Meningkatkan Kompetensi, Memperkuat Tata Kelola, Mengelola Risiko, dan Membangun Perusahaan yang Adaptif di Era Digital dan AI

Perubahan teknologi, regulasi, pola bisnis, tuntutan pelanggan, serta meningkatnya risiko keamanan digital membuat perusahaan harus terus melakukan transformasi organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Memasuki tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang, perusahaan tidak cukup hanya meningkatkan produktivitas. Perusahaan juga perlu mampu mengelola digitalisasi, kecerdasan artifisial (AI), keamanan siber, perlindungan data, perpajakan digital, tata kelola, manajemen risiko, keberlanjutan, inovasi, serta perubahan kebutuhan tenaga kerja.

LINKPEMDA menghadirkan rangkaian Pelatihan dan Diklat Nasional Perusahaan 2026 yang dapat diselenggarakan secara in-house maupun publik, dengan materi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sektor usaha, jabatan peserta, serta perkembangan regulasi.

TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan dirancang untuk:

1. Meningkatkan kompetensi manajemen dan SDM perusahaan dalam menghadapi perubahan bisnis dan teknologi.

2. Mendorong transformasi digital dan pemanfaatan teknologi secara efektif.

3. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menerapkan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko.

4. Memperkuat kesiapan perusahaan menghadapi ancaman keamanan siber dan risiko kebocoran data.

5. Meningkatkan kemampuan perusahaan memanfaatkan AI dan data secara produktif, aman, dan bertanggung jawab.

6. Memperkuat pengelolaan keuangan, perpajakan, SDM, operasional, dan pengendalian internal.

7. Mendorong inovasi produk, layanan, dan model bisnis.

8. Mempersiapkan perusahaan menghadapi tuntutan keberlanjutan dan ekonomi hijau.

9. Membangun kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berbasis data.

10. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi.

PILIHAN MATERI PELATIHAN PERUSAHAAN 2026

1. Transformasi Digital dan Integrasi Sistem ERP

Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan proses bisnis, keuangan, SDM, operasional, persediaan, penjualan, dan pengambilan keputusan melalui sistem digital.

Materi meliputi:

• Digital transformation strategy

• Business process digitalization

• Integrasi ERP

• Digitalisasi finance, accounting, HR dan operational

• Integrasi data antarunit

• Dashboard manajemen

• Real-time reporting

• Business intelligence

• Evaluasi keberhasilan transformasi digital

2. Artificial Intelligence (AI) untuk Bisnis dan Produktivitas Perusahaan

Pemanfaatan AI semakin menjadi bagian penting dalam proses bisnis. Pelatihan ini membantu perusahaan memahami penggunaan AI secara produktif sekaligus memperhatikan aspek risiko, keamanan, etika, dan tata kelola.

Materi meliputi:

• AI untuk kebutuhan bisnis

• Generative AI untuk produktivitas

• AI untuk analisis data

• AI untuk marketing dan customer service

• AI untuk HR dan recruitment

• AI untuk finance dan reporting

• Prompt engineering untuk pekerjaan profesional

• AI automation

• Risiko penggunaan AI

• Responsible AI dan AI Governance

• Perlindungan data dalam penggunaan AI

Pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun kerangka Peta Jalan AI 2026–2029 dan Etika AI, sehingga kompetensi AI Governance dan Responsible AI menjadi semakin relevan bagi organisasi.

3. Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Kepatuhan Regulasi

Membangun tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berintegritas.

Materi meliputi:

• Prinsip Good Corporate Governance

• Struktur dan mekanisme tata kelola

• Peran Direksi dan Komisaris

• Compliance management

• Regulatory compliance

• Code of conduct

• Conflict of interest

• Whistleblowing system

• Pengendalian internal

• Corporate integrity

4. Cybersecurity, Data Protection dan Manajemen Risiko Digital

Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melindungi sistem, jaringan, informasi, dan data dari ancaman siber.

Materi meliputi:

• Cybersecurity awareness

• Cyber risk management

• Data security

• Identity & access management

• Phishing dan social engineering

• Ransomware awareness

• Incident response

• Business continuity

• Backup dan disaster recovery

• Security policy perusahaan

• Perlindungan data pribadi

UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur antara lain hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana.

5. Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan Data Governance Perusahaan

Membantu perusahaan membangun tata kelola data yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Materi meliputi:

• Prinsip pelindungan data pribadi

• Data mapping

• Data classification

• Data inventory

• Data processing

• Hak subjek data

• Pengendali dan prosesor data

• Kebijakan internal PDP

• Data breach response

• Vendor dan third-party data risk

• Privacy governance

6. Perpajakan Perusahaan dan Transformasi Administrasi Perpajakan

Materi perpajakan perusahaan disesuaikan dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan dan ketentuan terbaru.

Materi meliputi:

• Update regulasi perpajakan

• UU HPP dan perkembangan kebijakan perpajakan

• Coretax DJP

• PPN

• PPh Badan

• PPh 21, 22, 23, 25, 26 dan 29

• Faktur pajak

• e-Bupot

• SPT dan administrasi perpajakan

• Tax compliance

• Tax risk management

• Rekonsiliasi data keuangan dan pajak

Coretax mengintegrasikan proses administrasi perpajakan mulai dari registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, hingga proses pemeriksaan dan penagihan.

