diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan manajemen kinerja ASN berbasis SKP terbaru tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis menuju tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.

Atas perhatian dan kerja sama dari instansi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Perencanaan dan pelaporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Perencanaan yang baik akan menjadi dasar pencapaian kinerja yang terukur, sedangkan pelaporan kinerja yang akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Seiring dengan penguatan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta tuntutan penerapan manajemen kinerja ASN yang selaras dengan arah pembangunan nasional, aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan kemampuan teknis dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja serta laporan kinerja yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, LINKPEMDA memandang perlu untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pelaporan Kinerja ASN Tahun 2026, sebagai upaya mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan pelaporan kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Kebijakan nasional terbaru terkait reformasi birokrasi dan penguatan manajemen kinerja ASN Tahun 2026.

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman ASN dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan kebijakan nasional.

2. Meningkatkan kualitas penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Mendorong keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

4. Mendukung peningkatan nilai SAKIP melalui penerapan sistem pengukuran kinerja yang efektif dan berorientasi hasil.

PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis ini adalah pejabat dan aparatur sipil negara yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaporan kinerja, antara lain:

• Perencana OPD

• Pejabat struktural dan fungsional

• Tim SAKIP

• ASN pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

MATERI KEGIATAN

Materi yang akan disampaikan dalam Bimbingan Teknis ini meliputi:

1. Kebijakan Nasional dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, dan RKA).

3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan implementasi SAKIP.

4. Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja.

NARASUMBER

Narasumber berasal dari unsur yang kompeten dan berpengalaman, antara lain:

• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)

• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Akademisi dan Praktisi di bidang perencanaan dan manajemen kinerja pemerintahan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya digitalisasi dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN yang efisien dan terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang komprehensif bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi digital mereka.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Mengamanatkan digitalisasi manajemen ASN untuk efisiensi dan integrasi nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mengatur penerapan SPBE dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Menekankan pentingnya pengelolaan kinerja ASN yang terintegrasi dengan sistem informasi berbasis digital.

C. Tujuan Pelatihan

1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang kebijakan dan regulasi terkait digitalisasi dalam pemerintahan.
2. Meningkatkan kompetensi teknis ASN dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam tugas dan fungsi ASN.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.

II. Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi ASN di berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan data, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan.

III. Materi Pelatihan

1. Kebijakan dan Regulasi Digitalisasi Pemerintahan
2. Pemahaman tentang UU No. 20 Tahun 2023 dan regulasi terkait lainnya.
3. Implementasi SPBE sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018.
4. Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Dasar-dasar teknologi informasi.
6. Penggunaan perangkat lunak perkantoran dan aplikasi pendukung kerja.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8. Konsep dan implementasi SPBE.
9. Integrasi layanan elektronik dalam pemerintahan.
10. Keamanan Informasi dan Etika Digital
11. Prinsip keamanan siber.
12. Etika penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan.
13. Manajemen Perubahan Menuju Digitalisasi
14. Strategi manajemen perubahan dalam implementasi digitalisasi.
15. Studi kasus sukses transformasi digital di instansi pemerintah.

IV. Metode Pelatihan

• Ceramah dan Diskusi: Penyampaian materi oleh narasumber dan interaksi dengan peserta.
• Praktik dan Simulasi: Latihan langsung menggunakan aplikasi dan sistem digital.
• Studi Kasus: Analisis kasus nyata implementasi digitalisasi di instansi pemerintah.
• Evaluasi: Penilaian pemahaman dan keterampilan peserta setelah pelatihan.

V. Waktu dan Tempat Pelatihan

Pelatihan direncanakan berlangsung selama 4 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

• Hari/Tanggal: Bisa disesuikan dengan Permintaan  atau Jadwal Kelender di web linkpemda 
• Waktu: 08.00 – 16.00 WIB
• Tempat: JAKARTA , BANDUNG, YOGYAKARTA DAN KOTA KOTA BESARNYA LAINYA 

VI. Penutup

Demikian proposal Pelatihan ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Digitalisasi untuk ASN. Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi ASN dalam memanfaatkan teknologi digital guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Proposal ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan digitalisasi manajemen ASN dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Geographic Information System (GIS) merupakan teknologi strategis yang berperan penting dalam pengelolaan data spasial serta mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis wilayah. Pemanfaatan GIS memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan secara lebih akurat, efisien, dan berbasis data, khususnya dalam bidang tata ruang, transportasi, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan pembangunan daerah, implementasi GIS yang optimal membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, memahami konsep dasar GIS, pengoperasian perangkat lunak, serta analisis data spasial. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi GIS secara terpadu.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) GIS Tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah agar mampu mengimplementasikan GIS secara efektif dalam mendukung perencanaan, pengelolaan wilayah, dan pengambilan keputusan strategis.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dasar, fungsi, dan manfaat GIS.

