Materi - BIMTEK KEPEGAWAIAN

(Andi)

EMAIL

info@linkpemda.com

WEBSITE

January 02, 2025 / Materi

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Praktek Aplikasi DISPAKATI Dalam Penyusunan PAK Sesuai PERKA BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Aplikasi E-KINERJA Sesuai PERMENPAN Nomor 6 Tahun 2022”.

Bimtek Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK dan Penyusunan SKP Menggunakan Aplikasi E-Kinerja

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah organisasi. Perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memperjelas peran, hasil, dan tanggung jawab pegawai untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi. Selain itu suatu organisasi harus mampu mengukur kinerja pegawainya untuk mengetahui tingkat pencapaian individu pegawai dan tingkat pencapaian tujuan organisasi, untuk pengembangan karir pegawai, sebagai dasar perbaikan untuk kinerja pada periode berikutnya.

HP & WHATSAPP

(Andi)

EMAIL

info@linkpemda.com

WEBSITE

January 02, 2025 / Materi

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan PERMENPAN-RB NOMOR 8 TAHUN 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019) Serta Sesuai Regulasi Baru PEMENPAN-RB NO. 6 Tahun 2022.

Bimbingan Teknis Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2026

Ruang Lingkup:

Sistem Manajemen Kinerja PNS, Penyusunan SKP Berbasis Outcome, Penilaian Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Tindak Lanjut Hasil Penilaian

Sistem manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif tahunan, tetapi sebagai alat pengendalian kinerja yang mengaitkan kinerja individu dengan kinerja organisasi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, sebagai turunan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, membawa perubahan mendasar dalam penyusunan SKP. SKP yang sebelumnya berbasis daftar kegiatan (output), kini bertransformasi menjadi berbasis hasil (outcome) dan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja birokrasi, penguatan budaya kerja berbasis hasil, serta integrasi kinerja individu dengan perencanaan dan kinerja organisasi. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemui permasalahan, seperti penyusunan SKP yang belum selaras dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja, indikator kinerja yang belum terukur, serta penilaian kinerja yang belum sepenuhnya objektif dan berkeadilan.

Permasalahan tersebut pada umumnya bukan disebabkan oleh keterbatasan regulasi, melainkan oleh belum optimalnya pemahaman dan implementasi sistem manajemen kinerja PNS secara utuh dan konsisten di lingkungan perangkat daerah.

Tahun 2026 menuntut aparatur pemerintah tidak hanya mampu menyusun SKP secara formal, tetapi juga memastikan bahwa proses perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja PNS benar-benar mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Bimbingan Teknis Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2026 ini dirancang untuk memperkuat pemahaman konseptual dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam menyusun SKP berbasis outcome serta melaksanakan penilaian kinerja PNS secara objektif, terukur, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⚖️ Dasar Hukum (Inti dan Ringkas)

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
Kebijakan nasional reformasi birokrasi dan manajemen kinerja ASN yang berlaku

🎯 Tujuan Bimtek

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi sistem manajemen kinerja PNS.
Membekali peserta dengan kemampuan menyusun SKP berbasis outcome yang selaras dengan kinerja organisasi.
Meningkatkan kualitas indikator kinerja individu agar terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas penilaian kinerja PNS.
Mendukung terwujudnya budaya kerja ASN yang berorientasi hasil dan kinerja.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
Inspektorat Daerah
Kepala OPD
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
Pejabat Fungsional
Tim Penilai Kinerja PNS
Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam penyusunan dan penilaian SKP

📚 Struktur Materi Bimtek

MODUL 1 – Kebijakan dan Regulasi Sistem Manajemen Kinerja PNS

Reformasi manajemen kinerja ASN
Kerangka regulasi penilaian kinerja PNS
Peran SKP dalam peningkatan kinerja organisasi

MODUL 2 – Konsep SKP Berbasis Outcome

Perbedaan SKP berbasis output dan outcome
Keterkaitan SKP dengan perencanaan dan kinerja organisasi
Penyelarasan SKP dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja

MODUL 3 – Penyusunan Indikator Kinerja Individu

Prinsip indikator kinerja yang baik dan terukur
Penyusunan target kinerja yang realistis dan menantang
Kesalahan umum dalam penyusunan indikator SKP

MODUL 4 – Proses Penilaian Kinerja PNS

Mekanisme penilaian kinerja
Penilaian perilaku kerja
Penilaian capaian kinerja individu

MODUL 5 – Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Kinerja

Pemantauan kinerja PNS
Evaluasi capaian kinerja
Tindak lanjut hasil penilaian kinerja

MODUL 6 – Peran Atasan dan Tim Penilai Kinerja

Tanggung jawab atasan langsung
Peran tim penilai kinerja
Objektivitas dan keadilan dalam penilaian

MODUL 7 – Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan SKP

Studi kasus penyusunan SKP OPD
Simulasi penilaian kinerja PNS
Diskusi dan pemecahan masalah aktual

🧩 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi:

Paparan kebijakan dan regulasi
Diskusi interaktif berbasis permasalahan OPD
Studi kasus dan simulasi praktik
Konsultasi dan klarifikasi permasalahan peserta

📌 Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Menyusun SKP PNS berbasis outcome secara tepat dan sistematis.
Melaksanakan penilaian kinerja PNS secara objektif dan akuntabel.
Meningkatkan kualitas kinerja individu dan organisasi.
Mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

January 02, 2025 / Materi

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Pedoman Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja – Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020

Analisis Jabatan, Pelaksanaan Analisis Jabatan

Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi diInstansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan(organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (businessprocess). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengembanmisi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan.

Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun demikian, yang terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut. Di sisi lain pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu besar sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

(Andi)

EMAIL

WEBSITE

December 16, 2024 / Materi

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Sistem OSS RBA digunakan dalam rangka mengurus perizinan berusaha sebagai pelaksanaan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

OSS Berbasis Risiko disediakan melalui laman https://oss.go.id bagi Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB. OSS dapat digunakan untuk mendaftar Hak Akses bagi pengguna baru atau mengganti Hak Akses bagi pengguna lama, dapat menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS) dan/atau Izin.

Untuk memahami OSS RBA dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanannya merupakan reformasi layanan dengan semangat untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia., serta memberikan akses perizinan atas usaha.

1. PENDAHULUAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

2. SIMULASI OSS TANPA LOGIN

3. PEMAHAMAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

4. TEKNIS PENGGUNAAN OSS RBA

Panduan Pendaftaran Hak Akses Non-UMK;
Panduan Penggantian Hak Akses;
Panduan Perizinan Berusaha Non-UMK;
Panduan Pembatalan Perizinan Berusaha; dan
Panduan Pencabutan Perizinan Berusaha;

5. SIMULASI LOG-IN PENGGUNAAN OSS RBA

HP & WHATSAPP

(Andi)

EMAIL

WEBSITE

November 26, 2024 / Materi

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Panduan & Pedoman Revit Dalam Arsitektur

Revit adalah merupakan software aplikasi BIM yang berguna dalam pekerjaan struktural. Sangat cocok digunakan untuk pemula dan idaman para professional. Autodesk Revit adalah salah satu alat (tool) software yang digunakan dalam industri konstruksi bangunan untuk mencapai Building Information Modelling, atau yang disingkat dengan BIM.

Revit bukanlah sekedar alat permodelan 3 dimensi, namun jauh lebih dari itu. Revit dapat menciptakan sebuah project, yang seluruh bagian dari project tersebut terintegrasi satu sama lain. Perubahan di satu aspek project seperti denah atau tampak, akan langsung bepengaruh tehadap bagian lain dari project tersebut, sehingga gambar akan selalu terupdate dari sisi manapun, dan hal ini mengurangi pekerjaan berulang yang biasa dilakukan, sehingga mempersingkat waktu, memperkecil kesalahan dilapangan dan anda bisa lebih fokus melakukan hal yang paling penting bagi Anda, yaitu menciptakan karya Arsitektur yang terbaik.

Pengenalan Fungsi dan User Interface Autodesk Revit .
Persiapan dan Konfigurasi Software Autodesk Revit .
Struktur Kolom (Concrete Column), Balok (Concrete Framing), Pelat Lantai (Structural Floors)
Tulangan Kolom (Rebar in Column), Balok (Rebar in Beam), Pelat Lantai (Rebar in Floors), Pondasi (Rebar in Foundation)
Potongan (Section), Detailing , Schedules/Quantities , Create Titleblock dan Print to PDF

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

(Andi)

EMAIL

WEBSITE

November 26, 2024 / Materi

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Social Media For Communication

Dari tahun ke tahun, perkembangan dan penggunaan internet secara global di dunia saat ini semakin meningkat, hal tersebut tidak terlepas dari akses internet yang semakin mudah terjangkau dan tersebar sampai kepelosok serta biaya akses yang semakin murah untuk menggunakan internet berdasarkan hasil Survei Literasi Digital Nasional 2020, salah satu implikasi dari hal tersebut adalah terjadinya peningkatan penggunaan media sosial yang kian hari semakin banyak dan umum digunakan oleh manusia.

Pengenalan pemateri; Pengenalan Materi; Pre Test & Online Games.
Peta Sosial Media di Indonesia
Perkembangan sosial media Indonesia; Top level social media Indonesia & Pola komunikasi social media masyarakat Indonesia
Social Network
Penenalan Platform dan diferensiasi social media
Teknik membuat social network yang baik untuk mendukung strategi komunikasi institusi & Latihan Konten sebagai alat komunikasi
Fundamental Content: Jenis jenis konten online; Fundamental content audit & content library & Teknik menyusun perencanaan konten
Praktek : Simulasi dalam bentuk newsroom (team work) & Latihan menulis berita

HP & WHATSAPP

(Andi)

EMAIL

WEBSITE