Penguatan Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas dan Keterkaitan Kinerja dengan Anggaran Daerah
Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, yang dituangkan dalam berbagai dokumen seperti RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, RKA dan dokumen penganggaran lainnya.
Dalam paradigma pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja, penganggaran tidak hanya dipandang sebagai proses mengalokasikan sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan, tetapi harus mampu menunjukkan keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan kinerja yang dihasilkan. Setiap pengeluaran daerah diharapkan memberikan hasil yang terukur melalui indikator output, outcome, benefit, bahkan impact sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan.
Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Semakin baik proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan, semakin jelas pula arah penggunaan anggaran, target kinerja yang harus dicapai, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Siklus pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan dan penganggaran, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan penatausahaan, serta berakhir pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, pencapaian kinerja, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta ketentuan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, beserta berbagai regulasi terkait lainnya.
Kondisi tersebut menuntut aparatur pemerintah daerah, khususnya pejabat dan personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan pembangunan, penganggaran berbasis kinerja, penyusunan indikator kinerja, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, perubahan anggaran, serta pengukuran dan akuntabilitas kinerja.
Melalui Bimtek Perencanaan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja, peserta diharapkan mampu memahami keterkaitan antara perencanaan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, anggaran dan pencapaian hasil pembangunan, sehingga proses penganggaran dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, terukur dan akuntabel.
MATERI BIMTEK
A. Pengantar Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan dan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah.
Siklus pengelolaan keuangan daerah.
Hubungan antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Kedudukan dan keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Pembagian tugas dan tanggung jawab pejabat dalam proses perencanaan dan penganggaran.
B. Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah
Kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan RPJPD.
Penyusunan RPJMD.
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
Keterkaitan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
Penyusunan indikator kinerja pembangunan.
Cascading kinerja dari tingkat daerah sampai perangkat daerah.
Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
C. Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah Berbasis Kinerja
Konsep dan prinsip penganggaran berbasis kinerja.
Penyusunan RKPD.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
Penyusunan KUA dan PPAS.
Penyusunan RKA-SKPD.
Keterkaitan Renja, KUA-PPAS dan RKA-SKPD.
Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan.
Penyusunan indikator dan target kinerja.
Penyusunan standar biaya dan kebutuhan anggaran.
Analisis keterkaitan antara input, output, outcome, benefit dan impact.
Penyusunan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil.
Sinkronisasi target kinerja dengan alokasi anggaran.
Identifikasi kegiatan yang tidak mendukung pencapaian sasaran.
Efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
D. Penyusunan Indikator Kinerja
Konsep dasar indikator kinerja.
Jenis dan tingkatan indikator kinerja.
Penyusunan indikator output dan outcome.
Hubungan indikator dengan tujuan dan sasaran organisasi.
Penyusunan indikator kinerja yang SMART.
Penetapan target kinerja yang realistis dan terukur.
Pengukuran capaian kinerja.
Keselarasan indikator kinerja dengan anggaran.
Kesalahan umum dalam penyusunan indikator dan target kinerja.
E. Pergeseran dan Perubahan Anggaran
Kebijakan pergeseran anggaran.
Mekanisme perubahan anggaran.
Faktor dan kondisi yang menyebabkan perubahan anggaran.
Penyesuaian target dan indikator kinerja.
Perubahan program, kegiatan dan subkegiatan.
Keterkaitan perubahan anggaran dengan perubahan dokumen perencanaan.
Penatausahaan perubahan anggaran.
Pengendalian terhadap perubahan anggaran agar tetap mendukung pencapaian kinerja.
F. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Konsep dasar akuntabilitas kinerja.
Hubungan perencanaan dengan akuntabilitas kinerja.
SAKIP dan komponen-komponennya.
Penyelarasan sasaran strategis dengan indikator kinerja.
Perjanjian kinerja.
Pengukuran kinerja.
Pelaporan kinerja.
Evaluasi akuntabilitas kinerja.
Keterkaitan SAKIP dengan perencanaan dan penganggaran.
Penguatan budaya kinerja di lingkungan pemerintah daerah.
G. Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja
Integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran.
Keterkaitan RPJPD → RPJMD → Renstra → RKPD → Renja → KUA-PPAS → RKA → APBD.
Sinkronisasi target pembangunan dengan program dan kegiatan.
Keterkaitan anggaran dengan indikator kinerja.
Pengendalian kualitas usulan perencanaan dan penganggaran.
Reviu terhadap usulan program dan kegiatan.
Identifikasi ketidaksesuaian antara target, kegiatan dan anggaran.
H. Studi Kasus dan Simulasi
Simulasi penyusunan indikator kinerja.
Simulasi penyusunan target kinerja.
Simulasi keterkaitan program/kegiatan dengan anggaran.
Simulasi reviu RKA berbasis kinerja.
Studi kasus permasalahan perencanaan dan penganggaran daerah.
Pembahasan kesalahan umum dalam penyusunan dokumen.
Praktik penyelarasan target kinerja dengan alokasi anggaran.
TUJUAN BIMTEK
Bimtek ini bertujuan untuk:
Meningkatkan kompetensi SDM pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
Meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan mereviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
Memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan pencapaian kinerja.
Meningkatkan kemampuan menyusun indikator kinerja yang SMART.
Meningkatkan kemampuan menetapkan target kinerja yang terukur.
Meningkatkan kualitas penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Memperkuat keterkaitan antara output, outcome, anggaran dan sasaran pembangunan.
Meningkatkan pemahaman terhadap perubahan dan pergeseran anggaran.
Memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Mendukung peningkatan kualitas implementasi SAKIP.
Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah.
SASARAN PESERTA
Kepala/sekretaris perangkat daerah, Bappeda/Bapperida, BPKAD/BKAD, pejabat dan staf perencanaan, pejabat pengelola keuangan, TAPD, PPK-SKPD, PPTK, pejabat fungsional perencana, APIP/Inspektorat, serta ASN yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Reviu Dokumen → Konsultasi
Metode pelaksanaan dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dapat memahami penerapannya dalam proses penyusunan dan reviu dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.
CATATAN
Peserta disarankan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik, simulasi penyusunan indikator dan target kinerja, pembahasan dokumen perencanaan/penganggaran, serta studi kasus sesuai dengan kondisi pemerintah daerah masing-masing.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Perencanaan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, mereviu dan mengevaluasi proses perencanaan serta penganggaran yang berorientasi pada pencapaian kinerja.
Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara dokumen perencanaan, program, kegiatan, indikator kinerja, target, anggaran dan hasil pembangunan, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Dengan perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah, terukur dan berbasis kinerja, penggunaan anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Profesional Mengelola, Akuntabel Mempertanggungjawabkan, Berkualitas Melayani.
September 28, 2026 / Materi
Penguatan Kompetensi Bendahara dan Pengelola Pajak, PPh 21, PPh 22, PPh 23/26, PPN, Pajak Jasa Konstruksi, Natura, Coretax dan Pelaporan Perpajakan
Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah serta kepatuhan perpajakan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan organisasi. Setiap unit kerja, bendahara, pejabat pengelola keuangan, maupun pihak yang melaksanakan transaksi dengan Pemerintah Daerah dan Desa perlu memahami kewajiban perpajakan yang timbul dari setiap transaksi.
Perkembangan sistem administrasi perpajakan juga menuntut adanya penyesuaian kompetensi aparatur. Ketentuan perpajakan kini terintegrasi dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang telah mengalami perubahan, termasuk perubahan terbaru melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026.
Selain itu, ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme dan contoh penghitungan bagi berbagai kategori penerima penghasilan, termasuk pegawai, bukan pegawai, peserta kegiatan, serta penghasilan berupa natura atau kenikmatan.
Pemahaman terhadap perlakuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan juga diperlukan dalam pelaksanaan penggajian dan pemberian fasilitas kepada pegawai maupun pihak terkait.
Melalui Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah, Desa dan Perusahaan, peserta memperoleh pemahaman praktis mengenai kewajiban perpajakan, pemotongan dan pemungutan pajak, penghitungan, bukti potong, pembayaran, pelaporan, serta penyesuaian administrasi perpajakan berbasis Coretax.
MATERI BIMTEK
Kebijakan dan ketentuan perpajakan bagi Pemerintah Daerah, Desa dan Perusahaan
Kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah/Desa/Perusahaan
Pengenalan dan implementasi Coretax DJP
Administrasi perpajakan dan bukti potong/bukti pungut
PPh Pasal 21 dan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Penghitungan PPh 21 pegawai tetap dan tidak tetap
PPh 21 atas honorarium, jasa, kegiatan dan penghasilan lainnya
Perlakuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan
PPh Pasal 22 atas transaksi pemerintah
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26
PPh atas jasa dan sewa
PPh atas jasa konstruksi
PPN atas transaksi barang dan jasa
Ketentuan pajak atas pengadaan barang/jasa pemerintah
Pajak atas belanja perjalanan dinas, honorarium dan kegiatan
Pajak atas sewa tanah dan/atau bangunan
Pajak atas hadiah dan penghargaan
Pemotongan/pemungutan pajak terhadap rekanan pemerintah
Pembuatan dan pengelolaan bukti potong elektronik
Penyetoran dan pelaporan pajak
Rekonsiliasi transaksi dan dokumen perpajakan
Identifikasi kesalahan pemotongan/pemungutan pajak
Pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan perpajakan
Dokumentasi dan arsip dokumen perpajakan
Studi kasus dan simulasi penghitungan pajak
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan kompetensi bendahara dan pengelola perpajakan.
Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan terbaru.
Meningkatkan kemampuan menghitung, memotong dan memungut pajak.
Meningkatkan ketepatan pembuatan bukti potong dan bukti pungut.
Meningkatkan pemahaman penggunaan administrasi perpajakan berbasis Coretax.
Mengurangi kesalahan dalam pemotongan dan pemungutan pajak.
Meningkatkan tertib administrasi dan dokumentasi perpajakan.
Mendukung kepatuhan perpajakan Pemerintah Daerah, Desa dan Perusahaan.
SASARAN PESERTA
Bendahara Pemerintah Daerah, Bendahara Desa, Pengelola Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, PPK, PPTK, pengelola pajak, staf keuangan, pengelola BLUD, perangkat desa, serta pegawai perusahaan yang menangani perpajakan dan keuangan.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik Penghitungan → Simulasi → Konsultasi
CATATAN
Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik penghitungan pajak, penyusunan dokumen perpajakan, serta simulasi administrasi perpajakan berbasis komputer.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah, Desa dan Perusahaan diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dan pengelola keuangan dalam memahami, menghitung, memotong, memungut, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat.
Melalui pendekatan praktik, studi kasus, simulasi dan konsultasi, peserta diharapkan mampu menerapkan ketentuan perpajakan dalam transaksi sehari-hari serta meningkatkan tertib administrasi dan kepatuhan perpajakan.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Paham Pajaknya, Tepat Penghitungannya, Tertib Administrasinya.
September 26, 2026 / Materi
Penguatan Kapabilitas APIP, Pengembangan Informasi Awal, Pengumpulan Bukti, Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli
Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, tertib, efektif, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi, mengungkap, dan menangani indikasi penyimpangan secara profesional.
Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan, termasuk penanganan informasi atau pengaduan yang mengindikasikan adanya penyimpangan, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun potensi kerugian keuangan negara/daerah.
Penguatan SPIP juga terus berkembang. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi serta pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Dalam praktik audit investigatif, APIP juga perlu memiliki kemampuan dalam pengembangan informasi awal, perencanaan penugasan, pengumpulan dan evaluasi bukti, wawancara investigatif, penyusunan kertas kerja, penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pelaporan, serta pemberian keterangan ahli.
Melalui Bimtek Audit Investigatif, peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai pelaksanaan audit investigatif secara sistematis, profesional, berbasis bukti, serta sesuai dengan ketentuan dan standar pengawasan yang relevan.
MATERI BIMTEK
Pengantar SPIP dan Pengawasan Intern Pemerintah
Penguatan efektivitas SPIP Terintegrasi
Konsep dan prinsip Audit Investigatif
Identifikasi indikasi fraud dan penyimpangan
Pengembangan Informasi Awal
Telaah dan penelitian investigatif awal
Penentuan kriteria dan ruang lingkup penugasan
Perencanaan Audit Investigatif
Identifikasi dan analisis risiko penyimpangan
Teknik pengumpulan dan evaluasi bukti
Teknik wawancara investigatif
Analisis dokumen dan data transaksi
Penyusunan Kertas Kerja Audit Investigatif
Identifikasi modus dan pola fraud
Analisis indikasi kerugian keuangan negara/daerah
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN)
Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
Penyusunan temuan dan rekomendasi
Monitoring dan tindak lanjut hasil audit
Koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai kewenangan dan ketentuan
Pemberian Keterangan Ahli
Persiapan auditor dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan persidangan
Pengelolaan dokumentasi dan hasil audit berbasis komputer
Studi Kasus dan Simulasi Audit Investigatif
Sebagai referensi praktik, materi pelatihan investigatif BPKP juga mencakup pengembangan informasi awal, aspek hukum, perencanaan audit, pengumpulan/evaluasi bukti, wawancara investigatif, worksheet dan pelaporan, serta studi kasus komprehensif.
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat dan APIP dalam melaksanakan audit investigatif.
Meningkatkan kemampuan APIP dalam mengembangkan informasi awal dan indikasi penyimpangan.
Meningkatkan kemampuan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit.
Memperkuat kemampuan melakukan analisis indikasi fraud dan kerugian keuangan negara/daerah.
Meningkatkan kualitas penyusunan laporan hasil audit investigatif.
Meningkatkan kemampuan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara/daerah sesuai penugasan dan kewenangan.
Meningkatkan pemahaman mengenai pemberian keterangan ahli.
Memperkuat pengelolaan tindak lanjut hasil audit investigatif.
SASARAN PESERTA
Inspektorat Daerah, APIP, Auditor, Pengawas/P2UPD, pejabat dan staf pengawasan, pejabat pengelola keuangan daerah, serta perangkat daerah terkait.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Konsultasi
CATATAN
Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik analisis dokumen, penyusunan kertas kerja, dokumentasi hasil audit, serta simulasi Audit Investigatif.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Audit Investigatif diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi APIP dalam menangani informasi dan indikasi penyimpangan secara sistematis, profesional, objektif, dan berbasis bukti.
Melalui pendekatan praktik, studi kasus, simulasi, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu memahami tahapan audit investigatif mulai dari pengembangan informasi awal, perencanaan penugasan, pengumpulan bukti, analisis penyimpangan, penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, penyusunan laporan, hingga pemberian keterangan ahli dan tindak lanjut.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Mengungkap Penyimpangan, Memperkuat Pengawasan, Menjaga Akuntabilitas.
September 26, 2026 / Materi
Penguatan Kapabilitas APIP, Audit Kinerja, Manajemen Risiko, Evaluasi Pengendalian, Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan, sasaran, ketentuan, serta memberikan hasil dan manfaat yang optimal.
Seiring dengan perkembangan kebijakan pengawasan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga kegiatan audit tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis, pencapaian sasaran, serta hasil dan manfaat program/kegiatan.
Penguatan penyelenggaraan SPIP juga terus dikembangkan. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi serta pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Melalui Bimtek Audit Kinerja Berbasis Risiko, peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai perencanaan audit, identifikasi risiko, penilaian pengendalian, pelaksanaan audit kinerja, penyusunan temuan dan rekomendasi, penyusunan laporan hasil audit, serta monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.
MATERI BIMTEK
Pengantar SPIP dan Pengawasan Intern Pemerintah
Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP
Konsep dan prinsip Audit Kinerja
Manajemen Risiko dalam pelaksanaan pengawasan
Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
Identifikasi dan penilaian Risiko Audit
Penyusunan Program Kerja Audit
Teknik pengumpulan dan pengujian Bukti Audit
Evaluasi efektivitas Pengendalian Intern
Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko
Penilaian Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas (3E)
Penilaian pencapaian kinerja program dan kegiatan
Penyusunan Kertas Kerja Audit
Identifikasi dan analisis Temuan Audit
Penyusunan Rekomendasi Hasil Audit
Penyusunan Laporan Hasil Audit Kinerja
Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit
Pengelolaan dokumentasi hasil pengawasan berbasis komputer
Studi Kasus dan Simulasi Audit Kinerja
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat dan APIP dalam melaksanakan audit kinerja.
Meningkatkan kemampuan melaksanakan pengawasan berbasis risiko.
Memperkuat kemampuan APIP dalam menilai efektivitas pengendalian intern.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan audit kinerja.
Meningkatkan kualitas penyusunan temuan, rekomendasi, dan laporan hasil audit.
Meningkatkan efektivitas monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi dan pencapaian sasaran pemerintah daerah.
SASARAN PESERTA
Inspektorat Daerah, APIP, Auditor, Pengawas/P2UPD, pejabat dan staf pengawasan, serta perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Konsultasi
CATATAN
Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik penyusunan dokumen, kertas kerja audit, analisis risiko, serta simulasi pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Audit Kinerja Berbasis Risiko diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang lebih sistematis, berbasis risiko, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.
Melalui pendekatan praktik, studi kasus, simulasi, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan audit, menyusun temuan dan rekomendasi yang tepat, serta melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara efektif.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Mengawasi Berbasis Risiko, Mendorong Kinerja, Memperkuat Akuntabilitas.
September 27, 2026 / Materi
Penguatan Penganggaran, RBA, Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan, Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan BLUD
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan BLUD merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, tertib, dan akuntabel.
BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus didukung dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengendalian, serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seiring dengan perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan BLUD, diperlukan peningkatan kompetensi bagi pejabat dan pengelola BLUD agar mampu memahami keterkaitan antara RBA, APBD, pendapatan, belanja, kas, aset, piutang, utang, akuntansi, laporan keuangan, serta pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Melalui Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD, peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai pengelolaan keuangan BLUD secara komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di daerah.
MATERI BIMTEK
TUJUAN BIMTEK
SASARAN PESERTA
Direktur/Kepala BLUD, Pejabat Pengelola BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara, Pengelola Keuangan, PPK-SKPD/PPKD, Inspektorat/APIP, serta perangkat daerah pembina BLUD.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Konsultasi
CATATAN
Peserta disarankan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik, simulasi penyusunan dokumen, pengolahan data, dan pembahasan studi kasus pengelolaan keuangan BLUD.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan BLUD secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui pendekatan yang aplikatif, studi kasus, simulasi, praktik, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan BLUD serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Profesional Mengelola, Akuntabel Mempertanggungjawabkan, Berkualitas Melayani.
September 26, 2026 / Materi
Strategi Penginputan Data, Pengukuran Indikator, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mengetahui kualitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengukuran melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Pengukuran IPKD membutuhkan ketersediaan data dan dokumen yang tepat, lengkap, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Seiring dengan pelaksanaan Tahun Ukur IPKD 2026/2027, Pemerintah Daerah perlu memahami mekanisme penginputan data, pemenuhan indikator, pengukuran, verifikasi, evaluasi, serta strategi peningkatan nilai IPKD.
Melalui Bimtek Penginputan, Pengukuran dan Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Ukur 2026/2027, peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai indikator IPKD, sumber data, penginputan, pemenuhan dokumen, pengukuran, evaluasi hasil, identifikasi kelemahan, serta strategi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
MATERI BIMTEK
Pengantar dan Kebijakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan daerah
Konsep, tujuan dan manfaat pengukuran IPKD
Pemahaman dimensi dan indikator IPKD
Identifikasi data dan dokumen pendukung IPKD
Mekanisme pengumpulan dan validasi data IPKD
Tata cara penginputan data dan dokumen IPKD
Teknik pemenuhan indikator dan eviden IPKD
Pengukuran dan perhitungan nilai IPKD
Verifikasi dan validasi data pengukuran IPKD
Identifikasi kelemahan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah
Analisis hasil pengukuran IPKD
Strategi peningkatan nilai dan kinerja IPKD
Sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah
Penguatan kualitas APBD, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
Pengelolaan data dan dokumen sebagai eviden pengukuran IPKD
Monitoring dan evaluasi capaian pengelolaan keuangan daerah
Studi kasus pengukuran dan peningkatan IPKD
Praktik penginputan dan pengukuran IPKD Tahun Ukur 2026/2027
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengumpulan, penginputan dan pemenuhan data IPKD.
Meningkatkan kemampuan dalam memahami indikator dan mekanisme pengukuran IPKD.
Meningkatkan kualitas dan validitas data serta dokumen pendukung IPKD.
Membantu Pemerintah Daerah mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menyusun strategi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
SASARAN PESERTA
BPKAD/BKAD, Bappeda, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, perangkat daerah pengelola keuangan, pejabat/staf pengelola keuangan, serta OPD terkait.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Identifikasi Data → Praktik → Simulasi → Evaluasi → Konsultasi
CATATAN
Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik pengumpulan data, penyusunan dokumen pendukung, simulasi penginputan, analisis indikator, serta pengukuran IPKD.
Peserta juga disarankan membawa dokumen/data pengelolaan keuangan daerah yang relevan sebagai bahan praktik dan studi kasus.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal kegiatan:
http://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
http://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
http://linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Penginputan, Pengukuran dan Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Ukur 2026/2027 diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami indikator IPKD, menyiapkan data dan dokumen pendukung, melakukan penginputan dan pengukuran, serta melakukan evaluasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pendekatan yang aplikatif, studi kasus, simulasi, praktik, evaluasi, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan tersedianya data yang lengkap, valid, akurat dan terdokumentasi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Data Akurat, Pengelolaan Berkualitas, Kinerja Keuangan Daerah Meningkat.
September 18, 2026 / Materi
Penguatan Kapabilitas APIP, Pengelolaan Penugasan, Audit, Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Berbasis Komputer
Akuntabilitas keuangan negara dan daerah merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, tertib, dan akuntabel. Inspektorat Daerah dan APIP memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan, audit, monitoring, evaluasi, serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dikelola dengan baik.
Seiring bertambahnya dokumen hasil pengawasan, diperlukan pengelolaan yang mampu memberikan keamanan dokumen, kemudahan akses, ketepatan data, serta efektivitas monitoring temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut.
Melalui Bimtek Pengelolaan Hasil Pengawasan Berbasis Komputer (SIMWASDA), peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai pengelolaan penugasan, hasil audit/pengawasan, dokumentasi, temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut dengan dukungan aplikasi komputer.
MATERI BIMTEK
Pengantar SPIP dan Audit
Pengelolaan Penugasan dan Surat Tugas
Pengelolaan Laporan Hasil Audit/Pengawasan
Pengelolaan Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Pengelolaan Dokumen Hasil Pengawasan
Monitoring hasil pengawasan internal dan eksternal
PKPT dan Ikhtisar Hasil Pengawasan
Praktik Pengelolaan Pengawasan Berbasis Komputer (SIMWASDA)
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat dan APIP.
Meningkatkan kapabilitas organisasi dan individu APIP.
Memperkuat pengelolaan dokumen hasil pengawasan.
Meningkatkan efektivitas monitoring temuan dan tindak lanjut.
Mendukung pengelolaan pengawasan yang tertib, efektif, dan akuntabel.
SASARAN PESERTA
Inspektorat Daerah, APIP, Auditor, pejabat/staf pengawasan, serta perangkat daerah terkait.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Konsultasi
CATATAN
Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan instalasi dan simulasi aplikasi pengelolaan pengawasan.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal kegiatan:
http://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
http://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
http://linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Pengelolaan Hasil Pengawasan Berbasis Komputer (SIMWASDA) diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pengawasan, pengelolaan penugasan, dokumentasi hasil audit/pengawasan, serta monitoring temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut secara tertib, efektif, akuntabel, dan sistematis.
Melalui pendekatan yang aplikatif, studi kasus, simulasi, praktik, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta mengoptimalkan pengelolaan hasil pengawasan berbasis komputer untuk mendukung peningkatan kapabilitas APIP.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Tertib Mengawasi, Akurat Mendokumentasikan, Efektif Menindaklanjuti.
September 14, 2026 / Materi
Penguatan Manajemen Pendidikan Daerah, Tata Kelola Sekolah, Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perencanaan Pendidikan, Sarana Prasarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan & Sarana Pendidikan Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah, pengelola pendidikan, kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah serta satuan pendidikan, dengan berbagai tema yang dapat disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan sekolah, kondisi sarana prasarana dan permasalahan pendidikan di daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PENDIDIKAN & SARANA PENDIDIKAN 2027
1. Bimtek Manajemen Pendidikan Pemerintah Daerah
Membahas strategi pengelolaan pendidikan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi hingga peningkatan mutu pendidikan.
2. Bimtek Tata Kelola Satuan Pendidikan
Membahas penguatan tata kelola sekolah/satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan mutu.
3. Bimtek Manajemen Sekolah yang Efektif dan Akuntabel
Membahas strategi pengelolaan sekolah yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
4. Bimtek Perencanaan Pendidikan Daerah
Membahas penyusunan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi satuan pendidikan, data pendidikan dan prioritas pembangunan daerah.
5. Bimtek Perencanaan Berbasis Data untuk Satuan Pendidikan
Membahas pemanfaatan data pendidikan sebagai dasar dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, menyusun program dan mengevaluasi hasil pendidikan.
6. Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Satuan Pendidikan
Membahas teknik penyusunan rencana kerja sekolah/satuan pendidikan agar program yang direncanakan selaras dengan kebutuhan, target dan sumber daya yang tersedia.
7. Bimtek Pengelolaan Anggaran Satuan Pendidikan
Membahas perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pengendalian dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel.
8. Bimtek Pengelolaan Dana Pendidikan
Membahas pengelolaan berbagai sumber dana pendidikan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
9. Bimtek Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Membahas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, pengamanan dan evaluasi sarana prasarana pendidikan.
10. Bimtek Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekolah
Membahas teknik mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pendidikan berdasarkan jumlah peserta didik, kondisi sekolah, standar layanan dan prioritas kebutuhan.
11. Bimtek Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Sekolah
Membahas pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan dan penghapusan aset yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Bimtek Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarana Pendidikan
Membahas strategi pemeliharaan fasilitas sekolah agar sarana pendidikan tetap berfungsi secara optimal, aman dan memiliki umur manfaat yang lebih baik.