7. Anti-Fraud, Internal Control dan Manajemen Risiko Korporasi

Membangun sistem pencegahan dan deteksi fraud sekaligus memperkuat pengendalian internal.

Materi meliputi:

• Fraud risk assessment

• Fraud prevention

• Fraud detection

• Fraud response

• Internal control

• Risk & control matrix

• Internal audit

• Whistleblowing system

• Investigasi internal

• Anti-bribery dan anti-corruption

• Corporate risk management

8. Enterprise Risk Management (ERM) dan Business Continuity Management

Mempersiapkan perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu operasional dan keberlangsungan bisnis.

Materi meliputi:

• Enterprise Risk Management

• Risk identification

• Risk assessment

• Risk register

• Risk appetite

• Key Risk Indicator

• Business Impact Analysis

• Business Continuity Plan

• Crisis management

• Disaster recovery

• Operational resilience

9. ESG, Sustainability dan Sustainability Reporting

Membantu perusahaan mengintegrasikan aspek Environmental, Social dan Governance ke dalam strategi dan operasional bisnis.

Materi meliputi:

• Konsep ESG

• ESG strategy

• Environmental management

• Social responsibility

• Governance

• ESG risk

• Sustainability KPI

• Sustainability reporting

• Stakeholder engagement

• Climate-related risk

• Green business

Untuk LJK, Emiten dan Perusahaan Publik, POJK 51/POJK.03/2017 mengatur penerapan keuangan berkelanjutan dan kewajiban Laporan Keberlanjutan.

10. Sustainability Finance dan Green Economy

Mempersiapkan manajemen memahami peluang pembiayaan dan strategi bisnis berbasis keberlanjutan.

Materi meliputi:

• Sustainable finance

• Green financing

• Green investment

• ESG risk

• Climate risk

• Sustainable business model

• Green economy

• Sustainable investment

• Pengukuran dampak keberlanjutan

• Strategi pembiayaan berkelanjutan

11. Digital Marketing, Branding dan Customer Experience di Era AI

Meningkatkan kemampuan perusahaan membangun merek dan memperoleh pelanggan melalui ekosistem digital.

Materi meliputi:

• Digital marketing strategy

• Social media marketing

• Content strategy

• AI-assisted marketing

• Customer analytics

• Digital branding

• Search marketing

• Marketing automation

• Customer experience

• Conversion optimization

• Digital campaign measurement

12. Data Analytics, Business Intelligence dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Membantu manajemen mengubah data perusahaan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Materi meliputi:

• Data-driven decision making

• Business intelligence

• Dashboard management

• KPI dan performance analytics

• Data visualization

• Financial analytics

• Sales analytics

• Customer analytics

• Predictive analytics

• AI-assisted data analysis

13. Inovasi Produk dan Pengembangan Model Bisnis Baru

Membantu perusahaan menciptakan produk, layanan, dan model bisnis yang relevan dengan perubahan kebutuhan pasar.

Materi meliputi:

• Business model innovation

• Product innovation

• Design thinking

• Customer-centric innovation

• Market validation

• Digital business model

• Product development

• Innovation portfolio

• Competitive strategy

• Strategi menghadapi disruptive technology

14. Manajemen SDM dan Ketenagakerjaan Era Digital & Hybrid Work

Mempersiapkan perusahaan mengelola SDM dalam lingkungan kerja yang semakin digital dan fleksibel.

Materi meliputi:

• Strategic Human Resource Management

• Hybrid work management

• Digital HR

• HR analytics

• Talent management

• Performance management

• Competency development

• Employee engagement

• Learning & development

• Leadership development

• Pengelolaan tenaga kerja berbasis teknologi

15. Kepemimpinan Digital dan Strategi Bisnis Adaptif

Membangun pemimpin yang mampu mengambil keputusan dalam kondisi bisnis yang cepat berubah.

Materi meliputi:

• Digital leadership

• Strategic thinking

• Adaptive leadership

• Decision making

• Change management

• Innovation leadership

• Agile organization

• Crisis leadership

• Collaboration

• Building high-performance teams

16. Keuangan Korporasi, Financial Planning dan Cost Optimization

Meningkatkan kemampuan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan secara sehat dan strategis.

Materi meliputi:

• Financial planning

• Budgeting

• Cash flow management

• Working capital

• Cost control

• Cost optimization

• Financial analysis

• Financial forecasting

• Management accounting

• Investment decision

• Financial risk management

17. Supply Chain, Procurement dan Vendor Risk Management

Meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus mengendalikan risiko pemasok dan vendor.

Materi meliputi:

• Supply chain management

• Strategic procurement

• Vendor selection

• Vendor evaluation

• Contract management

• Supplier risk

• Procurement digitalization

• Inventory management

• Supply chain resilience

• Cost efficiency

18. Legal Corporate, Contract Management dan Compliance

Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aspek hukum dan kontrak bisnis.