2. Membekali peserta dengan keterampilan penggunaan perangkat lunak GIS, seperti ArcGIS, QGIS, atau aplikasi GIS lainnya.

3. Meningkatkan kemampuan analisis dan penyajian data spasial sebagai dasar pengambilan keputusan.

4. Mendorong penerapan teknologi GIS dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah di Pemerintah Daerah.

Sasaran Peserta

Sasaran pelatihan ini meliputi:

• Pegawai Pemerintah Daerah yang bertugas pada bidang perencanaan, tata ruang, lingkungan hidup, perhubungan/transportasi, kebencanaan, pertanahan, atau bidang lain yang relevan.

• Jumlah peserta: 20–30 orang per sesi pelatihan.

Materi Pelatihan

1. Pengantar Geographic Information System (GIS)

• Konsep dan prinsip dasar GIS

• Komponen utama GIS

• Peran dan aplikasi GIS dalam pemerintahan

2. Penggunaan Perangkat Lunak GIS

• Pengenalan perangkat lunak GIS (QGIS / ArcGIS)

• Pengelolaan data spasial (shapefile, raster, dan data atribut)

• Visualisasi data dan pembuatan peta tematik

3. Analisis Data Spasial

• Teknik analisis spasial dasar dan lanjutan

• Overlay, buffering, dan analisis jaringan

• Studi kasus sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah peserta

4. Implementasi GIS dalam Pemerintahan

• Penerapan GIS dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah

• Pengelolaan sumber daya alam berbasis GIS

• Integrasi GIS dengan data dan sistem informasi pemerintah

Metode Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dengan metode:

• Teori: Penyampaian materi melalui presentasi dan diskusi interaktif.

• Praktik: Latihan langsung menggunakan perangkat lunak GIS.

• Studi Kasus: Simulasi berdasarkan data dan permasalahan aktual di daerah peserta.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

RENSTRA OPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).  Rencana Strategis Perangkat Daerah memiliki tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Perangkat Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. Sehingga Perangkat Daerah diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan kewenangannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah  yang  adil, makmur dan sejahtera sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tujuan

Tujuan dari Bimtek pendampingan Penyusunan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk memberikan pemahaman dan penguasaan kepada peserta pelatihan dalam penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah serta menguasai Teknik penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga handal dan professional dalam penyusunan RENSTRA yang terintegrasi dengan rancangan RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Materi 

1. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Tentang RPJPN/RPJPD, Perpres/Perda tentang RPJMN/D dan Permendagri No.86 Tahun 2017)
2. Teknik Penyusunan Renstra menggunakan pendekatan SWOT analysis, Problem Tree dan Logical Framework
3. Teknik Penyusunan Rencana Program, Kegaiatan, Sub Kegiatan sesuai Permendagri No 90
4. Penyusunan Rancangan Renstra
5. Presentasi rumusan Renstra
6. Pembahasan dan Diskusi Kelompok

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

info@linkpemda.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Analisis Jabatan, Pelaksanaan Analisis Jabatan

Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi diInstansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan(organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (businessprocess). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengembanmisi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan.

Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

Penyelenggaraan   pemerintahan   yang   efisien   dan   efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala  bidang.  Kenyataan  tersebut  menuntut profesionalisme  sumber  daya aparatur  dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan.  Namun  demikian,  yang terjadi  saat  ini  bahwa  profesionalisme  yang  diharapkan  dari  sumber  daya aparatur belum sepenuhnya terwujud.

Salah  satu  penyebab  utamanya  karena  terjadi  ketidaksesuaian  antara kompetensi  pegawai  dengan  jabatan  yang  didudukinya.  Ketidaksesuaian  itu disebabkan  oleh  komposisi  keahlian  atau keterampilan  pegawai  yang  belum proporsional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja  organisasi.  Menumpuknya  pegawai  di  satu  unit  tanpa  pekerjaan  yang jelas dan   kurangnya   pegawai   di   unit   lain   merupakan   kenyataan   dari permasalahan tersebut. Di sisi lain pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan  kebutuhan  nyata,  dalam  arti  organisasi  yang  dibentuk  terlalu besar   sementara   beban   kerjanya   kecil,   sehingga   pencapaian   tujuan organisasi tidak efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

info@linkpemda.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Salah satu Area MCP adalah Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dalam Area Manajemen Aparatur Sipil Negara ini terdapat 3 Indikator, yaitu:

1. Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)
2. Tata Kelola ASN (Evaluasi Jabatan, Pelaksanaan Pengisian Jabatan, Sistem Informasi Kepegawaian)
3. Peningkatan Integritas dan Kinerja ASN (Tambahan Penghasilan Pegawai, Manajemen Kinerja Individu, Penegakkan Kode Etik, Kepatuhan LHKPN)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

info@linkpemda.com

WEBSITE

www.linkpemda.com