13. Bimtek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Membahas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan serta ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
14. Bimtek Pengelolaan Laboratorium Sekolah
Membahas tata kelola laboratorium, inventarisasi peralatan, pemeliharaan, keselamatan, pemanfaatan dan pengembangan laboratorium sebagai pendukung pembelajaran.
15. Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
Membahas pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, termasuk koleksi, pelayanan, administrasi, digitalisasi dan peningkatan minat baca.
16. Bimtek Digitalisasi Pendidikan dan Pembelajaran
Membahas pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran, administrasi pendidikan, komunikasi dan pengelolaan informasi sekolah.
17. Bimtek Transformasi Digital Satuan Pendidikan
Membahas strategi transformasi digital dalam pengelolaan sekolah, mulai dari administrasi, data, pembelajaran, pelayanan hingga komunikasi dengan masyarakat.
18. Bimtek Pengembangan Kompetensi Guru
Membahas strategi peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional, pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.
19. Bimtek Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan
Membahas peningkatan kompetensi tenaga administrasi, pengelola perpustakaan, laboratorium dan tenaga kependidikan lainnya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
20. Bimtek Manajemen Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan
Membahas perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan kinerja guru serta tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian tujuan satuan pendidikan.
21. Bimtek Kepemimpinan Kepala Sekolah
Membahas penguatan kompetensi kepala sekolah dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, pengelolaan SDM, budaya sekolah, mutu pembelajaran dan hubungan dengan masyarakat.
22. Bimtek Supervisi Akademik dan Manajerial
Membahas strategi pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kinerja guru dan pengelolaan satuan pendidikan.
23. Bimtek Peningkatan Mutu Pendidikan
Membahas strategi peningkatan mutu pendidikan melalui perencanaan berbasis data, penguatan pembelajaran, pengembangan SDM, sarana prasarana dan evaluasi kinerja.
24. Bimtek Evaluasi Program Pendidikan
Membahas teknik melakukan evaluasi program pendidikan berdasarkan indikator, target, capaian, efektivitas penggunaan sumber daya dan hasil yang diperoleh.
25. Bimtek Penguatan Budaya Sekolah
Membahas pembangunan lingkungan sekolah yang positif, aman, inklusif, disiplin dan mendukung perkembangan peserta didik.
26. Bimtek Pendidikan Inklusif
Membahas strategi penyelenggaraan pendidikan yang memberikan akses dan dukungan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan dan karakteristik yang beragam.
27. Bimtek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
Membahas upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman melalui pencegahan, identifikasi, penanganan dan tindak lanjut terhadap kekerasan di satuan pendidikan.
28. Bimtek Pengelolaan Data Pendidikan
Membahas pengumpulan, pemutakhiran, validasi, pengelolaan dan pemanfaatan data pendidikan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
29. Bimtek Perencanaan dan Pengelolaan Sekolah Berbasis Teknologi dan Data
Membahas integrasi data dan teknologi dalam perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.
30. Bimtek Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Sarana Pendidikan Daerah
Membahas pendekatan terpadu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan tata kelola, SDM, pembelajaran, anggaran, sarana prasarana, data dan evaluasi.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Pendidikan & Sarana Pendidikan Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan kompetensi aparatur bidang pendidikan.
Meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan daerah.
Memperkuat manajemen satuan pendidikan.
Meningkatkan kualitas perencanaan pendidikan.
Mendorong perencanaan pendidikan berbasis data.
Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pendidikan.
Memperkuat pengelolaan dana pendidikan.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana.
Meningkatkan kemampuan perencanaan kebutuhan fasilitas pendidikan.
Memperkuat inventarisasi dan pengelolaan aset sekolah.
Meningkatkan pemeliharaan sarana pendidikan.
Meningkatkan kualitas pengadaan fasilitas pendidikan.
Mengoptimalkan laboratorium dan perpustakaan sekolah.
Mendorong digitalisasi dan transformasi pendidikan.
Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Memperkuat manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
Meningkatkan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah.
Memperkuat supervisi akademik dan manajerial.
Meningkatkan mutu pendidikan.
Meningkatkan efektivitas evaluasi program pendidikan.
Membangun budaya sekolah yang aman dan positif.
Mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Mencegah kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Meningkatkan kualitas pengelolaan data pendidikan.
Mendorong pengambilan keputusan pendidikan berbasis data dan teknologi.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris Dinas Pendidikan
Kepala bidang pada Dinas Pendidikan
Kepala UPT pendidikan
Pengawas sekolah
Kepala sekolah
Wakil kepala sekolah
Guru
Tenaga kependidikan
Pengelola administrasi sekolah
Pengelola keuangan sekolah
Pengelola sarana dan prasarana
Pengelola perpustakaan
Pengelola laboratorium
Operator/data pendidikan
Pengelola program pendidikan
Pejabat/staf perencanaan pendidikan
Pejabat/staf keuangan pendidikan
Pejabat/staf aset pendidikan
Pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan
Aparatur dan pengelola pendidikan lainnya
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, konsep, strategi dan teknis pengelolaan pendidikan serta sarana pendidikan.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat mendiskusikan permasalahan sesuai kondisi daerah atau satuan pendidikan masing-masing.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh perencanaan pendidikan, pengelolaan anggaran, kebutuhan sarana prasarana, inventarisasi aset, pengelolaan data dan evaluasi program.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dalam suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, sekolah atau satuan pendidikan dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manajemen pendidikan dan pengelolaan sarana pendidikan serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
meningkatkan tata kelola pendidikan;
menyusun perencanaan pendidikan secara lebih efektif;
memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan;
mengelola anggaran pendidikan secara akuntabel;
mengelola sarana dan prasarana pendidikan;
menyusun kebutuhan fasilitas sekolah;
melakukan inventarisasi aset pendidikan;
meningkatkan pemeliharaan sarana;
mengoptimalkan laboratorium dan perpustakaan;
meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
meningkatkan manajemen kinerja;
memperkuat kepemimpinan kepala sekolah;
melaksanakan supervisi akademik dan manajerial;
meningkatkan mutu pendidikan;
melakukan evaluasi program;
membangun lingkungan sekolah yang aman dan positif;
mendukung pendidikan inklusif;
meningkatkan kualitas pengelolaan data pendidikan;
serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman kebijakan, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pendidikan serta sarana prasarana pendidikan.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah.
Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan.
Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan.
Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan.
Ketentuan mengenai sarana dan prasarana pendidikan.
Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data pendidikan.
Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai pendidikan inklusif.
Ketentuan mengenai perlindungan peserta didik dan lingkungan satuan pendidikan.
Kebijakan Kementerian Pendidikan terkait penyelenggaraan pendidikan.
Kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan sarana pendidikan.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Pendidikan & Sarana Pendidikan, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, kondisi sekolah, kebutuhan SDM, sarana prasarana dan permasalahan pendidikan yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Puskesmas, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Administrasi, Keuangan, SDM, Mutu, Akreditasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Rumah Sakit & Puskesmas Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur, tenaga pengelola dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan tata kelola organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan, mutu pelayanan, keselamatan pasien serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan Rumah Sakit dan Puskesmas, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat disesuaikan dengan jenis fasilitas kesehatan, kebutuhan organisasi, bidang tugas serta permasalahan yang dihadapi.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK RUMAH SAKIT & PUSKESMAS 2027
1. Bimtek Tata Kelola Rumah Sakit
Membahas prinsip dan strategi tata kelola rumah sakit yang profesional, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Bimtek Manajemen Rumah Sakit
Membahas pengelolaan rumah sakit secara menyeluruh meliputi manajemen organisasi, pelayanan, SDM, keuangan, sarana prasarana, mutu dan pengembangan layanan.
3. Bimtek Tata Kelola Puskesmas
Membahas penguatan tata kelola Puskesmas dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama.
4. Bimtek Manajemen Puskesmas
Membahas perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas.
5. Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Rumah Sakit
Membahas penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit berdasarkan kebutuhan pelayanan, program kerja, sumber daya dan target kinerja.
6. Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
Membahas penyusunan perencanaan program dan kebutuhan anggaran Puskesmas agar selaras dengan target pelayanan dan prioritas kesehatan daerah.
7. Bimtek Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit
Membahas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian dan pelaporan keuangan rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bimtek Pengelolaan Keuangan Puskesmas
Membahas pengelolaan penerimaan, belanja, kas, administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Puskesmas.
9. Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit
Membahas pencatatan transaksi, pengelolaan akun, penyusunan laporan keuangan dan pengendalian informasi keuangan rumah sakit.
10. Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Puskesmas
Membahas proses pencatatan, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan Puskesmas secara tertib dan akuntabel.
11. Bimtek Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit
Membahas pengelolaan sumber pendapatan rumah sakit, penerimaan layanan, pengendalian pendapatan dan strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan.