Materi meliputi:

• Corporate legal awareness

• Contract drafting

• Contract review

• Contract risk

• Vendor agreement

• Business dispute prevention

• Regulatory compliance

• Legal due diligence

• Corporate documentation

• Penyelesaian sengketa bisnis

19. Customer Experience, Service Excellence dan Complaint Management

Meningkatkan kualitas layanan dan loyalitas pelanggan melalui pendekatan berbasis data dan pengalaman pelanggan.

Materi meliputi:

• Customer experience

• Service excellence

• Customer journey

• Complaint handling

• Customer retention

• Customer loyalty

• Service recovery

• Digital customer service

• Customer feedback analytics

• Service quality measurement

20. Corporate Strategy 2026–2030 dan Business Transformation

Pelatihan strategis bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun arah bisnis jangka menengah dan menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, regulasi, dan perilaku pasar.

Materi meliputi:

• Strategic business planning

• Business transformation

• Scenario planning

• Competitive analysis

• Digital strategy

• AI strategy

• Risk-adjusted strategy

• Growth strategy

• Organizational transformation

• Penyusunan roadmap bisnis 2026–2030

MATERI UNGGULAN YANG SANGAT DIREKOMENDASIKAN UNTUK 2026

Dari seluruh materi di atas, 10 topik yang menurut saya paling layak dijadikan unggulan LINKPEMDA adalah:

1. AI untuk Bisnis & AI Governance

2. Coretax DJP & Perpajakan Perusahaan

3. Cybersecurity & Data Protection

4. Transformasi Digital & ERP

5. GCG, Compliance & Corporate Risk

6. Anti-Fraud & Internal Control

7. Data Analytics & Business Intelligence

8. ESG & Sustainability Reporting

9. Digital Leadership & Change Management

10. Business Transformation & Strategy 2026–2030

Menurut saya ini lebih kuat daripada hanya menjual pelatihan "Digital Marketing" atau "Hybrid Work", karena 10 tema tersebut menyentuh risiko, kepatuhan, efisiensi, teknologi, kepemimpinan dan keberlanjutan—hal-hal yang semakin penting bagi perusahaan.

SASARAN PESERTA

• Direksi dan Komisaris

• General Manager

• Manajer dan Supervisor

• Finance & Accounting

• Tax Officer/Tax Manager

• HR Manager/HRD

• IT Manager dan IT Staff

• Risk Management

• Internal Audit

• Compliance Officer

• Legal/Corporate Secretary

• Procurement

• Marketing & Sales

• Operation Manager

• Business Development

• Data/Business Intelligence Team

• Profesional dan staf perusahaan terkait

METODE PELATIHAN

Pelatihan dapat diselenggarakan secara:

• Tatap muka (Offline)

• Daring (Online)

• In-House Training

• Public Training

• Workshop

• Seminar

• Executive Training

Metode pembelajaran:

• Presentasi interaktif

• Pembahasan regulasi

• Studi kasus

• Diskusi kelompok

• Simulasi

• Praktik

• Problem solving

• Analisis kasus perusahaan

• Tanya jawab dengan narasumber

Materi dapat disesuaikan dengan sektor industri, kebutuhan perusahaan, tingkat jabatan, dan permasalahan organisasi.

NARASUMBER

Kegiatan menghadirkan praktisi, akademisi, konsultan, tenaga ahli, profesional dan/atau narasumber yang kompeten serta berpengalaman sesuai bidang pelatihan.

Narasumber disesuaikan dengan tema dan kebutuhan kegiatan, antara lain dari bidang:

• Manajemen

• Keuangan

• Perpajakan

• Teknologi Informasi

• AI dan Digital Transformation

• Cybersecurity

• Human Resources

• Legal & Compliance

• Risk Management

• ESG & Sustainability

• Corporate Governance

• Business Strategy

WAKTU & TEMPAT

📍 Tersedia secara Nasional

Jakarta • Bandung • Surabaya • Medan • Makassar • Bali • Yogyakarta • Semarang • Batam • Balikpapan • Palembang • dan kota lainnya.

📆 Jadwal dapat disesuaikan dengan agenda LINKPEMDA.

🏢 In-House Training dapat dilaksanakan di kantor/perusahaan sesuai kebutuhan peserta.

💻 Pelatihan juga dapat diselenggarakan secara online/daring.

DASAR HUKUM DAN REFERENSI

Dasar hukum disesuaikan dengan tema pelatihan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Ketentuan perpajakan dan administrasi perpajakan terbaru, termasuk implementasi Coretax DJP.

3. Peraturan perpajakan terkait PPN, PPh, faktur pajak dan administrasi perpajakan elektronik sesuai tema kegiatan.

4. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik, untuk pelatihan yang relevan dengan sektor tersebut.

5. Ketentuan dan kebijakan pemerintah terkait transformasi digital, keamanan siber, AI, tata kelola dan keberlanjutan, sesuai perkembangan regulasi pada saat kegiatan dilaksanakan.

6. Peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang relevan dengan tema pelatihan.

Catatan: dasar hukum setiap kelas sebaiknya disesuaikan kembali dengan tema dan sektor perusahaan, sehingga tidak semua peraturan dicantumkan secara generik pada setiap halaman.