12. Bimtek Pengelolaan Pendapatan Puskesmas
Membahas administrasi dan pengelolaan penerimaan Puskesmas serta penguatan pengendalian pendapatan pelayanan.
13. Bimtek Pengelolaan Klaim JKN Rumah Sakit
Membahas proses administrasi dan pengelolaan klaim JKN, kelengkapan dokumen, pengendalian proses klaim serta upaya mengurangi permasalahan dalam pengajuan dan penyelesaian klaim.
14. Bimtek Pengelolaan Klaim JKN Puskesmas
Membahas administrasi pelayanan dan pengelolaan klaim JKN pada Puskesmas serta penguatan ketepatan dan kelengkapan dokumen pendukung.
15. Bimtek Manajemen Piutang Rumah Sakit
Membahas identifikasi, pencatatan, pengendalian, penagihan dan penyelesaian piutang rumah sakit.
16. Bimtek Manajemen Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Membahas strategi peningkatan mutu pelayanan melalui indikator mutu, monitoring, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
17. Bimtek Manajemen Mutu Pelayanan Puskesmas
Membahas penerapan pengendalian mutu dalam pelayanan Puskesmas serta strategi meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.
18. Bimtek Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Membahas penguatan sistem keselamatan pasien, identifikasi risiko, pelaporan insiden, analisis permasalahan dan perbaikan sistem pelayanan.
19. Bimtek Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Membahas strategi pencegahan dan pengendalian infeksi dalam fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung lingkungan pelayanan yang aman.
20. Bimtek Akreditasi Rumah Sakit
Membahas persiapan, pelaksanaan, dokumentasi dan evaluasi pemenuhan standar akreditasi rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Bimtek Persiapan Akreditasi Puskesmas
Membahas persiapan Puskesmas dalam memenuhi standar akreditasi, penataan dokumen, pelaksanaan pelayanan dan evaluasi kesiapan unit kerja.
22. Bimtek Pengelolaan Rekam Medis dan Rekam Medis Elektronik
Membahas tata kelola rekam medis, kelengkapan dokumentasi pelayanan, keamanan informasi dan penerapan rekam medis elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Rumah Sakit
Membahas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi, pelayanan, informasi pasien, pengelolaan data dan proses bisnis rumah sakit.
24. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Puskesmas
Membahas pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi, pelayanan, pencatatan, pelaporan dan pengelolaan informasi Puskesmas.
25. Bimtek Manajemen SDM Rumah Sakit
Membahas perencanaan kebutuhan SDM, pembagian tugas, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja dan pengelolaan SDM rumah sakit.
26. Bimtek Manajemen SDM Puskesmas
Membahas pengelolaan tenaga Puskesmas berdasarkan kebutuhan pelayanan, kompetensi, pembagian tugas, kinerja dan pengembangan kapasitas.
27. Bimtek Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Membahas perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pengendalian persediaan dan evaluasi pengelolaan obat serta perbekalan kesehatan.
28. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Rumah Sakit dan Puskesmas
Membahas pengelolaan aset/BMD yang digunakan fasilitas kesehatan mulai dari perencanaan, penggunaan, pencatatan, pemeliharaan, pengamanan hingga pengawasan.
29. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit dan Puskesmas
Membahas pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
30. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas
Membahas strategi terpadu meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan tata kelola, mutu, SDM, teknologi, sarana prasarana, kepuasan pengguna layanan dan evaluasi kinerja.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Rumah Sakit & Puskesmas Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan kompetensi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan.
Memperkuat tata kelola Rumah Sakit dan Puskesmas.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Memperkuat administrasi dan pelaporan.
Meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan.
Memperkuat pengelolaan klaim JKN.
Meningkatkan kualitas pengelolaan piutang.
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Memperkuat keselamatan pasien.
Meningkatkan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi.
Meningkatkan kesiapan akreditasi.
Memperkuat pengelolaan rekam medis dan rekam medis elektronik.
Mendorong digitalisasi pelayanan kesehatan.
Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM.
Meningkatkan efektivitas pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
Memperkuat pengelolaan aset.
Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa.
Mendorong pelayanan kesehatan yang profesional, efektif dan berorientasi pada masyarakat.
PESERTA BIMTEK
Program ini diperuntukkan bagi:
Direktur Rumah Sakit
Wakil Direktur Rumah Sakit
Kepala Bagian/Manajemen Rumah Sakit
Kepala Puskesmas
Kepala Tata Usaha Puskesmas
Pejabat keuangan Rumah Sakit/Puskesmas
Bendahara
Pengelola keuangan
Pengelola klaim JKN
Pengelola rekam medis
Pengelola mutu
Tim keselamatan pasien
Tim akreditasi
Pengelola SDM
Pengelola obat dan perbekalan kesehatan
Pengelola aset
Pengelola pengadaan
Pengelola pelayanan
Pengelola sistem informasi
Dinas Kesehatan
Inspektorat/APIP
Pejabat pemerintah daerah pembina fasilitas kesehatan
Aparatur dan tenaga pengelola lainnya yang terkait
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, regulasi, konsep dan teknis pengelolaan Rumah Sakit dan Puskesmas.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat mendiskusikan permasalahan sesuai kondisi Rumah Sakit, Puskesmas atau Dinas Kesehatan masing-masing.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, mutu, administrasi, rekam medis, klaim dan evaluasi kinerja.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dalam suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan permasalahan fasilitas pelayanan kesehatan.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manajemen Rumah Sakit dan Puskesmas serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memperkuat tata kelola fasilitas kesehatan;
meningkatkan kualitas perencanaan;
mengelola keuangan secara lebih tertib;
meningkatkan pengelolaan pendapatan;
memperbaiki administrasi dan pelaporan;
meningkatkan pengelolaan klaim JKN;
mengendalikan piutang;
meningkatkan mutu pelayanan;
memperkuat keselamatan pasien;
meningkatkan kesiapan akreditasi;
mengelola rekam medis secara lebih baik;
mengembangkan digitalisasi pelayanan;
meningkatkan pengelolaan SDM;
mengoptimalkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
memperkuat pengelolaan aset;
meningkatkan kualitas pengadaan;
serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Ketentuan mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas.
Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan.
Ketentuan mengenai akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
Ketentuan mengenai mutu dan keselamatan pasien.
Ketentuan mengenai rekam medis dan rekam medis elektronik.
Ketentuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan fasilitas pelayanan kesehatan.
Ketentuan mengenai pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa.
Ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai digitalisasi pelayanan kesehatan.
Kebijakan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan Rumah Sakit dan Puskesmas.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Rumah Sakit & Puskesmas, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, jenis layanan, bidang tugas dan permasalahan yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Tata Kelola BLUD, Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Belanja, Akuntansi, Pelaporan, Pengadaan, SDM, Pelayanan dan Peningkatan Kinerja BLUD
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami dan melaksanakan tata kelola BLUD secara profesional, fleksibel, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan BLUD, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik, jenis layanan, kondisi keuangan serta kebutuhan masing-masing BLUD.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK BLUD 2027
1. Bimtek Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Membahas konsep, prinsip, tata kelola dan mekanisme pengelolaan BLUD mulai dari aspek kelembagaan, perencanaan, keuangan, pelayanan hingga evaluasi kinerja.
2. Bimtek Tata Kelola BLUD
Membahas penerapan tata kelola BLUD yang profesional, transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
3. Bimtek Perencanaan Bisnis BLUD
Membahas penyusunan perencanaan bisnis BLUD dengan memperhatikan visi organisasi, kebutuhan pelayanan, kondisi keuangan, potensi pendapatan, risiko dan target kinerja.
4. Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD
Membahas teknik penyusunan RBA BLUD agar selaras dengan rencana strategis, program pelayanan, kebutuhan anggaran dan target kinerja BLUD.
5. Bimtek Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BLUD
Membahas penyusunan Renstra BLUD sebagai pedoman pengembangan organisasi, pelayanan, keuangan dan pencapaian target kinerja dalam periode tertentu.
6. Bimtek Penganggaran BLUD
Membahas proses perencanaan dan penganggaran BLUD, termasuk penyusunan anggaran berbasis program, kegiatan, kebutuhan pelayanan dan target kinerja.
7. Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD
Membahas pengelolaan keuangan BLUD mulai dari perencanaan, penerimaan, belanja, kas, akuntansi, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
8. Bimtek Pengelolaan Pendapatan BLUD
Membahas strategi pengelolaan pendapatan BLUD, sumber pendapatan, penerimaan jasa layanan, kerja sama dan optimalisasi potensi pendapatan sesuai ketentuan.
9. Bimtek Pengelolaan Belanja BLUD
Membahas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja BLUD serta strategi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
10. Bimtek Pengelolaan Kas dan Rekening BLUD
Membahas pengelolaan kas, penerimaan, pengeluaran, rekening dan likuiditas BLUD untuk mendukung kelancaran operasional pelayanan.
11. Bimtek Akuntansi BLUD
Membahas penerapan akuntansi pada BLUD, pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan dan belanja, aset, kewajiban serta penyusunan laporan keuangan.
12. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
Membahas teknik penyusunan laporan keuangan BLUD secara sistematis, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja BLUD
Membahas penyusunan laporan kinerja berdasarkan indikator, target, realisasi dan capaian pelayanan serta kinerja keuangan BLUD.
14. Bimtek Rekonsiliasi Keuangan BLUD
Membahas rekonsiliasi data pendapatan, belanja, kas, aset, kewajiban dan transaksi lainnya untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan BLUD.
15. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa BLUD
Membahas pengelolaan pengadaan barang/jasa pada BLUD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
16. Bimtek Pengelolaan Utang dan Piutang BLUD
Membahas pengelolaan piutang pelayanan serta kewajiban/utang BLUD, termasuk pengendalian, penagihan, pembayaran dan manajemen risiko.
17. Bimtek Pengelolaan Aset pada BLUD
Membahas perencanaan, pemanfaatan, pencatatan, pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian aset yang digunakan dalam penyelenggaraan BLUD.
18. Bimtek Pengelolaan SDM dan Kepegawaian BLUD
Membahas pengelolaan sumber daya manusia dalam mendukung operasional BLUD, peningkatan kompetensi, produktivitas dan kualitas pelayanan.
19. Bimtek Manajemen Kinerja BLUD
Membahas penyusunan indikator kinerja, target, pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut peningkatan kinerja BLUD.
20. Bimtek Pengukuran Kinerja BLUD Berbasis Indikator
Membahas penyusunan dan penerapan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas pelayanan, keuangan, operasional dan pencapaian tujuan BLUD.
21. Bimtek Strategi Peningkatan Pendapatan BLUD
Membahas strategi mengoptimalkan pendapatan melalui peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan aset, kerja sama, pengembangan layanan dan pengelolaan potensi pendapatan.
22. Bimtek Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD
Membahas strategi meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
23. Bimtek Manajemen Risiko BLUD
Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko dalam pengelolaan keuangan, pelayanan, SDM, aset, pengadaan dan operasional BLUD.
24. Bimtek Sistem Pengendalian Internal BLUD
Membahas penguatan pengendalian internal untuk mencegah kesalahan, penyimpangan dan risiko dalam penyelenggaraan kegiatan BLUD.
25. Bimtek Persiapan Pemeriksaan dan Audit BLUD
Membahas persiapan dokumen, administrasi, data keuangan dan sistem pengendalian untuk meningkatkan kesiapan BLUD menghadapi pemeriksaan dan audit.
26. Bimtek Pencegahan dan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BLUD
Membahas strategi mengidentifikasi potensi permasalahan serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat dan sistematis.
27. Bimtek Tarif Layanan BLUD
Membahas penyusunan, evaluasi dan pengelolaan tarif layanan dengan memperhatikan biaya layanan, kemampuan masyarakat, kualitas pelayanan dan ketentuan yang berlaku.
28. Bimtek Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Membahas strategi meningkatkan mutu pelayanan melalui standar pelayanan, evaluasi kepuasan masyarakat/pengguna layanan, inovasi dan perbaikan proses bisnis.
29. Bimtek Digitalisasi Pengelolaan BLUD
Membahas pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan, pelayanan, administrasi, data, pelaporan dan monitoring kinerja BLUD.
30. Bimtek BLUD Berbasis Kinerja dan Kemandirian Keuangan
Membahas strategi membangun BLUD yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan, produktivitas dan kemandirian operasional sesuai ketentuan.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek BLUD Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan BLUD.
Memperkuat tata kelola BLUD.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
Meningkatkan kemampuan penyusunan RBA.
Meningkatkan kualitas Renstra BLUD.
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Mengoptimalkan pendapatan BLUD.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja.
Memperkuat pengelolaan kas dan rekening.
Meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan.
Memperkuat pengelolaan aset.
Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa.
Memperkuat pengelolaan piutang dan kewajiban.
Meningkatkan kompetensi SDM BLUD.
Memperkuat manajemen dan pengukuran kinerja.
Meningkatkan kualitas pelayanan.
Memperkuat sistem pengendalian internal.
Meningkatkan penerapan manajemen risiko.
Meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan.
Mendorong digitalisasi pengelolaan BLUD.
Meningkatkan kualitas tarif dan pendapatan layanan.
Mendorong inovasi pelayanan.
Memperkuat kemandirian dan keberlanjutan BLUD.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Pemimpin BLUD
Pejabat keuangan BLUD
Pejabat teknis BLUD
Pejabat/staf pengelola keuangan
Bendahara BLUD
Pejabat/staf akuntansi
Pengelola RBA
Tim penyusun Renstra
Tim penyusun RBA
Pengelola pendapatan
Pengelola belanja
Pengelola kas
Pengelola aset
Pengelola pengadaan barang/jasa
Pengelola SDM
Pengelola pelayanan
Pengelola kinerja
Pengelola manajemen risiko
SPI/Unit Pengawasan Internal
Inspektorat/APIP
Pejabat pemerintah daerah yang membina BLUD
Dinas/Badan terkait pembinaan BLUD
Aparatur lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan BLUD
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, regulasi, konsep dan teknis pengelolaan BLUD.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi BLUD dalam pengelolaan keuangan, pelayanan dan operasional.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan permasalahan sesuai kondisi BLUD masing-masing.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penyusunan RBA, perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan dan pengukuran kinerja.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dalam suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah, BLUD, RSUD, Puskesmas atau unit layanan lainnya dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan permasalahan BLUD.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan BLUD serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami prinsip pengelolaan BLUD;
memperkuat tata kelola organisasi;
menyusun perencanaan dan penganggaran;
menyusun RBA;
menyusun dan mengembangkan Renstra;
mengelola pendapatan dan belanja;
mengelola kas dan rekening;
menerapkan akuntansi BLUD;
menyusun laporan keuangan dan kinerja;
melakukan rekonsiliasi;
mengelola aset;
melaksanakan pengadaan secara sesuai ketentuan;
mengelola piutang dan kewajiban;
meningkatkan kualitas SDM;
mengukur dan meningkatkan kinerja;
mengelola risiko;
memperkuat pengendalian internal;
mempersiapkan pemeriksaan dan audit;
meningkatkan kualitas tarif dan pendapatan;
meningkatkan mutu pelayanan;
memanfaatkan teknologi digital;
serta memperkuat keberlanjutan dan kemandirian BLUD.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pengelolaan BLUD.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.
Ketentuan mengenai perencanaan dan penganggaran BLUD.
Ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.
Ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan BLUD.
Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa BLUD.
Ketentuan mengenai pengelolaan aset daerah yang digunakan BLUD.
Ketentuan mengenai tarif layanan BLUD.
Ketentuan mengenai pengendalian internal dan pengawasan BLUD.
Ketentuan mengenai pelayanan publik.
Peraturan kepala daerah dan kebijakan teknis lainnya yang berkaitan dengan BLUD.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek BLUD, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan BLUD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, jenis layanan, kondisi keuangan, kebutuhan SDM dan permasalahan aktual yang dihadapi BLUD.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pemungutan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Perpajakan Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, mengelola dan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah serta pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam pengelolaan perpajakan daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PERPAJAKAN 2027
1. Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah
Membahas prinsip dan mekanisme pengelolaan pajak daerah mulai dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, pembayaran, penagihan, pelaporan hingga pengawasan.
Pembahasan diarahkan pada peningkatan efektivitas, kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
2. Bimtek Implementasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Membahas perkembangan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penerapannya dalam penyelenggaraan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Bimtek Pemungutan Pajak Daerah
Membahas tata cara pemungutan pajak daerah, mekanisme pembayaran, penetapan kewajiban pajak, administrasi pemungutan dan pengawasan terhadap wajib pajak.
4. Bimtek Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
Membahas strategi melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak untuk membangun basis data perpajakan yang lengkap, akurat dan mutakhir.
5. Bimtek Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah
Membahas proses penetapan kewajiban pajak, penerbitan dokumen perpajakan, penagihan serta strategi meningkatkan penyelesaian piutang pajak daerah.
6. Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah
Membahas prinsip, prosedur dan teknik pemeriksaan pajak daerah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta menguji kebenaran data dan kewajiban perpajakan.
7. Bimtek Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah
Membahas strategi pengawasan terhadap wajib pajak berdasarkan data, profil wajib pajak, tingkat kepatuhan dan potensi penerimaan.
8. Bimtek Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
Membahas strategi meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, pemutakhiran data, pengawasan dan digitalisasi pemungutan.
9. Bimtek Pengelolaan Piutang Pajak Daerah
Membahas identifikasi, pencatatan, pengendalian, penagihan dan penyelesaian piutang pajak daerah serta strategi meningkatkan kualitas pengelolaan piutang.