PENYELENGGARA

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

📍 Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605

Kompeten • Profesional • Terpercaya

LINKPEMDA — Mendorong peningkatan kompetensi, tata kelola, transformasi dan daya saing organisasi di era perubahan.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Laporan ini memiliki fungsi sebagai alat evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan lainnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun secara berkala, yaitu bulanan, triwulanan, dan semesteran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan kemampuan teknis dari aparatur pengelola keuangan untuk menyusun laporan tersebut secara tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk menunjang hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berencana menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025

Keputusan Kepala Daerah tentang Penugasan Peserta Bimtek

TUJUAN KEGIATAN

Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah tentang tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menyelaraskan persepsi dan metode penyusunan laporan bulanan, triwulan, dan semesteran di lingkup BPKAD.

Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar bidang/unit dalam proses pelaporan.

Meningkatkan kualitas, ketepatan waktu, dan akurasi data laporan keuangan daerah.

TEMA KEGIATAN

Bimtek Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran Tahun Anggaran 2025

“Penguatan Koordinasi dan Kapasitas Aparatur dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu”

PESERTA KEGIATAN

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Staf teknis bidang akuntansi, pelaporan, dan perbendaharaan

Unsur pendukung pelaporan lainnya

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal: (sesuai Jadwal / Jadwal Disesuaikan)

Tempat: Hotel 88 Mangga Besar 8, Jakarta

Durasi: 4 Hari (termasuk perjalanan dan kegiatan inti)

METODOLOGI PELAKSANAAN

Pemaparan Materi oleh narasumber ahli dari Kemendagri, BPK, dan praktisi keuangan daerah.

Diskusi Interaktif dan tanya jawab.

Studi Kasus dan Simulasi Teknis penyusunan laporan.

Evaluasi Kegiatan melalui pre-test dan post-test.

MATERI BIMTEK

Dasar hukum dan kebijakan pelaporan APBD

Format dan struktur laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Mekanisme verifikasi dan konsolidasi data OPD

Studi kasus dan praktik penyusunan laporan berbasis sistem

NARASUMBER

Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Akademisi dan praktisi keuangan daerah

Tenaga ahli sistem informasi keuangan daerah

PENUTUP

Demikian proposal kegiatan Bimbingan Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Semoga melalui kegiatan ini, dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

LINKPEMDA MEDIA RISET PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKALA NASIONAL  

Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit maka rumah sakit perlu memebentuk keberadaan satuan pengawasan Internal. Supaya tidak terjadi kesenjangan dalam hal komunikasi audit maka pemeriksa internal lebih banyak menempatkan diri untuk membantu para anggota organisasi dalam menilai kinerja dan mengatasi persoalan atau jambatan yang terjadi sehingga dapat berfungsi secara efetif dan kinerja menjadi optimal. Oleh karena itu, dalam suatu RS dibutuhkan auditor yang mampu menyusun rencana audit yang lengkap dan jelas, prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi serta memiliki kompetensi untuk menghasilkan laporan hasil audit secara benar serta tindakan koreksi yang efektif dan tepat waktu. Pelatihan ini dibuat untuk memahami pentingnya pengendalian internal suatu Rumah Sakit untuk mencegah dan mendeteksi adanya kelemahan, membedakan antara kelemahan dan hambatan serta kendala dan beberapa hal mendasar dan spesifik dalam pengendalian intern (internal control).

Untuk itu kami dari, Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembagunan Daerah ( LINKPEMDA ) mengharapkan keikutsertaan Bimtek Pelatihan Pegawas Internal SPI Rumah Sakit, yang di lakasanakan pada tanggal : 

Angkatan I : 7 - 10 Mei 2025

Angkatan II : 14 - 17 Mei 2025

Angkatan III : 23 – 26 Mei 2025

yang bertempat di Hotel Asyana Kemayoran Jakarta.

Perencanaan dan pelaporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Perencanaan yang baik akan menjadi dasar pencapaian kinerja yang terukur, sedangkan pelaporan kinerja yang akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Seiring dengan penguatan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta tuntutan penerapan manajemen kinerja ASN yang selaras dengan arah pembangunan nasional, aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan kemampuan teknis dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja serta laporan kinerja yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, LINKPEMDA memandang perlu untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pelaporan Kinerja ASN Tahun 2026, sebagai upaya mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan pelaporan kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Kebijakan nasional terbaru terkait reformasi birokrasi dan penguatan manajemen kinerja ASN Tahun 2026.

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman ASN dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan kebijakan nasional.

2. Meningkatkan kualitas penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Mendorong keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

4. Mendukung peningkatan nilai SAKIP melalui penerapan sistem pengukuran kinerja yang efektif dan berorientasi hasil.

PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis ini adalah pejabat dan aparatur sipil negara yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaporan kinerja, antara lain:

• Perencana OPD

• Pejabat struktural dan fungsional

• Tim SAKIP

• ASN pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

MATERI KEGIATAN

Materi yang akan disampaikan dalam Bimbingan Teknis ini meliputi:

1. Kebijakan Nasional dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, dan RKA).

3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan implementasi SAKIP.

4. Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja.

NARASUMBER

Narasumber berasal dari unsur yang kompeten dan berpengalaman, antara lain:

• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)

• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Akademisi dan Praktisi di bidang perencanaan dan manajemen kinerja pemerintahan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Procurement & Purchasing Management adalah program unggulan kami yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktek-proktek terbaik dalam pengadaan dan manajemen pembelian.

Program ini akan memandu peserta melaluiserangkaian pembelajaran interaktif yang difokuskan pada strategi efisien dalam mendapatkan barang dan jasa berkualitas tinggi, serta pengelolaan rantai pasok yang teroptimalkan.

Kami menyajikan materi-materi yang praktis dan aplikatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam pengadaan dan manajemen pembelian, sehingga mereka dapat mengelola proses-proses ini dengan keunggulan dan ketepatan..

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami beberapa definisi, cakupan dan isu seputar procurement
2. Memahami best practice, tools dan teknik praktis dalam procurement dan menggunakannya baik dalam perencanaan, eksekusi, dan analisa.
3. Memahami secara umum tentang siklus procurement
4. Memamami lebih mendalam tentang beberapa elemen dalam siklus procurement seperti sourcing, evaluation, negotiation, dan review.
5. Memahami proses administrasi dan prosedur baku procurement management.
6. Memahami tahapan transaksi procurement, mulai dari prakualifikasi supplier/vendor, analisa penawaran, proses tender, hingga manajemen kontrak.
7. Memahami metode sourcing, teknik analisa penawaran, dan strategi negosiasi.
8. Memahami bagaimana proses menyeleksi, memilih, dan mengevaluasi kinerja pemasok.
9. Menerapkan konsep, strategi, analisa, dan problem solving dari materi yang dipelajari dalam keseharian tugas/pekerjaan.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa intansi Pemerintah
2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan BUMN/BUMD dan Swasta

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Peran Purchasing Dalam Peningkatan Produktivitas & Daya Saing
2. Pengertian dan Konsep Purchasing dan Procurement Management
3. Strategy Purchasing Progress Monitoring & Evaluation
4. Supply Chain dan Just In Time dalam Purchasing

HARI II

1. Purchasing performance measurement
2. Monitoring Repeat Order
3. Negotiation Technique and Strategy
4. Vendor Development Program

Dalam dunia industri dan perdagangan, istilah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) seringkali muncul, terutama dalam konteks regulasi dan pengadaan barang, TKDN adalah persentase nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam negeri. TKDN dihitung berdasarkan kandungan lokal dari bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksinya.

Perhitungan TKDN barang mencakup persentase komponen dalam negeri dari material yang digunakan, kewarganegaraan tenaga kerja, serta kepemilikan dan negara asal alat kerja. Perusahaan menghitung TKDN untuk setiap jenis barang berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama

Dalam bimbingan teknis ini, tiap peserta dapat memahami pola perhitungan TKDN yang merujuk pada persentase nilai komponen dalam sebuah produk yang berasal dari sumber domestik, memahami jenis-jenis TKDN sangat penting untuk perusahaan yang ingin mematuhi peraturan pemerintah dan meningkatkan daya saing di pasar..

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami regulasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2. memberikan pemahaman dan kemampuan dalam menghitung dan memahami TKDN melalui persentase komponen dalam negeri dari material yang digunakan, memperhitungkan kewarganegaraan tenaga kerja serta kepemilikan dan negara asal alat kerja yang dipakai.
3. Memahami TKDN untuk Barang, Jasa dan gabungan Barang/jasa

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa intansi Pemerintah
2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan BUMN/BUMD dan Swasta

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Regulasi & Kebijakan TKDN
2. Implementasi TKDN
3. Preferensi Harga
4. Klasifikasi Barang/Jasa
5. Ketentuan TKDN

HARI II

1. TKDN Barang
2. TKDN Jasa
3. TKDN Gabungan Barang/Jasa
4. Verifikasi TKDN
5. Simulasi & Latihan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, atau di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel; sedangkan Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; namun jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalan Antar Kota adalah jalan-jalan yang menghubungkan simpul- simpul jasa distribusi dengan ciri-ciri tanpa perkembangan yang menerus pada sisi mana pun termasuk desa, rawa, hutan, meskipun mungkin terdapat perkembangan permanen, misalnya rumah makan, pabrik, atau perkampungan. Tata cara perencanaan jalan raya antar kota ini digunakan sebagai acuan dan juga pegangan bagi perencana dalam merencanakan jalan raya antar kota.

Berdasarkan hal tersebut maka, Bimtek ini merupakan pembekalan teknis dalam membuat perencanaan jalan raya antar kota yang efektif agar dapat menciptakan kualitas dan kuantitas jalan yang baik.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami tahapan proyek pekerjaan jalan dari berbagai sudut pandang yang mempengaruhi terlaksananya pembangunan jalan baru dengan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan, yakni, ekonomi, teknis (desain), lingkungan, dan tidak terkecuali politik
2. mendapatkan keseragaman dalam perencanakan jalan antar kota
3. memberikan pembekalan dalam merancang jalan yang bisa memberikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pemakai jalan
4. mencermati berbagai ketentuan-ketentuan, dan cara pengerjaan perencanaan bagi pembangunan atau peningkatan jalan antar kota