10. Bimtek Penatausahaan Pajak Daerah
Membahas tata cara pencatatan, dokumentasi, administrasi dan penatausahaan penerimaan pajak daerah agar data perpajakan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Bimtek Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah
Membahas proses rekonsiliasi antara data pemungutan, pembayaran, penerimaan kas, penatausahaan pendapatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
12. Bimtek Pelaporan Pajak Daerah
Membahas mekanisme penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data perpajakan serta penerimaan pajak daerah secara tertib dan akuntabel.
13. Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Pajak Daerah
Membahas pemanfaatan teknologi dalam pendataan, pendaftaran, pembayaran, pelaporan, monitoring dan pengawasan pajak daerah.
14. Bimtek Integrasi Data Perpajakan Daerah
Membahas strategi integrasi data perpajakan dengan berbagai sumber data pemerintah untuk meningkatkan akurasi informasi, pengawasan dan potensi penerimaan daerah.
15. Bimtek Pengelolaan Data Wajib Pajak Daerah
Membahas pembangunan dan pemutakhiran database wajib pajak, validasi data, klasifikasi wajib pajak dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan.
16. Bimtek Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah
Membahas pendekatan administratif, edukasi, pelayanan, pengawasan dan penegakan ketentuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.
17. Bimtek Manajemen Pajak Daerah Berbasis Data
Membahas pemanfaatan data untuk menentukan potensi pajak, memetakan wajib pajak, melakukan pengawasan dan menyusun strategi peningkatan penerimaan.
18. Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Elektronik
Membahas penerapan sistem elektronik dalam proses administrasi dan pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akurasi.
19. Bimtek Optimalisasi Pajak Daerah sebagai Sumber PAD
Membahas strategi meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
20. Bimtek Pengelolaan Retribusi Daerah
Membahas mekanisme pengelolaan retribusi daerah mulai dari pendataan objek dan subjek, penetapan, pemungutan, penatausahaan, pelaporan hingga pengawasan.
21. Bimtek Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Membahas strategi pengelolaan PAD secara menyeluruh melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan sumber PAD lainnya.
22. Bimtek Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Membahas strategi intensifikasi melalui peningkatan kepatuhan dan efektivitas pemungutan serta ekstensifikasi melalui perluasan basis dan penggalian potensi penerimaan yang sesuai ketentuan.
23. Bimtek Pencegahan Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah
Membahas identifikasi risiko dan titik rawan dalam proses pemungutan pajak serta strategi pengendalian untuk mencegah kehilangan potensi penerimaan daerah.
24. Bimtek Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Berbasis Risiko
Membahas pendekatan berbasis risiko dalam menentukan prioritas pemeriksaan dan pengawasan wajib pajak sehingga sumber daya pengawasan dapat digunakan secara lebih efektif.
25. Bimtek Penyelesaian Permasalahan Pajak Daerah
Membahas berbagai permasalahan perpajakan daerah yang umum terjadi serta strategi penyelesaian dari aspek administrasi, pelayanan, penagihan, pengawasan dan kepatuhan sesuai ketentuan.
26. Bimtek Manajemen Risiko Pengelolaan Pajak Daerah
Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk risiko administrasi, penerimaan, data dan kepatuhan.
27. Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal
Membahas strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan pemerintah daerah.
28. Bimtek Strategi Pencegahan Temuan Pemeriksaan dalam Pengelolaan Pajak Daerah
Membahas berbagai aspek administrasi dan pengelolaan pajak daerah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas dan kesiapan menghadapi pemeriksaan.
29. Bimtek Pelayanan Perpajakan Daerah
Membahas peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur, kejelasan informasi, pemanfaatan teknologi dan peningkatan profesionalisme petugas.
30. Bimtek Transformasi Digital Perpajakan Daerah
Membahas strategi transformasi pengelolaan perpajakan daerah melalui digitalisasi proses bisnis, integrasi data, pembayaran elektronik, analitik data dan penguatan pengawasan.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan perpajakan daerah.
Meningkatkan kompetensi pengelola pajak daerah.
Meningkatkan kualitas pendataan dan pendaftaran wajib pajak.
Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
Memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak daerah.
Meningkatkan efektivitas penagihan pajak.
Memperbaiki pengelolaan piutang pajak daerah.
Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pelaporan pajak.
Memperkuat rekonsiliasi penerimaan pajak.
Meningkatkan pemanfaatan data perpajakan.
Mendorong digitalisasi pengelolaan pajak daerah.
Meningkatkan integrasi data perpajakan.
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Mengoptimalkan penerimaan pajak dan PAD.
Meningkatkan pengelolaan retribusi daerah.
Memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Mencegah kebocoran dan kehilangan potensi pendapatan.
Memperkuat manajemen risiko perpajakan.
Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.
Meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan.
Mendorong transformasi digital perpajakan daerah.
Mendukung peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala Bapenda/Badan Pendapatan Daerah
Sekretaris Bapenda
Kepala bidang pendapatan
Pejabat/staf pengelola pajak daerah
Pejabat/staf pengelola retribusi daerah
Pengelola PAD
Pengelola pendataan wajib pajak
Pengelola penetapan pajak
Pengelola penagihan pajak
Pemeriksa pajak daerah
Pengelola database perpajakan
Pengelola sistem informasi pajak daerah
Pengelola pelayanan pajak
BPKAD/BKAD/BPKD
Inspektorat/APIP
Pejabat/staf keuangan daerah
Pejabat/staf terkait pendapatan daerah
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan pendapatan daerah
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, regulasi, konsep dan teknis pengelolaan perpajakan daerah.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual dalam pendataan, pemungutan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan permasalahan perpajakan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh pendataan, pengawasan, pemeriksaan, rekonsiliasi, analisis potensi dan optimalisasi pajak daerah.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan jenis pajak, kondisi PAD, kebutuhan organisasi dan permasalahan perpajakan daerah.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan perpajakan daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami kebijakan perpajakan daerah;
meningkatkan kualitas pendataan wajib pajak;
meningkatkan efektivitas pemungutan;
melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak;
memahami pemeriksaan pajak daerah;
meningkatkan efektivitas penagihan;
mengelola piutang pajak;
melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi penerimaan;
meningkatkan kualitas pelaporan;
memanfaatkan data perpajakan;
menerapkan digitalisasi pengelolaan pajak;
meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
mengoptimalkan PAD;
menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi;
mengidentifikasi risiko dan potensi kebocoran penerimaan;
meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan;
serta mendukung transformasi digital pengelolaan pajak daerah.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pengelolaan pajak dan pendapatan daerah.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Ketentuan mengenai pemungutan, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah.
Ketentuan mengenai pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.
Ketentuan mengenai digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan data dan sistem informasi perpajakan.
Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perpajakan dan pendapatan daerah.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas, jenis pajak, kondisi PAD dan permasalahan perpajakan daerah yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Manajemen ASN, Pengembangan Kompetensi, Kinerja, Karier, Profesionalisme dan Transformasi SDM Aparatur Pemerintah Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN, SDM & Pengembangan Kompetensi Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia aparatur secara profesional, berbasis kinerja, kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta perkembangan kebijakan manajemen ASN.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK ASN, SDM & PENGEMBANGAN KOMPETENSI 2027
1. Bimtek Manajemen ASN Pemerintah Daerah
Membahas kebijakan dan penerapan manajemen ASN dalam lingkungan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengelolaan pegawai, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, pengembangan karier hingga pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN
Membahas strategi pengembangan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan organisasi, jabatan dan kesenjangan kompetensi.
Materi diarahkan untuk membantu perangkat daerah menyusun program pengembangan kompetensi yang lebih terarah, terukur dan memberikan dampak terhadap kinerja organisasi.
3. Bimtek Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN
Membahas teknik mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan tugas jabatan, kebutuhan organisasi, hasil evaluasi kinerja dan kesenjangan kompetensi pegawai.
4. Bimtek Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN
Membahas proses penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN mulai dari identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, metode pembelajaran, pelaksanaan hingga evaluasi hasil pengembangan kompetensi.
5. Bimtek Manajemen Kinerja ASN
Membahas pengelolaan kinerja ASN mulai dari perencanaan kinerja, penetapan ekspektasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut peningkatan kinerja.
6. Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
Membahas teknik penyusunan sasaran dan target kinerja pegawai yang selaras dengan sasaran kinerja organisasi serta tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
7. Bimtek Evaluasi Kinerja ASN
Membahas proses evaluasi kinerja pegawai, analisis capaian, identifikasi hambatan serta strategi tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi.
8. Bimtek Manajemen Talenta ASN
Membahas konsep dan penerapan manajemen talenta ASN untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan menempatkan pegawai berdasarkan potensi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi.
9. Bimtek Talent Mapping ASN
Membahas pemetaan potensi dan kompetensi pegawai sebagai dasar pengembangan karier, pengisian jabatan dan penyusunan strategi pengembangan SDM aparatur.
10. Bimtek Pengembangan Karier ASN
Membahas strategi pengembangan karier ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, pengalaman dan kebutuhan organisasi.
11. Bimtek Sistem Merit dalam Manajemen ASN
Membahas penerapan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN untuk memastikan pengelolaan pegawai dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi secara objektif.
12. Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Membahas teknik penyusunan dan pemanfaatan standar kompetensi jabatan sebagai dasar pengelolaan SDM, pengembangan kompetensi dan pengembangan karier ASN.
13. Bimtek Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN
Membahas teknik penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai, penataan organisasi dan distribusi pekerjaan.
14. Bimtek Perencanaan Kebutuhan ASN
Membahas proses perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan struktur organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, kebutuhan pelayanan dan arah kebijakan pemerintah daerah.
15. Bimtek Pengelolaan Jabatan Fungsional
Membahas pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan kompetensi, kinerja, karier dan pemenuhan persyaratan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Bimtek Pengelolaan Jabatan Pelaksana
Membahas pengelolaan jabatan pelaksana dalam mendukung efektivitas organisasi, pembagian tugas, pengembangan kompetensi dan pencapaian kinerja perangkat daerah.
17. Bimtek Disiplin ASN
Membahas kewajiban dan larangan ASN, penerapan disiplin, penanganan pelanggaran serta strategi membangun budaya kerja aparatur yang profesional dan bertanggung jawab.
18. Bimtek Etika dan Perilaku ASN
Membahas nilai dasar, kode etik dan perilaku ASN serta penerapannya dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
19. Bimtek Profesionalisme ASN
Membahas penguatan profesionalisme aparatur melalui peningkatan kompetensi, integritas, tanggung jawab, produktivitas dan orientasi pada hasil.
20. Bimtek Budaya Kerja ASN
Membahas strategi membangun budaya kerja yang positif, produktif, kolaboratif, adaptif dan berorientasi pada pelayanan serta pencapaian tujuan organisasi.
21. Bimtek Transformasi SDM Aparatur
Membahas strategi transformasi pengelolaan SDM aparatur dalam menghadapi perubahan organisasi, digitalisasi pemerintahan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
22. Bimtek Digitalisasi Manajemen ASN
Membahas pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data dan proses manajemen ASN untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi dan kualitas layanan kepegawaian.
23. Bimtek Pengelolaan Data dan Administrasi Kepegawaian
Membahas pengelolaan data kepegawaian secara tertib, akurat dan terintegrasi serta peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada perangkat daerah.
24. Bimtek Coaching dan Mentoring bagi ASN
Membahas teknik coaching dan mentoring untuk membantu pegawai mengembangkan kompetensi, menyelesaikan permasalahan pekerjaan dan meningkatkan kinerja.
25. Bimtek Kepemimpinan dan Pengembangan Potensi ASN
Membahas penguatan kemampuan kepemimpinan, pengembangan potensi pegawai, komunikasi, pengambilan keputusan dan pengelolaan tim dalam lingkungan pemerintahan.
26. Bimtek Pengembangan Kompetensi Berbasis Kinerja
Membahas hubungan antara kompetensi dan kinerja ASN serta strategi memastikan program pengembangan kompetensi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi.
27. Bimtek Evaluasi Efektivitas Pelatihan ASN
Membahas teknik mengevaluasi program pelatihan mulai dari relevansi materi, proses pembelajaran, peningkatan kompetensi hingga dampak pelatihan terhadap kinerja pegawai dan organisasi.
28. Bimtek Manajemen Perubahan bagi ASN
Membahas kemampuan aparatur dalam menghadapi perubahan kebijakan, teknologi, organisasi dan pola kerja serta strategi membangun ASN yang adaptif terhadap perubahan.
29. Bimtek ASN Berorientasi Pelayanan Publik
Membahas penguatan kompetensi dan perilaku ASN agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
30. Bimtek ASN Adaptif di Era Digital dan AI
Membahas kesiapan ASN menghadapi perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI), termasuk peningkatan literasi digital, adaptasi pola kerja, pemanfaatan teknologi secara produktif dan penerapan AI secara bertanggung jawab dalam pekerjaan pemerintahan.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek ASN, SDM & Pengembangan Kompetensi Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan manajemen ASN.
Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM aparatur pemerintah daerah.
Meningkatkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi.
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi.
Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kompetensi.
Memperkuat manajemen kinerja ASN.
Meningkatkan kualitas penyusunan dan evaluasi kinerja pegawai.
Memperkuat penerapan manajemen talenta.
Meningkatkan kualitas pemetaan potensi dan kompetensi ASN.
Memperkuat pengembangan karier berbasis kompetensi dan kinerja.
Meningkatkan penerapan sistem merit.
Meningkatkan kualitas standar kompetensi jabatan.
Meningkatkan kualitas Anjab dan ABK.
Memperkuat perencanaan kebutuhan ASN.
Meningkatkan kualitas pengelolaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Memperkuat disiplin, etika dan profesionalisme ASN.
Membangun budaya kerja yang produktif dan adaptif.
Mendorong transformasi pengelolaan SDM aparatur.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN.
Meningkatkan kemampuan coaching dan mentoring.
Meningkatkan kemampuan kepemimpinan aparatur.
Mendorong pengembangan kompetensi yang berdampak terhadap kinerja.
Meningkatkan efektivitas program pelatihan ASN.
Meningkatkan kemampuan ASN menghadapi perubahan digital dan perkembangan AI.
Mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kepala BKD/BKPSDM/BKPSDA sesuai nomenklatur daerah
Sekretaris BKD/BKPSDM
Kepala OPD/SKPD
Sekretaris OPD/SKPD
Pejabat pengelola kepegawaian
Pejabat pengelola SDM aparatur
Pejabat/staf bidang kepegawaian
Pejabat/staf pengembangan kompetensi
Pengelola manajemen kinerja ASN
Pengelola manajemen talenta
Pejabat fungsional
Pejabat pelaksana
Pengelola data kepegawaian
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Pusat pengembangan kompetensi/pelatihan pemerintah daerah
Pejabat/staf yang menangani pengembangan SDM
ASN yang membutuhkan peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan perkembangan manajemen ASN serta pengembangan kompetensi.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual dalam pengelolaan SDM dan manajemen ASN pada pemerintah daerah.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi pengelolaan ASN pada masing-masing instansi.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh analisis kebutuhan kompetensi, manajemen kinerja, pemetaan talenta, Anjab/ABK, pengembangan karier serta penyusunan rencana pengembangan SDM.
Coaching dan Mentoring
Untuk tema tertentu, peserta dapat memperoleh pendekatan pembelajaran melalui praktik coaching, mentoring dan pengembangan potensi pegawai.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi, profil SDM, bidang tugas dan permasalahan manajemen ASN yang dihadapi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manajemen ASN, SDM dan pengembangan kompetensi serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami kebijakan manajemen ASN;
meningkatkan kualitas pengelolaan SDM aparatur;
mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi;
menyusun program pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan;
meningkatkan pengelolaan kinerja ASN;
menyusun dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;
memahami penerapan manajemen talenta;
melakukan pemetaan potensi dan kompetensi;
mengembangkan karier ASN secara objektif;
menerapkan prinsip sistem merit;
menyusun dan menggunakan standar kompetensi jabatan;
melakukan Anjab dan ABK;
menyusun perencanaan kebutuhan ASN;
meningkatkan pengelolaan jabatan fungsional dan pelaksana;
memperkuat disiplin, etika dan profesionalisme ASN;
membangun budaya kerja yang positif;
memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan SDM;
meningkatkan kemampuan coaching dan mentoring;
meningkatkan kemampuan kepemimpinan;
mengevaluasi efektivitas program pelatihan;
serta meningkatkan kesiapan ASN menghadapi transformasi digital dan perkembangan AI.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik, coaching dan pembahasan permasalahan aktual manajemen ASN serta pengembangan kompetensi aparatur.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
Ketentuan mengenai manajemen ASN.
Ketentuan mengenai pengembangan kompetensi ASN.
Ketentuan mengenai manajemen kinerja ASN.
Ketentuan mengenai sistem merit.
Ketentuan mengenai manajemen talenta ASN.
Ketentuan mengenai jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Ketentuan mengenai disiplin ASN.
Ketentuan mengenai kode etik dan perilaku ASN.
Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan ASN.
Ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Ketentuan mengenai pengelolaan data dan administrasi kepegawaian.
Ketentuan mengenai transformasi digital pemerintahan dan pengembangan kompetensi aparatur.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan manajemen ASN dan pengembangan SDM aparatur.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek ASN, SDM & Pengembangan Kompetensi, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, kondisi SDM, bidang tugas dan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