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Instansi Pemerintah
2. Perusahaan BUMN /BUMD/Swasta
3. Lembaga Penyelenggara Pendidikan
4. Pengelola/Manajer Perusahaan Jasa Konstruksi Jalan
5. Praktisi/Pendidik Manajemen Perusahaan

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Pengertian Jalan Secara Umum
2. Rencana Trase Jalan
3. Medan Klasifikasi : Pengertian Jalan Dan Perhitungan Klasifikasi Medan
4. Koordinat Titik Poligon : Jenis-Jenis Poligon, Rumus Umum Perhitungan Poligon, Penentuan Titik Poligon, Perhitungan Sudut Azymuth Dan Panjang Poligon

HARI II

1. Rencana Tikungan
2. Stationing Titik Utama Jalan
3. Superelevasi, Pelebaran Dan Kebebasan Samping : Superelevasi (Kemiringan Melintang), Perhitungan Superelevasi dan Perhitungan Pelebaran Perkerasan Pada Tikungan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga pengadaan barang atau jasa yang dianalisis secara profesional dan disyahkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas.

HPS berfungsi berbagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar, penyusunan HPS menjadi kunci keberhasilan manajemen pengadaan sebuah perusahaan.

Melalui Bimtek ini peserta dapat memahami konsep dan metode praktis perhitungan HPS. Termasuk menyusun spesifikasi produk, baik untuk pengadaan barang maupun jasa.l.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Memahami konsep Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
2. Keterampilan menyusun spesifikasi produk barang dan jasa.
3. Keterampilan dalam melakukan survey harga.
4. Kemampuan menganalisis biaya investasi.
5. Kemampuan menyusun dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
6. Pengetahuan pengadaan internasional..

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Instansi Pemerintah,
2. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan, Penyedia barang dan jasa.
3. Bagian pengadaan Perusahaan BUMN/BUMD

OUTLINE MATERI :

HARI I

A. Konsep HPS/OE& Penyusunan Spesifikasi Produk

1. Definisi & regulasi terkait HPS/OE
2. HPS/OE & perencanaan pengadaan
3. Perbedaan HPS/OE, DED, & Forecasting
4. Kendala & kunci sukses dalam memahami HPS/OE
5. Kategorisasi produk & aset
6. Regulasi & standarisasi terkait produk
7. Ruang lingkup spesifikasi produk
8. Metode evaluasi spesifikasi produk

B. Penyusunan Spesifikasi Manajemen Proyek, Jasa Konsultan, & Layanan Jasa

1. Elemen spesifikasi dalam manajemen proyek & layanan jasa
2. TOR/KAK & SOW
3. Technical agreement & services level agreement
4. Ruang lingkup manajemen proyek
5. Ruang Lingkup investasi aset
6. Ruang lingkup jasa konsultansi
7. Ruang lingkup jasa lainnnya
8. Metode seleksi dalam manajemen proyek, konsultan, & jasa lainnya

C. Metode Survey Harga

1. Karakteristik pasar
2. Jenis & sifat pasar
3. Metode praktis survey harga
4. Jalur distribusi & kategorisasi produsen
5. e-commerce & e-katalog pemerintah
6. Publikasi data statistik & indeks harga pasar
7. Eskalasi harga

D. Analisa Biaya Investasi & Umur Ekonomis Kepemilikan

1. Metode analisa biaya investasi
2. Konsep & implementasi Total Cost Ownership
3. Acquisition cost
4. Ownership cost
5. Template simulasi perhitungan Total Cost Ownership
6. Konsep & implementasi Total Value Ownership
7. Template simulasi perhitungan Total Value Ownership

E. Analisa Komponen Biaya dalam Penawaran Supplier/Vendor

1. Ruang lingkup analisa komponen biaya
2. Metode penetapan komponen biaya
3. Metode penawaran harga dalam manajemen proyek
4. Metode penawaran harga dalam jasa konsultan & jasa lainnya
5. Menentukan & mengukur kewajaran harga
6. Critical point dalam analisa komponen biaya

HARI II

A. Simulasi Penyusunan HPS/OE Pengadaan Aset & Investasi

1. Setiap kelompok akan memilih klasifikasi produk untuk simulasi penyusunan HPS pengadaan aset & investasi
2. Klasifikasi produk yang dipilih berdasarkan contoh nyata dari proses procurement yang telah berjalan selama ini, atau rencana pembelian untuk klasifikasi produk yang belum pernah dibeli
3. Klasifikasi produk untuk pengadaan aset & investasi tersebut mengacu kepada:
4. Surat penawaran harga yang diberikan oleh supplier/vendor
5. Survey pasar melalui e-commerce
6. Survey pasar melalui e-katalog pemerintah

B. Simulasi Penyusunan HPS/OE Manajemen Proyek, Jasa Konsultan, & Layanan Jasa

1. Setiap kelompok akan memilih klasifikasi manajemen proyek di bidang: konstruksi, IT, atau event, serta jasa konsultan, & jasa lainnya untuk simulasi penyusunan HPS
2. Klasifikasi manajemen proyek, jasa konsultan, & layanan jasa tersebut dipilih berdasarkan contoh nyata dari proses procurement yang telah berjalan selama ini, atau rencana pemilihan kontraktor proyek yang belum pernah dibeli
3. Klasifikasi manajemen proyek tersebut mengacu kepada: Regulasi terkait, PMBOK, Rancangan desain dari konsultan perencana, Proses beauty contest
4. Waktu presentasi setiap kelompok adalah 15 menit dengan sesi tanya-jawab & pembahasan sekitar 15 menit

C. Dokumen Rencana Kerja & Syarat-Syarat (RKS)

1. Definisi RKS
2. Regulasi terkait RKS
3. Tujuan & manfaat RKS
4. Ruang lingkup RKS
5. Metode penyusunan RKS
6. Metode publikasi & presentasi RKS
7. Critical point dalam RKS

D. Pengadaan Internasional

1. Keuntungan dan tantangan Pengadaan Internasional
2. Metode Pembayaran Internasional
3. Metode Serah terima barang Incoterm 2020

Untuk membuat produk yang baik dengan kualitas unggul, tidak cukup dengan mengerti pembacaan gambar mesin dan gambar teknik saja tanpa menguasai konsep dasar teknik pengukuran.  Oleh karenanya memahami konsep dasar teknik pengukuran merupakan hal yang wajib diketahui bagi pekerja dalam membuat sebuah produk yang sesuai dengan spesifikasi produk yang akan dirancang.

teknik pengukuran erat kaitannya prosedur kalibrasi hal ini karena kalibrasi merupakan proses untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional. Hal ini membuat pengukuran dan kalibrasi tidak dapat dipisahkan sehingga teknik pengukuran dan kalibrasi sangat erat hubungannya.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Mengenal Konsep Sistem Teknik Pengukuran dan Kalibrasi
2. Mengenal Elemen Elemen Pengukuran atau Kalibrasi
3. Menentukan Ketidakpastian Kalibrasi
4. Mengenal Contoh Alat Ukur

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Instansi Pemerintah
2. Perusahaan BUMN /BUMD/Swasta
3. Lembaga Penyelenggara Pendidikan
4. Pengelola/Manajer Perusahaan
5. Praktisi/Pendidik Manajemen Perusahaan

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Persyaratan kalibrasi dalam ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017
2. Pengertian Kalibrasi
3. Teknik Pengukuran
4. Teori Ketidakpastian Pengukuran
5. Metode Kalibrasi Temperature
6. Metode Kalibrasi Massa
7. Metode Kalibrasi Dimensi/Panjang

HARI II

1. Metode Kalibrasi Electrical
2. Metode Kalibrasi Time
3. Metode Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran
4. Analisa dan Evaluasi Data Hasil Kalibrasi
5. Pembuatan Sertifikat Kalibrasi
6. Diskusi dan Tanya Jawab

Katalog Elektronik Versi 6 (E-Katalog V6) merupakan bagian integral dari Ekosistem Platform Pengadaan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikelola bersama Telkom. Platform ini digunakan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing.

E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa yang dilakukan melalui sistem Katalog Elektronik atau toko daring resmi pemerintah, sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Katalog Elektronik Versi 6 menghadirkan berbagai penyempurnaan signifikan dibandingkan versi sebelumnya, antara lain peningkatan akses informasi bagi publik terkait harga, spesifikasi produk, serta visualisasi barang/jasa. Dengan adanya fitur-fitur terbaru tersebut, proses pengadaan pemerintah diharapkan semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung penguatan pengawasan publik terhadap belanja pemerintah.

Tujuan / Manfaat

Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

1. Memperkenalkan fitur, modul, dan pembaruan terbaru pada E-Katalog Versi 6.

2. Memberikan pemahaman tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan E-Katalog V6 sesuai regulasi terbaru.

3. Meningkatkan kapasitas peserta dalam penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan barang/jasa melalui E-Katalog V6.

4. Memahami mekanisme transaksi, alur E-Purchasing, serta prosedur administrasi pengadaan pada E-Katalog V6.

Target / Sasaran Peserta

Bimtek ini ditujukan bagi:

• Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

• Perusahaan BUMN / BUMD / Swasta

• Induk organisasi dan asosiasi terkait pengadaan barang/jasa

• Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

• Pengelola / Manajer Perusahaan Jasa Konstruksi, khususnya bidang jalan

• Praktisi dan Pendidik Manajemen Perusahaan

Outline Materi

Hari I

• Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Pengenalan E-Katalog Elektronik Versi 6

• Implementasi E-Katalog Versi 6 berdasarkan regulasi terbaru (termasuk Peraturan LKPP Nomor 177 Tahun 2024)

Hari II

• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem E-Katalog dan E-Purchasing

• Pembinaan serta Dukungan dalam Pengelolaan E-Katalog

• Diskusi, Studi Kasus, dan Tanya Jawab

Jadwal Pelaksanaan

• Periode : Januari – Desember 2026

• Durasi : 2 (dua) hari per sesi

• Format : Tatap Muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi Pelaksanaan
Jakarta | Bandung | Yogyakarta | Surabaya | Bali | Makassar | Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta   

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Salah satu faktor keberhasilan industri Jepang dan industri kelas dunia adalah penerapan Total Quality Management (TQM) secara efektif dengan pembentukan Small Group Activity (SGA) atau disebut juga Quality Circle (QC), karena keberhasilan ini, sejumlah industri negara maju dan sedang berkembang termasuk Indonesia, menerapkan TQM dengan membentuk SGA untuk meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing menuju World Class Manufacturing/Services.

Konsep dalam PDCA (Plan-Do-Check_-Act) melihat bahwa proses yang terjadi dalam suatu aktivitas yang bermutu, misalkan aktivitas bisnis merupakan suatu lingkaran yang terdiri dari empat buah langkah. Training ini akan membahas mengenai penggunaan metode PDCA pada suatu proses aktivitas di perusahaan, disertai dengan studi kasus di lapangan.

Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam perusahaan dengan goal untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan bagi perusahaan tersebut, gugus Kendali Mutu merupakan salah satu sarana efektif perusahaan untuk mengikutsertakan seluruh staffnya dalam suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.

Dalam prakteknya perusahaan sering lebih memperhatikan manajemen operasional saja namun kurang memperhatikan sumber daya manusia yang berada di lapangan, padahal, SDM lapangan inilah yang banyak mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan bahka mereka pula yang sering menyelesaikannya.

TUJUAN / MAMFAAT :

1. Peserta memahami tentang berbagai hal untuk merencanakan.
2. Mampu mengoperasikan dan mengevaluasi SGA agar kinerja perusahaan meningkat Menuju World Class Manufacturing/ Services.
3. Mampu untuk memahami proses Quality Control di perusahaan. Peserta dapat memahami bagaimana pengaplikasian metode PDCA dalam aktivitas bisnis.

TARGET / SASARAN PESERTA :

1. Manajer dan tim khusus dalam Perusahaan BUMN/BUMD. Swasta
2. Supervisor dari QA, produksi, pemeliharaan, dan teknik

OUTLINE MATERI :

HARI I

1. Introduction to Effective SGA
2. Struktur SGA program
3. SGA Meeting
4. Alat dan Teknik Pemecahan Masalah (Problem Solving Tools and Techniques Used by SGA)
5. Hambatan (Pitfalls) SGA dan cara mengatasinya
6. Ruang Lingkup Gugus Kendali Mutu (GKM)
7. Konsep Total Quality Management (TQM) & PDCA
8. Langkah pemecahan masalah dan Continual Improvement
9. Teknik Pembuatan GKM

HARI II

1. Evaluasi, Monitoring dan Dokumentasi implementasi GKM
2. Peran dan Tugas Fasilitator
3. Langkah pembuatan presentasi yang menarik dan mudah dipahami
4. Teknik Presentasi GKM
5. Konsep dasar metode PDCA
6. Siklus PDCA
7. Planning
8. Doing
9. Checking
10. Acting

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya digitalisasi dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN yang efisien dan terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang komprehensif bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi digital mereka.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Mengamanatkan digitalisasi manajemen ASN untuk efisiensi dan integrasi nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mengatur penerapan SPBE dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Menekankan pentingnya pengelolaan kinerja ASN yang terintegrasi dengan sistem informasi berbasis digital.

C. Tujuan Pelatihan

1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang kebijakan dan regulasi terkait digitalisasi dalam pemerintahan.
2. Meningkatkan kompetensi teknis ASN dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam tugas dan fungsi ASN.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.

II. Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi ASN di berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan data, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan.

III. Materi Pelatihan

1. Kebijakan dan Regulasi Digitalisasi Pemerintahan
2. Pemahaman tentang UU No. 20 Tahun 2023 dan regulasi terkait lainnya.
3. Implementasi SPBE sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018.
4. Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Dasar-dasar teknologi informasi.
6. Penggunaan perangkat lunak perkantoran dan aplikasi pendukung kerja.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8. Konsep dan implementasi SPBE.
9. Integrasi layanan elektronik dalam pemerintahan.
10. Keamanan Informasi dan Etika Digital
11. Prinsip keamanan siber.
12. Etika penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan.
13. Manajemen Perubahan Menuju Digitalisasi
14. Strategi manajemen perubahan dalam implementasi digitalisasi.
15. Studi kasus sukses transformasi digital di instansi pemerintah.

IV. Metode Pelatihan

• Ceramah dan Diskusi: Penyampaian materi oleh narasumber dan interaksi dengan peserta.
• Praktik dan Simulasi: Latihan langsung menggunakan aplikasi dan sistem digital.
• Studi Kasus: Analisis kasus nyata implementasi digitalisasi di instansi pemerintah.
• Evaluasi: Penilaian pemahaman dan keterampilan peserta setelah pelatihan.

V. Waktu dan Tempat Pelatihan

Pelatihan direncanakan berlangsung selama 4 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

• Hari/Tanggal: Bisa disesuikan dengan Permintaan  atau Jadwal Kelender di web linkpemda 
• Waktu: 08.00 – 16.00 WIB
• Tempat: JAKARTA , BANDUNG, YOGYAKARTA DAN KOTA KOTA BESARNYA LAINYA 

VI. Penutup

Demikian proposal Pelatihan ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Digitalisasi untuk ASN. Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi ASN dalam memanfaatkan teknologi digital guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Proposal ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan digitalisasi manajemen ASN dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.